JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, hingga kini pemerintahan Arab Saudi belum mengumumkan secara resmi keputusan kuota haji 2021. Untuk itu, pemerintah Indonesia sudah melakukan lobi-lobi melalui semua jalur yang tersedia, termasuk ke level tertinggi yakni Raja dan Putra Mahkota, agar jamaah haji Indonesia diizinkan ke Tanah Suci, tahun ini.
KABAR calon jamaah asal Indonesia tidak bisa menunaikan ibadah haji tahun ini, menyeruak ke permukaan. Masalah ini ramai diperbincangkan setelah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan izin masuk kepada 11 negara, dan Indonesia tak masuk daftar negara yang diizinkan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegabriel menepis anggapan itu.
Menurutnya, hingga kini belum ada informasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi terkait kuota haji untuk Indonesia. “Belum ada info resmi dari Arab Saudi terkait haji, termasuk kuotanya, belum ada pengumuman resmi,” kata Agus, Rabu (2/6).
Oleh karena itu, masih ada kemungkinan atau peluang bagi calon jamaah haji asal Indonesia untuk pergi dan melaksanakan ibadah haji di 2021. Pemerintah diharapkan melakukan lobi dengan Arab Saudi agar larangan masuk WNI dicabut, seperti diterapkan ke-11 negara yang sudah mendapat izinn
Terlebih, vaksin Covid-19 Sinovac yang digunakan di Indonesia juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kabar baik ini, diharapkan dapat memperkuat upaya Indonesia untuk mendapatkan tiket masuk wilayah Kerajaan Arab Saudi.
Agus menyatakan, Indonesia sudah melakukan lobi hingga level tertinggi. “Sudah kita lakukan lobi-lobi via semua venue lorong dan bahkan ke level tertinggi yaitu Raja dan Putra Mahkota. Tidak ada level yang lebih tinggi lagi,” ujar Agus.
Namun, belum ada hasil akhir yang didapatkan dari lobi tersebut. Agus menyebut, bagi Pemerintah dan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi, haji merupakan salah satu prioritas utama dalam perjuangan diplomasi yang mereka lakukan. “Diplomasi haji masuk peringkat prioritas. Semua kita lakukan dengan quite diplomacy bukan ‘toa’ diplomacy. Demi bangsa indonesia,” ungkap Agus.
Bahkan, Agus menuturkan, Jokowi memiliki “jalur khusus” untuk melobi secara langsung pada Putra Mahkota, Muhammad bin Salman (MBS). “Presiden punya “link khusus” dengan pangeran MBS. Seorang menteri kepercayaan MBS pernah berikan “link komunikasi” tersebut ketika Presiden Jokowi di Istana Raja Saud, Riyadh. Saya saksi mata, hanya bertiga waktu itu. Saya yakin Bapak Presiden sangat perhatian tentang masalah umat (haji) ini,” pungkasnya.
Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat bersabar sembari menunggu keputusan resmi dikeluarkan oleh pihak Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah Haji 2021. Sampai sekarang belum ada keputusan yang disampaikan, sehingga tidak benar jika ada yang menyebut Indonesia tak dapat izin juga kuota Haji 2021.
Diputus Hari Ini
Sementara, Pemerintah melalui Menteri Agama akan memutuskan berangkat atau tidaknya jamaah haji asal Indonesia ke Tanah Suci, hari ini, Kamis (3/6). Keputusan itu akan diumumkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.
Pemerintah dan DPR telah membahas keputusan itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6). Rapat digelar tertutup sekitar dua jam. “Kita berkesimpulan, insyaallah besok siang akan kami umumkan di Kantor Kemenag di Thamrin,” kata Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Yaqut enggan membocorkan keputusan soal pemberangkatan jamaah haji. Ia bersikukuh ingin mengumumkannya hari ini. Ketua Umum GP Ansor itu berkeinginan, keputusan disusun secara rapi. Ia tak ingin ada kesalahpahaman di publik saat keputusan diumumkan. “Orang sabar itu baik, bagus, cantik. Jadi, kalau mau cantik, ganteng, sabar sebentar,” ucap Yaqut.
