JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar melontarkan kritikan tajam terhadap langkah Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang minta jatah saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pascaputus kontrak 2013 sebesar 60 persen untuk pemda. Politisi dari PAN itu menilai, cara Gatot tidak taktis.
Menurut Nasril, untuk saat ini mestinya Gatot tidak perlu minta jatah saham Inalum. Jika cara itu terus dilakukan Gatot, kata Nasril, bisa memunculkan kesan antara pusat dan daerah berebutan saham Inalum.
Kondisi semacam itu, lanjut anggota komisi yang membidangi masalah perindustrian dan perdagangan itu, yang sangat ditunggu pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA), Jepang, sebagai pemilik 58,9 persen saham Inalum.
“Saya khawatir, jika itu terjadi, Jepang bakal masuk lagi,” ujar Nasril Bahar kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (4/10).
Nasril memberi contoh dalam kasus PT Newmont Nusa Tenggara di NTB. Saat itu, antara pusat dan daerah bersitegang berebut jatah saham. “Apa yang terjadi? Pihak swasta yang masuk dan mengambil keuntungan. Jangan sampai itu terjadi pada Inalum,” ujarnya.
Tapi, bukankah para petinggi di Jakarta sudah memastikan bahwa kontrak dengan NAA bakal distop 2013? Nasril mengingatkan semua pihak tidak gampang percaya dengan omongan dan janji seperti itu. Alasannya, kata Nasril, pemerintah pusat cenderung selalu berpihak ke investor asing kelas kakap, dibanding berpihak ke daerah.
“Kapan sejarahnya republik ini menang dengan investor asing? Apalagi ini Jepang, yang merupakan negara dengan investasi terbesar di Indonesia,” ujar Nasril dengan nada serius.
Lantas, apa yang harus dilakukan? Nasril menyarankan, Gatot dan pemimpin 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar danau Toba, harus konsentrasi dulu memperjuangkan kepastian Inalum bakal diambil alih pemerintah 100 persen. “Jangan bosan-bosan mendesak pemerintah pusat ambil 100 persen. Ini penting agar pusat tidak main-main dalam melakukan negosiasi dengan NAA,” pesannya.
Jika nantinya, begitu pada 2013 Inalum 100 persen sudah di tangan pemerintah, barulah pemda masuk untuk meminta jatah saham. “Kalau sudah pasti, baru minta saham dan itu bisa dibicarakan. Jangan sekarang. Kalau ngotot dan pusat tak mau, nanti malah pihak lain yang menikmati,” ujarnya mengulang.
Untuk saat ini, pusat, pemprov, dan 10 kabupaten/kota harus kompak dulu, untuk menghadapi NAA yang masih berminat melanjutkan penguasaannya terhadap Inalum. “Jika kompak, nanti Inalum cukup diurus tiga pihak, yakni pusat, pemprov, dan 10 kabupaten/kota,” terangnya.
Seperti diberitakan, Gatot menyampaikan keinginan formula saham 60 persen pemda 40 persen pusat, ke MS Hidayat dalam acara di Medan beberapa waktu lalu. Gatot cerita, Hidayat janji akan membahas usulan itu di tingkat pusat. “Menteri mengatakan, ‘ya nanti kita bahas’.Yang sudah pasti, komitmen pusat sudah jelas bahwa Inalum akan diambil,” terang Gatot.
Menurut Gatot, masalah pendanaan sebenarnya merupakan masalah teknis yang pasti bisa dicarikan solusinya. Dia yakin, prospek yang cukup bagus di bisnis alumunium, akan memudahkan pemda untuk mencari dana. Salah satu caranya, pemda bisa utang dulu ke pihak ketiga.
Seperti diketahui, ke-10 kabupaten/kota yang ada di sekitar danau Toba yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.
