Tingginya penambahan pada anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DPRD Kota Medan sebesar Rp5,4 Miliar yang ter cantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2011 dinilai hanya menghamburkan uang rakyat.
Apalagi, penambahan anggaran tersebut dilakukan di penghujung tahun, sehingga terkesan tidak efektif dan perubahan anggaran tersebut patut dipertanyakan Hal ini disampaikan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Muslim Muis SH kepada wartawan koran ini Adlansyah Nasution, Minggu (30/10). Berikut petikan wawancaranya.
Apa pendapat Anda soal penambahan anggaran perjalanan dinas anggota dewan?
Saya menilai, efesiensi penambahan anggaran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau dilihat dari penggunaan anggaran tersebut akan sangat tidak efektif, implementatif dan nonresfonsif. Maka dari itu, efesiensinya tidak sesuai dengan kenyataan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tercantum dalam Perubahan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2011.
Pantaskah anggaran itu digunakan?
Dalam kasus ini, ada kejanggalan dalam pengalokasian anggaran yang tidak prespektif kepada kepentingan masyarakat. Kuat dugaan untuk penggunaan anggaran ini digunakan untuk kepentingan sendiri dan bisa berbahaya terhadap pengguna anggaran itu sendiri.
Seharusnya anggaran tersebut dikemanakan?
Dikarenakan batas waktu penggunaan anggaran yang sudah di penghujung tahun akan sangat tidak efektif, sehingga perubahan anggaran patut dipertanyakan. Kita masih melihat banyak persoalan, alangkah bijaknya penggunaan anggaran sebesar itu dialokasikan untuk kepentingan publik seperti kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta anggaran soal akses masyarakat dalam bantuan hukum yang belakangan dirasakan sudah sangat memprihatinkan. Diharapkan banyaknya perubahan anggaran jangan digunakan untuk keluar dan main-main saja.
Dalam hal ini, siapa yang paling berangungjawab?
Soal anggaran ini, Badan Anggaran (Banggar) harus lebih serius, lebih selektif dalam pengalokasian anggaran, sehingga alokasi lebih bisa dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini yang kita harapkan. Banggar bisa berperan lebih besar sehingga anggaran yang ada tidak sia-sia digunakan.(*)