Namun sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, sampai saat ini belum ada negara yang sudah mendapat kepastian soal kuota ibadah haji 1442 Hijriah. Menurut Yaqut, Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan kepastian soal terbukanya penyelenggaraan ibadah haji untuk warga negara asing beserta kuotanya.
“Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang memiliki misi haji, yang sekarang sudah dapat kuota haji. Karena kuota haji itu tergantung pada Pemerintah Saudi,” kata Yaqut.
Yaqut pun meminta semua pihak untuk menunggu pengumuman resmi soal pelaksanaan haji dari Pemerintah Arab Saudi. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia juga akan bersikap apakah akan memberangkatkan jamaah haji atau tidak.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri juga irit bicara soal keputusan tersebut. Dia meminta awak media bersabar hingga jumpa pers esok hari. “Tunggu besok siang. Besok kita sampaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tenggat waktu soal pemberangkatan ibadah haji pada 28 Mei. Akan tetapi, Arab Saudi belum memberikan kepastian hingga saat ini.
Menyeruak kabar, Indonesia tidak mendapat kuota haji tahun ini. WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah mendapat kabar tersebut. “Ya, sementara kita nggak usah bahas itu dulu (vaksin jemaah haji). Karena informasi terbaru yang kita dengar, kita nggak dapat kuota haji. Nah, ini untuk pelajaran juga bagi kita supaya soal vaksin ini kita akan lebih perhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini,” kata Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5) lalu.
Dasco mengaku belum mendapat informasi detail soal alasan Indonesia tidak mendapat kuota haji dari Arab Saudi tahun ini. Dia membeberkan, Komisi VIII DPR atau pimpinan DPR lain yang akan memberi penjelasan. “Saya belum tahu. Saya baru dapat informasi begitu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII DPR yang terkait. Atau nanti Pak Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR yang membawahi yang akan menjelaskan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menerima informasi serupa. Ada 11 negara yang sudah mendapat kuota haji dari Arab Saudi. Sayangnya, Indonesia bukan salah satunya. “Informasi resmi yang kami terima memang pemerintah Arab Saudi telah memberikan izin masuk ke negara tersebut,” kata Ace.
Mengutip Reuters pada Sabtu (29/5) lalu, Pemerintah Arab Saudi mengumumkan telah mencabut larangan kedatangan pelaku perjalanan dari 11 negara dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19. Sebanyak 11 negara tersebut adalah Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis, dan Jepang.
Banyak reaksi yang muncul dari keputusan tersebut. Warganet mempertanyakan Indonesia tak diperbolehkan masuk. Sementara, AS diizinkan meski kasus Covid-19 lebih besar daripada Indonesia.
2.500 Jamaah Sudah Refund
Menyikapi ketidakpastian pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, sudah ada sejumlah jamaah yang melakukan refund. “Sudah banyak seperti itu (refund). Sekitar 15 persen dari total yang tertunda, (yang tertunda) itu ada sekitar 17 ribu. 15 persen kurang lebih ada 2.500 yang refund dari 17 ribu jamaah,” ungkapnya kepada JawaPos.com (Grup Sumut Pos), Rabu (2/6).
Salah satu hal yang menjadi faktor refund tersebut adalah adanya pembatasan umur, di mana hanya umur 18-60 tahun yang diperbolehkan melaksanakan ibadah haji. Kemudian, faktor ekonomi juga menjadi salah satu yang berkontribusi akan adanya refund. “Untuk haji di atas 60 undur diri. Karena faktor ekonomi sehingga dana ditarik, ada ditunda. Ada sebagian uang paketnya (diambil), uang kuota tetap disimpan,” tuturnya.
Kata dia, kerugian jika ibadah haji dibatalkan tidak ada. Yang membuat rugi adalah operasional dari perusahaan. “Kalau rugi dari tidak berangkat itu nggak ada karena nggak ada keberangkatan, kerugian itu ada akibat operasional yang mau tidak mau harus berjalan. Fix cost tetap jalan, direct cost nggak ada,” pungkasnya.(jpc/kps/bbs)
