JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ada tujuh menteri kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang akan mengundurkan diri pada bulan ini. Mereka mengundurkan diri lantaran akan mengikuti pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 pada 01 Oktober 2014 mendatang.
Mereka diwajibkan untuk melepas jabatannya guna menghindari adanya rangkap jabatan. Rencananya, mereka akan kompak mundur pada tanggal 25 September mendatang.
“Hanya ada tujuh menteri yang nanti pada tanggal 25 September sesuai ketentuan harus mundur karena dilantik menjadi anggota DPR” ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono saat ditemui di Jakarta, kemarin (31/08).
Saat ditanya mengenai rencana pengisian kekosongan jabatan tersebut, Agung menuturkan, bahwa hingga kini masih belum ada instruksi atau rencana dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal kemungkinan jabatan menteri yang akan kosong.
Presiden juga belum memutuskan pejabat yang akan mengisi posisi tersebut. masih belum ada putusan itu juga menyangkut posisi Chairul Tanjung (CT) yang akan ditinggalkan empat menteri ekonominya.
“Itu terserah presiden. Ya semestinya tidak boleh kosong karena nanti ada peralihan ke kabinet baru. Bisa dirangkap semua, bisa juga dibagi-bagi. Toh hanya satu bulan,” pungkasnya.
Namun dari pengalaman sebelumnya, kekosongan jabatan tersebut biasanya akan diisi oleh Menteri Koordinator untuk setiap bidang. Misalnya, saat pengunduran Suryadharma Ali dari posisi Menteri Agama (Menag), tidak lama kemudian posisinya diambil alih oleh Agung Laksono sebagai menteri pelaksana tugas. Sebelum akhirnya digantikan oleh Menag yang baru Lukman Hakim Syaifuddin.
Untuk diketahui, ada tujuh menteri yang akan menjadi anggota Dewan di Senayan periode mendatang. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Sjariefuddin Hasan, serta Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan.
Juga Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini. (mia)
