MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam kurun satu dekade lebih, kondisi drainase di kawasan Medan Utara hampir tak tersentuh pembangunan, baik menggunakan APBD Kota Medan maupun Provinsi. Hal ini memicu kritik mengingat banyak proyek yang kesannya kurang tepat.
“Kami prihatin atas kondisi infrastruktur Medan Utara khususnya ancaman banjir saat musim penghuja seperti sekarang ini. Terutama di daerah Medan Marelan. Tentu ini menjadi kritikan kepada pemerintah baik Kota Medan maupun Pemprov Sumut,” ujar Anggota DPRD Sumut HM Nezar Djoeli, Selasa (30/10).
Menurutnya dalam kurun satu decade lebih, drainase di kawasan Medan Utara hampir tidak tersentuh anggaran APBD Kota Medan maupun Provinsi. Sebab dari kondisi yang ada, harusnya infrastruktur di kecamatan tersebut dilakukan perbaikan atau revitalisasi.
Bahkan, kata politisi Nasdem ini, pihaknya berulang kali mengusulkan diberikan alokasi untuk pembangunan daerah itu.
“Kita sudah usulkan berulang kali baik lisan maupun tulisan. Kalau tidak bisa, kan ada bantuan keuangan provinsi (BKP). Dari hasil reses beberapa kali, sudah kita sampaikan,” sebutnya.
Namun, katanya, setelah usulan tersebut disetujui, justru diduga diubah sedemikian rupa sehingga berbeda antara yang diusulkan dengan yang dilaksanakan di lapangan. Karena itu pula dirinya menduga ada upaya mengalihkannya ke tempat lain atas dasar kepentingan tertentu.
“Anehnya saat usulan tersebut masuk ke Pemerintah Kota Medan, sepertinya kegiatan itu hilang dari usulan kita. Sepertinya saat masuk, hampir semua berubah sehingga seolah masukan masyarakat itu diabaikan begitu saja,” sebut Ketua Komisi A DPRD Sumut ini.
Bahkan, lanjut Nezar, tetap saja ia temui ada lokasi yang sudah dikerjakan tahun sebelumnya dan tergolong masih dalam kondisi bagus, tetap dilakukan kegiatan pengaspalan. Kondisi ini menurutnya tidak sesuai dan tepat sasaran. Sebab masih banya di tempat lain yang membutuhkan anggaran Negara untuk memperbaiki infrastruktur, khususnya Medan Utara.
“Pengaspalan di lokasi jalan yang masih bagus ini membuat kita menduga seolah-olah tidak tahu lagi mau kemana digunakan anggarannya. Sehingga kita menilai seperti tidak ada perencanaan yang matang,” sebutnya.
Untuk itu, Nezar meminta agar pemerintah khususnya Kota Medan memberikan perhatian lebih lagi untuk kawasan yang rawan banjir seperti Medan Marelan dan Medan Tembung. Hal ini agar ancaman banjir yang setiap tahun menjadi langganan bisa diantisipasi dan diatasi dengan perencanaan pembangunan yang matang.
“Kami menyayangkan memang, ada semacam ketidakpedulian seperti tak dijalankannya usulan kita. Padahal mungkin sudah ada anggaran bantuan provinsi untuk itu. Maka ke depan kita minta, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa bekerjasama melihat mana yang harusnya prioritas mana yang tidak,” pungkasnya. (bal/ila)
