JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan Gubernur se-Sumatera, Gubernur se-Kalimantan dan Gubernur Banten segera mempersiapkan posko terpadu untuk deteksi dini, menghadapi musim kemarau yang diikuti bencana kebakaran hutan dan kabut asap yang diperkirakan semakin meluas.
“Kepada para gubernur juga diinstruksikan bekerja sama dengan kepolisian, TNI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Tjahjo, Minggu (6/9).
Apabila kebakaran hutan yang terjadi sudah cukup merisaukan, Tjahjo juga meminta para gubernur segera menetapkan keadaan darurat asap.
“Kerja sama dengan BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperlukan agar ada penyediaan dana untuk penanganan bencana kebakaran yang dilaksanakan secara terpadu dengan masyarakat,” ujar mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.
Selain itu, Mendagri juga menginstruksikan kepada bupati dan wali kota, bertindak tegas terhadap perusahaan perkebunan yang diduga penyebab terjadinya kebakaran. Tindakan juga diperlukan agar perusahaan-perusahaan tersebut juga ikut bertanggung jawa terhadap pemadaman kebakaran yang ada.
“Menginstruksikan bupat/wali kota tidak memberi peluang pada pendatang yang masuk tanpa izin dan berpotensi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Terhadap kepolisian saya berharap juga bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan,” ujar Tjahjo. (gir/jpnn)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan Gubernur se-Sumatera, Gubernur se-Kalimantan dan Gubernur Banten segera mempersiapkan posko terpadu untuk deteksi dini, menghadapi musim kemarau yang diikuti bencana kebakaran hutan dan kabut asap yang diperkirakan semakin meluas.
“Kepada para gubernur juga diinstruksikan bekerja sama dengan kepolisian, TNI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Tjahjo, Minggu (6/9).
Apabila kebakaran hutan yang terjadi sudah cukup merisaukan, Tjahjo juga meminta para gubernur segera menetapkan keadaan darurat asap.
“Kerja sama dengan BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperlukan agar ada penyediaan dana untuk penanganan bencana kebakaran yang dilaksanakan secara terpadu dengan masyarakat,” ujar mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.
Selain itu, Mendagri juga menginstruksikan kepada bupati dan wali kota, bertindak tegas terhadap perusahaan perkebunan yang diduga penyebab terjadinya kebakaran. Tindakan juga diperlukan agar perusahaan-perusahaan tersebut juga ikut bertanggung jawa terhadap pemadaman kebakaran yang ada.
“Menginstruksikan bupat/wali kota tidak memberi peluang pada pendatang yang masuk tanpa izin dan berpotensi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Terhadap kepolisian saya berharap juga bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan,” ujar Tjahjo. (gir/jpnn)
