25.6 C
Medan
Tuesday, May 21, 2024

Jika Terbukti Curang dalam Seleksi, NIP CPNS Dibatalkan

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Azwar Abubakar meminta kepala daerah dan kepala instansi pemerintah pusat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak melakukan manipulasi hasil seleksi CPNS. Sebab, praktik haram tersebut kini bakal lebih mudah dideteksi karena panitia pusat telah menggandeng konsorsium perguruan tinggi negeri untuk mengolah hasil ujian.

“Memang PPK yang mengumumkan hasilnya, tetapi yang mengolah hasil ujian orang lain, sehingga diharapkan tidak terjadi manipulasi. Kalau masih ada yang bermain-main, akan kami tindak tegas,” ujar Azwar di kantornya kemarin (6/9).
Bila CPNS yang dinyatakan diterima diumumkan sesuai hasil ujian, Azwar meyakini praktik titip-menitip kerabat pejabat yang selama ini terjadi akan hilang. “Kalau anak pejabat tidak lolos ujian CPNS lantas mereka bekerja di swasta, mata rantai dalam pengadaan CPNS yang selama ini sarat KKN akan terputus,” terangnya.

Tahun ini, seleksi CPNS dihelat serentak 48 instansi pemerintah di pusat dan daerah pada 8 September besok guna memperebutkan 14.560 kursi. Rinciannya, 23 instansi pusat akan merekrut 11.870 orang CPNS dan 21 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akan merekrut 2.681 orang CPNS.

Awalnya, sebanyak 119 instansi pusat dan daerah mengusulkan rekrutmen PNS. Terdiri dari 59 instansi pusat dan 47 pemerintah daerah dengan jumlah CPNS yang diusulkan mencapai lebih dari 76 ribu orang. Namun, karena kebijakan moratorium, hanya instansi yang melampirkan analisis beban kerja dan analisis jabatan yang menjadi syarat dibukanya moratorium.

Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Tasdik Kinanto menjelaskan, tes kompetensi dasar akan dilakukan secara tertulis dalam waktu 2,5 jam. Masing-masing peserta akan diminta mengerjakan 100 buah soal yang terdiri dari 50 soal wawasan kebangsaan, 50 soal intelejensia umum, dan 100 soal tes karakteristik pribadi.

Setelah test selesai, pada hari itu juga dokumen jawaban peserta akan dibawa langsung ke Jakarta untuk diolah dan diproses dengan sistem komputerisasi. Peserta yang lolos seleksi kemampuan dasar akan mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi lanjutan tingkat nasional dan tes kemampuan teknis oleh instansi masing-masing. “Jenis-jenis soal yang akan diujikan dalam tes kompetensi dasar dapat dipelajari di http://www.cpnsonline.com,” terangnya.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, soal ujian seleksi tahun ini dibuat oleh konsorsium sepuluh perguruan tinggi negeri. Konsorsium tersebut juga akan melakukan pengolahan hasilnya dan mengirimkan tembusannya ke panitia seleksi nasional, yakni Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Nanti semua peserta ujian akan dapat mengetahui nilainya. Tahun ini, ujian akan sangat fair,” terang Deputi SDM Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Ramli Naibaho. Karena itu, bila terdapat perbedaan antara hasil ujian dengan yang diumumkan oleh PPK, akan ketahuan. “Kalau terjadi seperti itu, BKN tidak akan mengeluarkan NIP. Bahkan, sekalipun sudah dikeluarkan NIP, kalau terbukti ada kecurangan, NIP-nya akan dibatalkan,” imbuhnya. (kuh/ttg/jpnn)

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Azwar Abubakar meminta kepala daerah dan kepala instansi pemerintah pusat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak melakukan manipulasi hasil seleksi CPNS. Sebab, praktik haram tersebut kini bakal lebih mudah dideteksi karena panitia pusat telah menggandeng konsorsium perguruan tinggi negeri untuk mengolah hasil ujian.

“Memang PPK yang mengumumkan hasilnya, tetapi yang mengolah hasil ujian orang lain, sehingga diharapkan tidak terjadi manipulasi. Kalau masih ada yang bermain-main, akan kami tindak tegas,” ujar Azwar di kantornya kemarin (6/9).
Bila CPNS yang dinyatakan diterima diumumkan sesuai hasil ujian, Azwar meyakini praktik titip-menitip kerabat pejabat yang selama ini terjadi akan hilang. “Kalau anak pejabat tidak lolos ujian CPNS lantas mereka bekerja di swasta, mata rantai dalam pengadaan CPNS yang selama ini sarat KKN akan terputus,” terangnya.

Tahun ini, seleksi CPNS dihelat serentak 48 instansi pemerintah di pusat dan daerah pada 8 September besok guna memperebutkan 14.560 kursi. Rinciannya, 23 instansi pusat akan merekrut 11.870 orang CPNS dan 21 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akan merekrut 2.681 orang CPNS.

Awalnya, sebanyak 119 instansi pusat dan daerah mengusulkan rekrutmen PNS. Terdiri dari 59 instansi pusat dan 47 pemerintah daerah dengan jumlah CPNS yang diusulkan mencapai lebih dari 76 ribu orang. Namun, karena kebijakan moratorium, hanya instansi yang melampirkan analisis beban kerja dan analisis jabatan yang menjadi syarat dibukanya moratorium.

Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Tasdik Kinanto menjelaskan, tes kompetensi dasar akan dilakukan secara tertulis dalam waktu 2,5 jam. Masing-masing peserta akan diminta mengerjakan 100 buah soal yang terdiri dari 50 soal wawasan kebangsaan, 50 soal intelejensia umum, dan 100 soal tes karakteristik pribadi.

Setelah test selesai, pada hari itu juga dokumen jawaban peserta akan dibawa langsung ke Jakarta untuk diolah dan diproses dengan sistem komputerisasi. Peserta yang lolos seleksi kemampuan dasar akan mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi lanjutan tingkat nasional dan tes kemampuan teknis oleh instansi masing-masing. “Jenis-jenis soal yang akan diujikan dalam tes kompetensi dasar dapat dipelajari di http://www.cpnsonline.com,” terangnya.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, soal ujian seleksi tahun ini dibuat oleh konsorsium sepuluh perguruan tinggi negeri. Konsorsium tersebut juga akan melakukan pengolahan hasilnya dan mengirimkan tembusannya ke panitia seleksi nasional, yakni Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Nanti semua peserta ujian akan dapat mengetahui nilainya. Tahun ini, ujian akan sangat fair,” terang Deputi SDM Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Ramli Naibaho. Karena itu, bila terdapat perbedaan antara hasil ujian dengan yang diumumkan oleh PPK, akan ketahuan. “Kalau terjadi seperti itu, BKN tidak akan mengeluarkan NIP. Bahkan, sekalipun sudah dikeluarkan NIP, kalau terbukti ada kecurangan, NIP-nya akan dibatalkan,” imbuhnya. (kuh/ttg/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/