Gubernur Sumut, T Erry Nuradi merasa bangga atas pencapaian Pemko Binjai tersebut. Menurut Erry, Pemprovsu masih soft launching satu aplikasi. Karenanya, Erry mengimbau kabupaten kota di Sumut untuk meniru Pemko Binjai.
Kata Erry, peluncuran e-Goverment itu menegaskan upaya Pemko Binjai memberantas korupsi dan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih serta transparan. “Program ini bisa diikuti daerah lain,” kata mantan Bupati Sergai ini.
Sementara, Staf Ahli Bidang Pemerintah Kemendagri, Suhajar Diantor mengatakan, kunci sukses masyarakat di era otonomi ada pada Pemda yang mampu menerapkan Smart City dan mampu buat hidup masyarakat menjadi lebih mudah. Tak lupa, Suhajar mengapresiasi Pemko Binjai yang menggandeng perguruan tinggi membangun Aplikasi Smart City. “Saat ini dari 4,6 juta ASN, hanya 6 ribu yang memiliki sertifikat teknologi informasi komunikasi. Langkah Wali Kota menggandeng perguruan tinggi sudah betul,” tandasnya.
Dalam acara yang dihadiri Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelza Dahniel, Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Sergai Soekirman, Kepala BPK RI Ambar Wahyuni, Direktur Politeknik Negeri Medan Syahruddin, Direktur Utama PT Bank Sumut Edi Rizliyanto dan GM Telkom Witel Medan Mohammad Sibli, Pemko Binjai memberikan oleh-oleh spesial yakni berupa beras Binjai yang memang sudah diperkenalkan di kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).
“Kita sudah disuguhi Beras Binjai, sudah diberi lima kilogram. Kami sangat bangga,” ujar Direktur Sistem Informasi Kemenristek Dikti, Ophirtus Sumule, Kamis (30/3).
Kepada Pemko Binjai, dia memberikan masukannya tentang Beras Cap Rambutan tersebut. Menurut dia, kabupaten sekitar Kota Binjai ini dapat melahirkan produksi beras tersebut.
“Saya ingin memprovokasi bapak (wali kota) sedikit, karena lahan di Binjai tidak luas, maka dibuat Binjai jadi pusat binih. Nanti untuk melayani kabupaten di sekelilingnya, menghasilkan branding yang merupakan Beras Binjai dari Sumut,” kata dia seraya menyarankan agar hal itu terwujud, perlu dilakukan kordinasi ke 4.700 perguruan tinggi yang ada. (ted/adz)
