25.6 C
Medan
Monday, May 6, 2024

Soal Dana Haji dan Kenaikan Bipih, Menag Minta Jajarannya Luruskan Info

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan jajarannya bahwa dengan satuan kerja yang demikian banyak, pusat hingga daerah, Kemenag memiliki tantangan yang tidak mudah, apalagi menjelang tahun politik. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama untuk berada pada satu komando dan satu barisan.

“Walau banyak tantangan, kita harus tegak lurus, satu komando, satu barisan terlebih dalam meluruskan info-info yang tidak benar. Kepentingannya adalah pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Yaqut, Senin (6/2).

Yaqut mencontohkan pentingnya kebersamaan dalam meluruskan informasi seputar kenaikan biaya haji.

Menurutnya, usulan pemerintah belum menjadi keputusan final, masih dibahas bersama DPR RI.

“Pemerintah ingin menjaga keberlangsungan dana haji, dan menjaga hak jamaah yang belum berangkat haji. Jika Bipih tidak dinaikkan, maka uang manfaat dana haji akan habis. Ini hal-hal yang perlu diluruskan informasinya kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyebut, pada musim haji 1444H/2023M kurang lebih ada 62 ribu jamaah haji kategori lanjut usia (lansia). Jumlah tersebut harus diimbangi oleh petugas yang mumpuni.

“Berdasarkan data yang kami miliki bahwa tahun ini ada kurang lebih 62 ribu jamaah lanjut usia yang harus kita fasilitas dan kita layani dengan baik dari aspek ibadahnya maupun dari aspek layanan lainnya. Oleh karena itu kami mempersiapkan berbagai hal terkait mitigasi layanan lansia dengan standar, aspek kesehatan maupun layanan umumnya,” kata Hilman, Senin (6/2).

“Petugas itu nanti akan diberikan wawasan khusus penanganan jemaah lansia, karena tahun ini Kemenag punya program Haji Ramah Lansia,” sambungnya.

Ia menambahkan, selain program Haji Ramah Lansia, Kemenag juga sudah mempersiapkan Asrama Haji menjadi tempat yang ramah bagi jamaah haji berkebutuhan khusus. Kemenag sendiri akan menggandeng Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang punya pusat studi untuk mengkaji jamaah haji inklusif ini.

“Persiapan asrama haji pada musim haji tahun ini adalah karena lebih banyak jamaah lansia yang akan berangkat akan ada sedikit modifikasi-modifikasi di asrama dan kami akan konsultasi juga dengan perguruan tinggi, PTKIN, yang punya pusat studi inklusif untuk jemaah haji berkebutuhan khusus agar asrama-asrama itu bisa ramah disabilitas,” pungkas Hilman.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendapat kuota memberangkatkan 221 ribu orang tanpa batasan usia untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah pada 2023. Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah menandatangani kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi di Kota Jeddah, Arab Saudi, pada Ahad, (8/1).

“Alhamdulillah, misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000,” kata Yaqut sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.

“Kuota itu terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” Yaqut.

Penandatanganan kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 2023 antara lain dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Direktur Jenderal Penyenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Sedangkan Konsul Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, Eko Hartono terus berupa agar kran ekspor produk Indonesia ke Arab Saudi semakin meningkat. Terlebih jamaah haji asal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia.”Kami targetkan dalam tiga tahun ke depan, kita bisa penuhi 30 persen kebutuhan makanan dan minuman untuk jemaah haji kita,” kata Eko kepada wartawan, Senin (6/2).

Menurut Eko, selama ini proporsi produk Indonesia yang dikonsumsi jamaah haji Indonesia masih sangat kecil, baru sekitar 10 persen. Padahal nilai makanan dan minuman yang dikonsumsi jamaah haji Indonesia mencapai Rp500 miliar.

Salah satu upaya yang dilakukan KJRI untuk mencapai target 30 persen adalah menggelar Indonesian Hajj Expo (IHE). IHE digelar pada 1 – 2 Februari 2023 di Balai Nusantara, Wisma Konjen RI Jeddah. Kegiatan ini diikuti 21 eksportir Indonesia dan 9 importir produk Indonesia di Saudi.

Selain itu, ikut juga sekitar 40 perusahaan penyedia layanan katering di Saudi, baik dari Makkah maupun Madinah.”Lebih 300 pengunjung hadir dalam IHE 2023. Selain eksportir Indonesia, importir Saudi, dan katering Saudi, hadir juga Kadin Indonesia, Kadin Makkah dan Jeddah, serta perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, dan KKP,” jelas Eko.

“Dengan mempertemukan calon supplier Indonesia dengan pengguna dari Saudi, diharapkan akan tercapai kesepakatan dagang dengan harga dan kualitas produk yang baik untuk haji, khususnya untuk makanan dan minuman,” sambungnya.

Eko menilai, IHE 2023 mendapat sambutan positif dari Arab Saudi, khususnya para importir. Namun, pihak eksportir Indonesia harus mampu memenuhi persyaratan agar produknya bisa masuk, terutama dari Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Sebab, tanpa sertifikasi SFDA, produk Indonesia sulit masuk, sehingga itu harus segera diselesaikan.

