JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meyakinkan agar sekolah yang guru dan tenaga kependidikannya (GTK) belum divaksinasi tidak dulu melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Menurut dia, persoalan vaksinasi bagi GTK ini menjadi kendala utama diberlakukannya PTM.
“Makanya sekarang, kita harus meminta masukan semua pemangku kepentingan pendidikan termasuk dokter anak. Lalu, kuota vaksinasi guru harus dipenuhi pemerintah,” terang dia, Senin (5/4).
Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Salatiga, Jawa Tengah, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai tidak maksimal, banyak siswa yang tidak memahami pelajaran. Terlebih lagi persoalan pendidikan karakter terhadap siswa selama PJJ yang tidak memiliki panutan, yakni guru.
“Nah, berdasarkan survei yang dilakukan sekira 60-80 persen orang tua maupun siswa di Salatiga menyetujui PTM. Tapi masalahnya vaksin, jadi kalau bisa kuota vaksin untuk guru ini jelas seperti halnya bagi TNI maupun Polri,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada bulan Januari 2021, 63,9 persen sekolah masih melaksanakan belajar dari rumah (BDR).
“Lalu, sebanyak 31,1 persen sekolah sudah melakukan PTM dikombinasikan dengan BDR. Dan baru 5 persen sekolah yang melakukan PTM secara penuh,” urainya.
Sementara itu, menurut kondisi wilayah dan jenis satuan pendidikan, untuk daerah tertinggal 40,7 persen sekolah masih melaksanakan BDR, 43,3 persen sekolah mengkombinasikan PTM-BDR, dan 16,1 persen sekolah melakukan PTM.
“Daerah non-tertinggal, 64,8 persen sekolah masih melakukan BDR, 30,6 persen sekolah mengkombinasikan PTM-BDR dan 4,6 persen sekolah yang sudah melaksanakan PTM,” pungkas Fikri. (jpnn/azw)
