Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak hanya menghadapi sorotan miring sebagai dampak kasus suap impor daging sapi yang menyeret mantan pimpinannya. Mereka juga dihadapkan pada perpecahan internal dalam menyikapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Saat mayoritas politisi PKS menyuarakan penolakan, Tifatul Sembiring (menteri komunikasi dan informatika yang juga politikus PKS) mengungkapkan bahwa majelis syura partainya sejalan dengan kebijakan tersebut.
“Sikap PKS saya pikir sebagai Menkominfo itu harus sejalan dengan pemerintah dan saya tidak pernah berbeda sikap dengan Presiden dan menterin
Itu pakem seluruh dunia,” ujar Tifatul di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (5/6).
Tifatul yang juga menjadi anggota Majelis Syura PKS mengatakan, sikap partainya terkait kenaikan BBM belum final. Dia mengaku sudah berbicara dengan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminudin terkait hal itu. Bahkan, Tifatul menyebut sikap Hilmi sejalan dengan pemerintah meski PKS tidak hadir dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) pada Selasa malam (4/6).
“Ustad Hilmi sudah menyatakan persetujuan beliau tentang kebijakan yang akan diambil Pak SBY. Jadi, di luar pertemuan (Setgab) itu, sudah ada pertemuan Ustad Hilmi dengan Presiden SBY,” ujarnya.
Tifatul meyakini, PKS akan mendukung rencana kenaikan harga BBM. Masalah wacana penolakan akan diputuskan di Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS bersama Fraksi PKS. “Saya pikir ini masalah sosialisasi saja,” katanya.
Saat ditanya apakah berarti ada perbedaan pandangan di internal PKS, Tifatul menegaskan bahwa hal tersebut perlu kembali dibicarakan. Sikap PKS belum final terkait kenaikan BBM. “Yang jelas, ini belum sikap final. Saya pikir koalisi itu seiring sejalan,” ungkapnya.
Secara terpisah, Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan, fraksinya tetap mengambil sikap menolak kenaikan harga BBM yang tercantum dalam RAPBNP 2013. Hal itu mengacu pada arahan dari DPP PKS. Selain itu, hasil kajian menunjukkan, banyak masyarakat yang keberatan dengan rencana kenaikan harga BBM.
“PKS tetap ingin dalam posisi bersama rakyat,” kata Abdul Hakim di kompleks parlemen kemarin. Menurut dia, sikap fraksi tersebut wajar jika berseberangan dengan sikap menteri dari PKS yang ada di kabinet. “Menteri sebagai pembantu presiden tentu harus mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah,” sambungnya.
Menurut Hakim, selama tidak ada arahan berikutnya dari presiden PKS dan DPP, fraksi tetap memegang sikap menyatakan menolak rencana kenaikan harga BBM.
Terkait dengan hubungan PKS dalam forum Setgab, Hakim mengatakan, persoalan koalisi dengan kenaikan harga BBM yang ada dalam RAPBNP 2013 merupakan hal yang berbeda. “Itu harus dipisahkan. Kenaikan harga BBM itu ada di RAPBNP yang dibahas di DPR. Maka, kami ambil sikap,” katanya.
Apakah PKS akan menyatakan keluar dari koalisi? Hakim mengatakan, ada mekanisme untuk mengambil keputusan strategis itu. “Persoalan koalisi atau tidak adalah keputusan strategis, harus diputuskan dalam forum tertinggi partai,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hakim juga mengklarifikasi ketidakhadiran PKS dalam forum Setgab di kediawan Wapres Boediono Selasa malam (4/6). Perwakilan Fraksi PKS, kata dia, sebenarnya sudah siap hadir. Namun, sekitar pukul 18.00, ada pemberitahuan dari protokol Wapres yang menyebutkan perubahan undangan rapat. Yakni, dari semula ketua fraksi menjadi ketua umum parpol.
Padahal, saat itu Presiden PKS Anis Matta sedang berada di Jawa Timur. Menurut Hakim, presiden PKS juga belum mendapat undangan tersebut. “Kami memang membatalkan untuk hadir karena memang ada perubahan undangan,” katanya. (bay/fal/c6/fat/jpnn)
