Sementara Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengatakan, seharusnya tugas MenPAN itu untuk membina PNS yang tidak produktif, bukan membinasakan mereka melalui program rasionalisasi.
“Jadi kenapa tidak dibalik, kalau KemenPAN dan jajarannya tidak bisa membina dan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, ya pensiun dini saja,” kata Arteria, Selasa (7/6).
Kalaupun alasannya efisiensi, ujarnya, maka proses verifikasi, sistem penilaian kinerja hingga evaluasi yang dijalankan KemenPAN-RB, juga membutuhkan biaya tak sedikit. Begitu juga sosialisasinya.
“Bicara pesangon tentu ada jumlah dana yang sangat besar. Saya pikir ini kebijakan gagal berpikir, apalagi belum ada program pensiun dini dalam program Kemenpan di 2016. Kok ada kebijakan di luar program,” tegasnya, mempertanyakan.
Karena itu, politikus PDI Perjuangan itu meminta Menteri Yuddy tidak melanjutkan akrobat dan melahirkan kebijakan yang sejuk agar kepercayaan publik terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpulihkan dan terjaga.
“Kasihan Pak Jokowi, di tengah kerja keras beliau dalam meyakinkan publik, justru terdistorsi dengan pernyataan atau kebijakan pembantunya yang kontraproduktif. Saya ingatkan Menpan tegak lurus dengan kebijakan presiden dan jangan buat kegaduhan terus menerus,” pungkasnya. (fat/jpg)
Sementara Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengatakan, seharusnya tugas MenPAN itu untuk membina PNS yang tidak produktif, bukan membinasakan mereka melalui program rasionalisasi.
“Jadi kenapa tidak dibalik, kalau KemenPAN dan jajarannya tidak bisa membina dan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, ya pensiun dini saja,” kata Arteria, Selasa (7/6).
Kalaupun alasannya efisiensi, ujarnya, maka proses verifikasi, sistem penilaian kinerja hingga evaluasi yang dijalankan KemenPAN-RB, juga membutuhkan biaya tak sedikit. Begitu juga sosialisasinya.
“Bicara pesangon tentu ada jumlah dana yang sangat besar. Saya pikir ini kebijakan gagal berpikir, apalagi belum ada program pensiun dini dalam program Kemenpan di 2016. Kok ada kebijakan di luar program,” tegasnya, mempertanyakan.
Karena itu, politikus PDI Perjuangan itu meminta Menteri Yuddy tidak melanjutkan akrobat dan melahirkan kebijakan yang sejuk agar kepercayaan publik terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpulihkan dan terjaga.
“Kasihan Pak Jokowi, di tengah kerja keras beliau dalam meyakinkan publik, justru terdistorsi dengan pernyataan atau kebijakan pembantunya yang kontraproduktif. Saya ingatkan Menpan tegak lurus dengan kebijakan presiden dan jangan buat kegaduhan terus menerus,” pungkasnya. (fat/jpg)