“Sebagian dalam proses, seperti beras dan ikan. Ke depan, kami sudah minta pengusaha kita untuk terus proses perijinan untuk produk-produk lainnya sehingga tahun-tahun berikutnya dapat masuk Saudi dan bisa dipakai haji,” harapnya. (jpc/ila)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan jajarannya bahwa dengan satuan kerja yang demikian banyak, pusat hingga daerah, Kemenag memiliki tantangan yang tidak mudah, apalagi menjelang tahun politik. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama untuk berada pada satu komando dan satu barisan.

“Walau banyak tantangan, kita harus tegak lurus, satu komando, satu barisan terlebih dalam meluruskan info-info yang tidak benar. Kepentingannya adalah pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Yaqut, Senin (6/2).

Yaqut mencontohkan pentingnya kebersamaan dalam meluruskan informasi seputar kenaikan biaya haji.

Menurutnya, usulan pemerintah belum menjadi keputusan final, masih dibahas bersama DPR RI.

“Pemerintah ingin menjaga keberlangsungan dana haji, dan menjaga hak jamaah yang belum berangkat haji. Jika Bipih tidak dinaikkan, maka uang manfaat dana haji akan habis. Ini hal-hal yang perlu diluruskan informasinya kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyebut, pada musim haji 1444H/2023M kurang lebih ada 62 ribu jamaah haji kategori lanjut usia (lansia). Jumlah tersebut harus diimbangi oleh petugas yang mumpuni.

“Berdasarkan data yang kami miliki bahwa tahun ini ada kurang lebih 62 ribu jamaah lanjut usia yang harus kita fasilitas dan kita layani dengan baik dari aspek ibadahnya maupun dari aspek layanan lainnya. Oleh karena itu kami mempersiapkan berbagai hal terkait mitigasi layanan lansia dengan standar, aspek kesehatan maupun layanan umumnya,” kata Hilman, Senin (6/2).

“Petugas itu nanti akan diberikan wawasan khusus penanganan jemaah lansia, karena tahun ini Kemenag punya program Haji Ramah Lansia,” sambungnya.

Ia menambahkan, selain program Haji Ramah Lansia, Kemenag juga sudah mempersiapkan Asrama Haji menjadi tempat yang ramah bagi jamaah haji berkebutuhan khusus. Kemenag sendiri akan menggandeng Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang punya pusat studi untuk mengkaji jamaah haji inklusif ini.

“Persiapan asrama haji pada musim haji tahun ini adalah karena lebih banyak jamaah lansia yang akan berangkat akan ada sedikit modifikasi-modifikasi di asrama dan kami akan konsultasi juga dengan perguruan tinggi, PTKIN, yang punya pusat studi inklusif untuk jemaah haji berkebutuhan khusus agar asrama-asrama itu bisa ramah disabilitas,” pungkas Hilman.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendapat kuota memberangkatkan 221 ribu orang tanpa batasan usia untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah pada 2023. Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah menandatangani kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi di Kota Jeddah, Arab Saudi, pada Ahad, (8/1).

“Alhamdulillah, misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000,” kata Yaqut sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.

“Kuota itu terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” Yaqut.

Penandatanganan kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 2023 antara lain dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Direktur Jenderal Penyenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Sedangkan Konsul Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, Eko Hartono terus berupa agar kran ekspor produk Indonesia ke Arab Saudi semakin meningkat. Terlebih jamaah haji asal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia.”Kami targetkan dalam tiga tahun ke depan, kita bisa penuhi 30 persen kebutuhan makanan dan minuman untuk jemaah haji kita,” kata Eko kepada wartawan, Senin (6/2).

Menurut Eko, selama ini proporsi produk Indonesia yang dikonsumsi jamaah haji Indonesia masih sangat kecil, baru sekitar 10 persen. Padahal nilai makanan dan minuman yang dikonsumsi jamaah haji Indonesia mencapai Rp500 miliar.

Salah satu upaya yang dilakukan KJRI untuk mencapai target 30 persen adalah menggelar Indonesian Hajj Expo (IHE). IHE digelar pada 1 – 2 Februari 2023 di Balai Nusantara, Wisma Konjen RI Jeddah. Kegiatan ini diikuti 21 eksportir Indonesia dan 9 importir produk Indonesia di Saudi.

Selain itu, ikut juga sekitar 40 perusahaan penyedia layanan katering di Saudi, baik dari Makkah maupun Madinah.”Lebih 300 pengunjung hadir dalam IHE 2023. Selain eksportir Indonesia, importir Saudi, dan katering Saudi, hadir juga Kadin Indonesia, Kadin Makkah dan Jeddah, serta perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, dan KKP,” jelas Eko.

“Dengan mempertemukan calon supplier Indonesia dengan pengguna dari Saudi, diharapkan akan tercapai kesepakatan dagang dengan harga dan kualitas produk yang baik untuk haji, khususnya untuk makanan dan minuman,” sambungnya.

Eko menilai, IHE 2023 mendapat sambutan positif dari Arab Saudi, khususnya para importir. Namun, pihak eksportir Indonesia harus mampu memenuhi persyaratan agar produknya bisa masuk, terutama dari Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Sebab, tanpa sertifikasi SFDA, produk Indonesia sulit masuk, sehingga itu harus segera diselesaikan.

“Sebagian dalam proses, seperti beras dan ikan. Ke depan, kami sudah minta pengusaha kita untuk terus proses perijinan untuk produk-produk lainnya sehingga tahun-tahun berikutnya dapat masuk Saudi dan bisa dipakai haji,” harapnya. (jpc/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/