Ketua Umum Forum Mesjid Sumatera Utara, Rafdinal.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana sertifikasi khatib terus mendapatkan penolakan dari sejumlah aliansi keagamaan dan sejumlah forum di Sumut. Penolakan itu karena dakwa dan syiar Islam itu datang dari panggilan jiwa, bukan sebuah profesi atau pekerjaan.
Seperti disampaikan Ketua Umum Forum Mesjid Sumatera Utara, Rafdinal pada Senin (6/2). Menurut pria yang sering disapa Buya ini menyampaikan, wacana sertifikasi khatib yang dilakukan pemerintah itu berlebihan dan tidak pas pada tempatnya.
” Dengan situasi saat ini, menjadi tanda kepanikan pemerintah pada Umat Islam yang semakin kritis dan juga kephobiaan pemerintah atas Islam, ” ucapnya.
Rafdinal menyebutkan, kalau pemerintah terlihat khawatir, karena menganggap khutbah Jumat sebagai doktrin, sehingga kesadaran Umat Islam semakin tinggi. Oleh karena itu, ia menilai wacana tersebut mengintervensi dakwah dan memprovokasi Umat Islam.
Terpisah, Ketua Aliansi Ormas Islam Pembela Mesjid Sumatera Utara, Leo Imsar Adnan menilai wacana untuk mensertifikasi khatib jumat, menjadi upaya pemerintah mengekang dakwah.
Dia meyakini, setelah sertifikasi, akan keluar aturan yang membatasi. Oleh karena itu, ditegaskan dirinya tidak sependapat dengan wacana itu.
Sementara itu, Kepala Bidang Urais dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Sumut, Drs H Dahman Hasibuan MA ketika dihubungi Sumut Pos via telepon, Senin (6/2) pagi mengaku, pihaknya mengetahui wacana sertifikasi khatib Jumat, melalui media massa.
” Belum ada pemberitahuan resmi. Baik itu intruksi langsung, atau surat edaran. Lagian itu masih wacana, ” ujar Dahman singkat.
Sedangkan, Staf Humas Kanwil Kemenag Sumut, Imam Mukhair mengaku belum ada pemberitahuan soal wacana tersebut. Oleh karena itu, kalau ada pembicaraan dan pembahasan wacana itu, belum ada dilakulan Kanwil Kemenag Sumut. “Saya sudah mengetahui pro-kontra terhadap wacana itu melalui media massa dan media sosial,” jawabnya.
