JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkritik rencana tunjangan kinerja (tukin) penyelenggara Pemilu yang naik hampir 150 persen. Menurutnya, kenaikan itu akan menyebabkan lonjakan tinggi pada anggaran yang diajukan.
Tito menyebut, tukin yang semula Rp50 juta direncanakan naik hingga Rp150 juta. “Tunjangan kinerja yang saya dengar mau dinaikkan dari Rp50 juta ke Rp150 juta di tingkat kabupaten/kota juga meningkatnya hampir 100 persen,” ujar Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (7/6).
“Kalau jumlahnya sedikit 6-7 orang, okelah. Tapi kan kalau kabupaten/kota dengan provinsi jumlahnya 548, dikali sekian orang dikali sekian puluh juta. Itu mengakibatkan melonjaknya tinggi sekali,” jelasnya.
Tito menilai kenaikan tukin itu tak bisa diterima. Terlebih, pemerintah harus kembali memperhitungkan kemampuan keuangan negara. “Ya mbok jangan 100 persen naiknya, jangan 150 persen naiknya. Kalau naiknya mungkin 50 persen mungkin masih bisa diterima,” papar Tito.
Meski demikian, ia menilai kenaikan honor bagi badan ad hoc di tempat pemungutan suara (TPS) hingga 150 persen masih masuk akal. Honor yang semula hanya Rp500 ribu itu naik menjadi Rp1,5 juta. “Yang lain saya dengar masalah insentif dinaikkan, okelah dari Rp500 ribu per bulan bagi [badan] ad hoc yang ada di TPS menjadi Rp1,5 juta, masuk akal lah kita,” jelasnya.
Tak hanya itu, terkait pembangunan gudang dan kantor KPU, ia melihat jumlah yang dibutuhkan masih terlalu mahal. Tito pun menawarkan alternatif lain terkait seperti meminjam gedung pemerintah daerah.
“Pembangunan infrastruktur kantor KPU bagi yang belum, kan mahal. Kalau kita enggak ada pandemi oke lah. Ini ada disrupsi akibat perang Ukraina, yang melanda seluruh dunia, ketidakpastian,” tegas Tito.
Sebelumnya, tim konsinyasi KPU dan Komisi II DPR menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. KPU menganggarkan sekitar Rp29,7 triliun untuk honor petugas ad hoc pemungutan suara. Angka itu hanya sebagian dari kebutuhan anggaran untuk badan ad hoc.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkap kebutuhan badan ad hoc selain honor adalah anggaran untuk pembentukan badan ad hoc dan operasional kerja badan ad hoc.
Secara rinci, total pembentukan badan ad hoc sebesar Rp71,5 miliar sedangkan operasional kerja badan ad hoc sebesar Rp4,6 triliun. (cnni)
