Penataan Kota Medan secara besar-besaran menjelang pelaksanaan APEKSI menuai perhatian dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan mengingatkan agar upaya mempercantik wajah kota tidak hanya dilakukan karena adanya agenda nasional, tetapi menjadi komitmen yang dijalankan secara berkelanjutan.
Menurut Syaiful, langkah Pemerintah Kota Medan yang mengerahkan camat, lurah, hingga kepala lingkungan untuk membersihkan dan menata kawasan kota patut diapresiasi. Namun, ia menilai kebersihan, ketertiban, dan penataan kota semestinya menjadi pelayanan rutin bagi masyarakat, bukan sekadar persiapan menyambut tamu.
“Kita mengapresiasi langkah Pemko Medan dalam melakukan penataan kota. Namun hendaknya penertiban dan penataan tidak disandarkan karena adanya event seperti APEKSI, melainkan menjadi kebijakan rutin yang dilakukan setiap saat,” ujar Syaiful, Senin (29/6).
Sekretaris Komisi I DPRD Medan itu menegaskan, warga Kota Medan berhak menikmati lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman setiap hari, bukan hanya ketika kota menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional.
“Baiknya Medan jangan hanya bersih karena akan ada tamu. Medan harus bersih karena memang itu menjadi keharusan dalam menata kota dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Syaiful juga mengingatkan agar penertiban yang dilakukan pemerintah tidak mengorbankan masyarakat kecil. Menurutnya, penataan kota harus mengedepankan pendekatan yang humanis serta memberikan solusi bagi warga yang terdampak.
“Jangan karena ada APEKSI Kota Medan jadi bersih, tetapi jangan pula karena ada APEKSI rakyat justru digusur. Penataan harus mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan,” katanya.
Selain itu, ia meminta Pemko Medan menegakkan aturan secara adil tanpa membedakan siapa pelanggarnya. Penindakan yang konsisten, menurutnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam membangun kota.
“Pemko Medan jangan tebang pilih dalam menjalankan tugasnya. Semua bentuk pelanggaran harus ditindak dengan ukuran yang sama, tanpa membedakan siapa pelakunya. Dengan begitu masyarakat akan melihat bahwa pemerintah benar-benar serius membangun kota, bukan hanya mempercantik wajah Medan saat ada kegiatan seremonial,” pungkasnya. (map/ila)
