MEDAN- Selama alas hukum relokasi pedagang buku Lapangan Merdeka ke Jalan Pengadian belum jelas maka seluruh pedagang akan tetap bertahan.
“Mohon maaf, kami tidak akan melangkah meninggalkan lahan kami ini. Selama alas hukum relokasi pedagang buku belum ada kejelasan,” kata Ketua Harian Asosiasi Pedagang Buku Lapangan Merdeka (Aspeblam), Donald C Siboro saat ditemui Sumut Pos, di kiosnya Lapangan Merdeka, Selasa (30/10).
Donald mengakui pedagang buku mempunyai kekuatan jadi Pemko Medan jangan meremehkan pedagang.
“Kalau ruang komunikasi disumbat dan tidak adil, kami akan terus bergerak. Tidak ada langkah mundur sekalipun, dan kami siap terus maju,” ujarnya.
Dikatakannya, kalau Pemko Medan bersifat adil kepada pedagang. Donald menyakinkan bahwa pedagang akan proaktif untuk melakukan kerjasama dalam segi pembangunan. “Kami kemari bukan atas kemauan kami, tetapi kemauan Pemko. Jadi, kalau mau direlokasi harus ada alas hukumnya yang jelas,” cetusnya.
Donald berharap, relokasi pedagang buku ke Jalan Pegadaian untuk yang terakhir. Jangan nantinya kedepan, alasan pembangunan membuat pedagang buku yang sudah menempati lahan di Jalan Pegadaian semakin terpinggirkan.
“Kami harap, jangan ada lagi alasan pembangunan untuk merelokasi pedagang yang nantinya kami disingkirkan ke lahan yang terpinggirkan. Apabila nantinya lahan pedagang buku ini (Lapangan Merdeka) dijadikan lahan bisnis seperti cafe tempat jualan, kami akan ribut,” pungkasnya.
Menurutnya, ajakan Pemko untuk mempertemukan perwakilan pedagang dengan Pemko dalam rapat sosialisasi alas hukum relokasi pedagang buku Lapangan Merdeka, Senin (29/10) kemarin, hanya bentuk spontan setelah pedagang buku melakukan aksi unjukrasa.
“Sudah berulang kali Pemko Medan mengajak rapat, tetapi belum ada waktunya untuk dilakukan. Ketika mereka bertanya kapan waktunya, akan dikabarai lebih lanjut,” ucapnya.
Apalagi lanjutnya, pedagang masih emosi atas sikap pihak pemborong yang menutup pintu masuk blok II lokasi pedagang buku. Itu lah yang menjadi puncak kemarahan pedagang, yang sudah tidak dihargai lagi Pemko Medan. “Kami sudah siap dengan seluruh resiko. Padahal pedagang kehilangan omzet sebesar Rp200 juta perharinya, akibat mengelar aksi semalam,” pungkasnya.
Ditambahkannya, dalam pembangunan kios di Jalan Pegadaian Medan, perwakilan pedagang harus dilibatkan untuk mengantisipasi barang dagangan agar tidak rusak dengan memperhatikan bahan yang digunakan. “Kami harus dilibatkan, guna mengetahui bahan bangunan yang digunakan. Pakah bahan tersebut bisa dipakai untuk melindungi barang dagangan kami yang rentan rusak kalau tidak diawasi dari air, rayap dan api. Jadi, kami bukan menentang proyek nasional, makanya kami setuju direlokasi. Tetapi bukan berarti pedagang buku tidak diperhatikan, kami harus disejahterahkan. Karena intinya, kami tidak ingin dirugikan,” bebernya.
Sementara itu, pengerjaan proyek dengan meratakan lahan untuk pembangunan pondasi sky bride yang merusak seluruh area di kawasan Lapangan Merdeka seperti sarana olahraga dan taman disekitarnya masih terus dikerjakan. Seluruh area tersebut dipagari seng untuk menutupi lahan yang dalam pengerjaan.
Ketika wartawan mencoba mengambil gambar dengan menggunakan camera foto, pihak security langsung melarang wartawan dengan mempertanyakan izin. Pada hal, lokasi tersebut merupakan tempat umum. “Di sini tak boleh mengambil foto, tanpa ada izin dari pimpinan. Hapus foto itu,” ucap petugas security yang mengenakan pakaian tugasnya berwarna biru dongker ini.
Sementara itu Wali Kota Medan, Rahudman Harahap berjanji dalam minggu ini kios pedagang buku di Jalan Pegadaian akan dibangun karena proses tendernya sudah selesai dilakukan.”Minggu ini akan dibangun,” ucapnya singkat.(gus)
