Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Golkar, Kahar Muzakir.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Elite Golkar belum satu suara dalam menyikapi surat usulan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Ada yang memastikan bahwa surat tersebut langsung ditindaklanjuti, ada pula yang meminta verifikasi.
Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Golkar Kahar Muzakir mengungkapkan, DPP Golkar bisa menggelar pleno pada Senin (11/12) untuk memutuskan tanggal dan lokasi pelaksanaan munaslub. Agenda utamanya adalah memilih ketua umum baru. ”Ancer-ancernya Senin. Tapi, surat undangan belum ada,” ujarnya.
Dia juga menginformasikan bahwa surat usulan munaslub bertambah. Jika sebelumnya dikirim 31 DPD I (tingkat provinsi), kemarin surat usulan munaslub sudah lengkap dikirim 34 DPD I. ”Karena ini usulan, nanti ditawarkan di pleno, setuju atau tidak,” ujar Kahar.
Berbeda dengan Kahar, anggota Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsudin menyatakan bahwa surat usulan dari DPD I belum tentu ditindaklanjuti menjadi munaslub. Keabsahan surat itu harus diverifikasi hingga sepekan ke depan. ”DPP sudah membentuk tim verifikasi. Ketuanya bidang organisasi, Pak Kahar dan Pak Freddy (Latumahina, Red),” katanya
Menurut dia, surat usulan dari DPD I tidak bisa menjadi penentu utama pelaksanaan munaslub. Ada syarat lain yang juga harus dipenuhi. Antara lain, ketua umum berhalangan tetap, sakit, atau mengundurkan diri. Munaslub juga bisa dilaksanakan jika ada situasi genting yang mengganggu kondisi internal partai. ”Nah, situasi genting itu tafsirnya bisa macam-macam,” ujarnya. (bay/c11/fat)
Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Golkar, Kahar Muzakir.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Elite Golkar belum satu suara dalam menyikapi surat usulan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Ada yang memastikan bahwa surat tersebut langsung ditindaklanjuti, ada pula yang meminta verifikasi.
Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Golkar Kahar Muzakir mengungkapkan, DPP Golkar bisa menggelar pleno pada Senin (11/12) untuk memutuskan tanggal dan lokasi pelaksanaan munaslub. Agenda utamanya adalah memilih ketua umum baru. ”Ancer-ancernya Senin. Tapi, surat undangan belum ada,” ujarnya.
Dia juga menginformasikan bahwa surat usulan munaslub bertambah. Jika sebelumnya dikirim 31 DPD I (tingkat provinsi), kemarin surat usulan munaslub sudah lengkap dikirim 34 DPD I. ”Karena ini usulan, nanti ditawarkan di pleno, setuju atau tidak,” ujar Kahar.
Berbeda dengan Kahar, anggota Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsudin menyatakan bahwa surat usulan dari DPD I belum tentu ditindaklanjuti menjadi munaslub. Keabsahan surat itu harus diverifikasi hingga sepekan ke depan. ”DPP sudah membentuk tim verifikasi. Ketuanya bidang organisasi, Pak Kahar dan Pak Freddy (Latumahina, Red),” katanya
Menurut dia, surat usulan dari DPD I tidak bisa menjadi penentu utama pelaksanaan munaslub. Ada syarat lain yang juga harus dipenuhi. Antara lain, ketua umum berhalangan tetap, sakit, atau mengundurkan diri. Munaslub juga bisa dilaksanakan jika ada situasi genting yang mengganggu kondisi internal partai. ”Nah, situasi genting itu tafsirnya bisa macam-macam,” ujarnya. (bay/c11/fat)
