JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejumlah lembaga kompak meminta peningkatan anggaran di dalam rapat membahas anggaran tahun 2020 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).
Lembaga yang dimaksud, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya mengajukan penambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp371.186.431.000.
Penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk renovasi gedung Komnas HAM dan program kerja festival HAM.
“Dialokasikan untuk renovasi gedung Komnas HAM Rp 361.462.820.000, program festival HAM 2020 Rp 5.853.577.000,” kata Taufan. Sementara itu, Kepala BNN Heru Winarko mengatakan, pihaknya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 409.361.730.000.
Penambahan anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan gedung BNN pusat tahap I, pembangunan pos komando interdiksi terpadu hingga pengadaan alat olah data atau note book.
“BNN mengajukan kembali tambahan anggaran Rp409.361.730.000 untuk dapat disetujui di pagu anggaran 2020,” ujar Heru.
Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, pihaknya mengajukan penambahan pada pagu anggaran sebesar Rp 257.653.660.100. Dari usulan tersebut, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan senilai Rp 56.700.000.000.
“Baru disetujui Rp 56.700.000.000 sesuai surat Menkeu dan Bappenas, sehingga masih terdapat kekurangan Rp 200.953.660.100,” kata Suhardi.
Ketua LPSK Hasto Atmodjo mengatakan, pada tahun 2020 LPSK mendapatkan pagu anggaran sebesar 54,5 miliar. Hal ini, kata Aziz, jauh dari jumlah anggaran yang semua diajukan yakni sebesar Rp156.103.755.000.
Oleh karenanya, ia meminta penambahan anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 101.545.000.000.
“Saat ini LPSK mengusulkan penambahan anggaran untuk 2020 Rp 101.545.000.000. Kami maksudkan agar anggaran yang semula kami ajukan sebesar Rp 156.103.755.000 kembali terpenuhi,” kata Hasto.
Hasto mengatakan, penambahan anggaran itu dialokasikan pada layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, layanan pemenuhan dan hak asasi korban dan layanan perkantoran.
Adapun, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, pihaknya tidak mengajukan penambahan anggaran. Sebab, sistem e-budgeting KPK telah mulai berjalan dan pagu indikatif telah naik sebesar 11 persen. (bbs/kpc/ala)
