MEDAN- Mulai 1 Januari 2012, Rumah Sakit Tembakau Deli (RSTD) resmi ditutup. Hal ini sesuai keputusan Menteri BUMN yang dikeluarkan November lalu. Para pegawai dan karyawan menduga, rumah sakit ditutup untuk melunasi utang-piutang dana IDP (Iuran Dana Pegawai) sekitar Rp789.026.420.945.
Tidak hanya itu, di kalangan pegawai dan karyawan timbul pertanyaan, kemana dan dimana dana tersebut? Padahal, dana tersebut diambil dan dipotong dari gaji mereka setiap bulan selama masa kerja.
“RSTD memang tidak bisa dipungkiri akan resmi tutup awal Januari 2012 nanti dan kita para pegawai bisa menerima keputusan itu. Masalahnya, ada apa dengan penutupan ini?” kata seorang pegawai wanita, yang enggan namanya disebutkan, saat ditemui di RSTD, Kamis (29/12).
Yang menjadi tanda tanya lagi, ditegaskan wanita tersebut, kalau memang PTPN II tidak mempunyai uang, lalu kemana uang-uang tersebut. “Kemana dananya itu? Masalahnya, dana sebesar itu dipotong dari gaji kami sejak 2003 silam sampai November 2011. Jumlahnya besar itu, kemana semua uang yang ada di PTPN II ini selama ini. Kalau memang tidak ada uang, kenapa harus RSTD ini yang ditutup. Kalau memang ditutup, kami bisa terima. Bagaimana jika sebaliknya, rumah sakit ditutup untuk dijual,” paparnya.
Hal senada dikatakan pegawai lainnya. “Sewaktu ada pertemuan dengan Komisi E DPRD Sumut, pihak PTPN II hanya diwakilkan oleh pegawai saja. Padahal ini menyangkut nasib ribuan karyawan dan pegawai di RSTD ini. Dana itu bukan jumlah yang kecil, Bang,” ujar pria dengan baju putih garis-garis biru itu.
Menurutnya, PTPN II pasti mampu mengelola keuangan tapi ke mana semua uang tersebut raib. “Jumlahnya lumayan besar. Lalu kemana uang tersebut raibnya kalau bukan ditangan para pimpinan yang terhormat tersebut,” ucapnya.”Jangan main-main dengan uang orang susah dan bawahan seperti kami ini,” timpal pegawai lainnya.
Soal penutupan RSTD semakin jelas ketika Sumut Pos mencoba menyambangi pimpinan rumah sakit, Dr Lili Syarief Hidayahsyah. Seorang pegawai menyambut dan mengatakan sang pimpinan sedang tak ditempat. Namun, dari amatan Sumut Pos, ada yang berbeda dari ruangan tersebut, meja pegawai yang tersedia tinggal satu. “Bapak sedang keluar. Meja-mejanya sedang diberes-beresi karena Januari 2012 nanti kan rumah sakit tutup,” terang pegawai tersebut.
Kadis Keuangan, Umum, dan SDM RS Tembakau Deli, Johni Sembiring SH saat ditanyai mengenai hal ini, mengaku, tidak tahu menahu. “Saya tidak saya masalah itu. Siapa yang bilang begitu, untuk lebih pastinya tanyakan ke Kantor Direksi PTPN II di Tanjung Morawa saja. Saya tidak bisa memberikan jawaban terkait hal itu,” ungkapnya.
Soal penutupan rumah sakit ini memang menjadi polemik yang menarik. Beberapa pegawai seolah berlomba mengeluarkan unek-uneknya. “Mau dibilang apa lagi kalau memang sudah begitu keputusan dari Bapak Menteri BUMN, maka akan kami terima. Masalahnya, akan dikemanakan nasib kami. Karena jika ini ditutup, kami akan mulai dari nol lagi dan lokasi tempat kami bekerja itu akan semakin jauh. Pertanyaannya, apakah para petinggi negara ini mengerti akan nasib orang bawahan seperti kami ini,” ujar wanita berjilbab coklat di Lantai I RSTD yang enggan namanya disebutkan.
Diterangkannya, ada apa semua ini dimana rumah sakit ini sendiri berdiri sekitar 116 tahun lalu dan menerima beberapa penghargaan. “Jika memang PTPN II kekurangan dana, kenapa harus rumah sakit yang ditutup? Mungkin akan bernasib asset-aset PTPN II lainnya akan dijual,” tuturnya.
Permohonan perhatian dari mereka kembali diutarakan dengan harapan bisa menjadi perhatian Menteri BUMN, Dahlan Iskan. “Mohon kepada Bapak Menteri BUMN Dahlan Iskan, untuk turun dan memperhatikan ini. Kalaulah ada orang yang bisa mempertemukan saya dengan Bapak Menteri BUMN Dahlan Iskan, akan saya ceritakan semua ini,” paparnya.
Seorang perawat, RNS (26), yang baru setahun bekerja juga menyayangkan kenyataan ini. “Saya heran, kenapa rumah sakit ini tutup padahal rumah sakit ini beroperasi penuh,” ujarnya.
Terkait beragam keluhan di atas, anggota Komisi E DPRD Sumut Zulkifli Husein, tampaknya tak ambil pusing. Baginya, jika memang RSTD mau ditutup dan dijual, itu adalah hak PTPN II. “Silakan saja. Karena itu adalah milik PTPN II,” katanya.
Namun politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengingatkan agar uang penjualan dari RSTD itu harus benar-benar disampaikan kepada para karyawan dan para pensiunan RSTD yang telah mengabdi selama puluhan tahun. (jon/ari)
