Masyarakat saat ikut dalam kampanye Gerakan Anti Hoax di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Minggu (8/1/2016).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tidak semua anggota DPR RI sreg dengan rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional (Basinas) untuk menangkal konten-konten negatif di dunia maya. Pasalnya, pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) dinilai akan menambah beban terhadap keuangan negara. Padahal, saat ini kondisi ekonomi nasional masih belum benar-benar pulih.
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha termasuk yang tidak setuju. Tamliha mengusulkan, ‎agar usaha menangkal konten negatif di internet dilakukan dengan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada.
“Membunuh serangga tak mesti membuat pabrik penangkalnya kan? Lebih baik digabungkan dengan konektivitas lembaga negara yang sesuai dengan BCN, agar tidak boros anggaran,” ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, Minggu (8/1).
Menurut Tamliha, lembaga negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Intelijen Negara (BIN) bisa digunakan untuk menangkal situs-situs yang menyuguhkan berita bohong atau hoax. Terlebih, BIN sudah punya embrio untuk menangani serangan siber dan perkara pertahanan dunia maya lainnya. Kemampuan sibernetika BIN tinggal ditingkatkan.
“Jadi, BCN itu nantinya berada di bawah struktur BIN atau Kemenkominfo. Tinggal itu saja,” katanya.
Sekalipun begitu, dia mendukung upaya pemerintah dalam menertibkan situs internet yang suka menyebar hoax. Penyebaran informasi yang tidak berdasarkan fakta harus diberangus. Sebab, penyebaran informasi itu sangat merugikan masyarakat dan negara.
“Ya, setuju ditertibkan. Tapi, harus dilakukan dengan bijak dan tidak reaktif,” tandas Tamliha.
Senada disampaikan anggota Komisi X, Anang Hermansyah. Dia juga mewanti-wanti pemerintah agar pembentukan BCN tidak membebani keuangan negara. Musisi yang kini jadi politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyarankan pemerintah membuat konsep secara komprehensif dalam menangkal konten-konten negatif di internet dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada.
Badan baru yang akan dibentuk pemerintah dapat memanfaatkan infrastuktur yang sudah ada seperti program internet sehat. Apalagi, program ini sudah melibatkan banyak lembaga, seperti Lembaga Sandi Negara dan Kemenkominfo.
“Jadi semangatnya harus benar-benar efisien. Apalagi, presiden sejak awal memiliki komitmen untuk menghapus LNS (lembaga non struktural),” katanya.
Dalam pelaksanaannya nanti, Anang juga mengingatkan agar BCN tidak hanya sekadar mengurus perkara hoax. BCN diharapkan menjadi embrio digitalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti menyentuh digitalisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Badan Cyber Nasional harus menyentuh sektor pendidikan yang memiliki aspek jangka panjang dan bernilai investasi jangka panjang,” tandasnya. (wah)
