Asuransi Pohon untuk Korban Tertimpa Pohon, Dewan Dukung Langkah DKP

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan untuk meningkatkan anggaran asuransi bagi korban yang terkena bencana pohon tumbang di Kota Medan atau yang disebut dengan ‘asuransi pohon’ n

mendapatkan respon positif dari salah satu wakil rakyat di Komisi IV DPRD Medan, Salman Alfarisi.

“Saya pribadi setuju dan saya yakin teman-teman yang lain juga demikian. Intinya, selama itu demi kebaikan rakyat dan untuk ‘mengcover’ kepentingan rakyat, pasti akan kita dukung,” ucap Salman kepada Sumut Pos, Selasa (30/7).

Salman menyebutkan, rencana itu sangat baik karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemko Medan terhadap masyarakat yang terkena bencana. “Jadi jangan bilang kalau asuransi itu sebagai bentuk ‘bantuan’ Pemko Medan kepada warga yang tertimpa pohon, tetapi bentuk pertanggungjawaban Pemko Medan terhadap warga yang tertimpa pohon yang memang seyogiyanya pohon-pohon di Kota Medan diurus oleh Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan,” ujarnya.

Apalagi, kata Salman, ini menyangkut masalah keselamatan dan nyawa warga yang melintas di jalan-jalan. “Kalau fasilitas untuk rakyat saja kita dukung apalagi untuk keselamatan rakyat, tentu itu prioritas,” jelasnya.

Terkait rencana naiknya anggaran yang akan diajukan pihak DKP sebanyak seratus persen untuk Asuransi Pohon tersebut, Salman menyebutkan hal itu masih wajar. “Masih wajar, karena sebelumnya yaitu di tahun ini hanya di angka Rp200 juta, naik seratus persen berarti masih diangka Rp400 juta. Itu masih nilai yang sangat wajar untuk jumlah pohon yang sangat banyak di Kota Medan,” kata Salman.

Namun begitu, lanjut Salman, asuransi pohon bukanlah sebuah solusi dalam penyelesaian masalah, melainkan sebuah bentuk antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan yang menjadi solusi adalah melakukan peremajaaan, perawatan hingga penggantian pohon-pohon yang dinilai tidak layak lagi untuk berada di bahu jalan.

“Namun begitu, yang benar itu ya mencegah, bukan membiarkan lantaran sudah ada asuransi. Asuransi itu hanya antisipasi, yang benar itu DKP harus mendata seluruh pohon yang ada di Kota Medan, kalau perlu setiap pohon diberi nomor agar mudah diidentifikasi melalui data yang sudah ada supaya nantinya tidak sulit untuk merawat pohon-pohon itu,” lanjutnya.

Untuk itu, Salman menyarankan agar pihak Pemko Medan dan DKP melibatkan para ahli untuk mendata dan merawat pohon-pohon yang ada di Kota Medan supaya menjadi pohon yang memberi manfaat, bukan justru menjadi pohon yang membahayakan untuk masyarakat.

“Banyak para pakar tanaman dan lingkungan di Kota Medan, kenapa tidak dilibatkan menjadi ahli dalam merawat dan mengendalikan pohon-pohon di kota Medan? Pemko tidak bisa bekerja sendiri, libatkan para ahli agar pohon-pohon itu menjadi manfaat bukan justru menjadi musibah. Saya sarankan untuk melibatkan lebih banyak para ahli untuk mengatasi hal ini,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan untuk meningkatkan anggaran asuransi bagi korban yang terkena bencana pohon tumbang di Kota Medan atau yang disebut dengan ‘asuransi pohon’ n

mendapatkan respon positif dari salah satu wakil rakyat di Komisi IV DPRD Medan, Salman Alfarisi.

“Saya pribadi setuju dan saya yakin teman-teman yang lain juga demikian. Intinya, selama itu demi kebaikan rakyat dan untuk ‘mengcover’ kepentingan rakyat, pasti akan kita dukung,” ucap Salman kepada Sumut Pos, Selasa (30/7).

Salman menyebutkan, rencana itu sangat baik karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemko Medan terhadap masyarakat yang terkena bencana. “Jadi jangan bilang kalau asuransi itu sebagai bentuk ‘bantuan’ Pemko Medan kepada warga yang tertimpa pohon, tetapi bentuk pertanggungjawaban Pemko Medan terhadap warga yang tertimpa pohon yang memang seyogiyanya pohon-pohon di Kota Medan diurus oleh Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan,” ujarnya.

Apalagi, kata Salman, ini menyangkut masalah keselamatan dan nyawa warga yang melintas di jalan-jalan. “Kalau fasilitas untuk rakyat saja kita dukung apalagi untuk keselamatan rakyat, tentu itu prioritas,” jelasnya.

Terkait rencana naiknya anggaran yang akan diajukan pihak DKP sebanyak seratus persen untuk Asuransi Pohon tersebut, Salman menyebutkan hal itu masih wajar. “Masih wajar, karena sebelumnya yaitu di tahun ini hanya di angka Rp200 juta, naik seratus persen berarti masih diangka Rp400 juta. Itu masih nilai yang sangat wajar untuk jumlah pohon yang sangat banyak di Kota Medan,” kata Salman.

Namun begitu, lanjut Salman, asuransi pohon bukanlah sebuah solusi dalam penyelesaian masalah, melainkan sebuah bentuk antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan yang menjadi solusi adalah melakukan peremajaaan, perawatan hingga penggantian pohon-pohon yang dinilai tidak layak lagi untuk berada di bahu jalan.

“Namun begitu, yang benar itu ya mencegah, bukan membiarkan lantaran sudah ada asuransi. Asuransi itu hanya antisipasi, yang benar itu DKP harus mendata seluruh pohon yang ada di Kota Medan, kalau perlu setiap pohon diberi nomor agar mudah diidentifikasi melalui data yang sudah ada supaya nantinya tidak sulit untuk merawat pohon-pohon itu,” lanjutnya.

Untuk itu, Salman menyarankan agar pihak Pemko Medan dan DKP melibatkan para ahli untuk mendata dan merawat pohon-pohon yang ada di Kota Medan supaya menjadi pohon yang memberi manfaat, bukan justru menjadi pohon yang membahayakan untuk masyarakat.

“Banyak para pakar tanaman dan lingkungan di Kota Medan, kenapa tidak dilibatkan menjadi ahli dalam merawat dan mengendalikan pohon-pohon di kota Medan? Pemko tidak bisa bekerja sendiri, libatkan para ahli agar pohon-pohon itu menjadi manfaat bukan justru menjadi musibah. Saya sarankan untuk melibatkan lebih banyak para ahli untuk mengatasi hal ini,” pungkasnya. (map/ila)