Hasrul Azwar Mangkir Raker DPR

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal 6 anggota DPR RI termasuk pentolan PPP Sumut, Hasrul Azwar, diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana haji yang melibatkan Suryadharma Ali (SDA) ketika menjabat sebagai Menteri Agama.

Pasca dicekal, politis senior yang malang melintang di Partai Berlambang Ka’bah itu bak hilang ditelan bumi. Setiap dihubungi, nomor Hasrul Azwar memang aktif tak tak diangkat. Begitu juga saat di-SMS tak dibalas.

Rumahnya di Jl. STM / Jl. Suka Teguh No 6 Medan Johor juga tampak sepi. Rumah bercat putih, gerbang hitam dan berlantai dua yang berdiri di atas lahan seluas 30 meter persegi itu tertutup rapat. Bahkan gerbang digembok. Pada bagian depan rumah, tampak tiang bendera terpasang bendera berlambang PPP. Beberapa kali dipanggil tak seorang pun yang keluar dari rumah.

Khusnul (50), warga sekitar mengatakan, mereka kenal Hasrul sebagai seorang politisi lantaran saat kampanye lalu banyak fotonya terpajang di sekitar rumahnya. Tapi, katanya, rumah tersebut jarang dikunjungi Hasrul. Rumah itu hanya ditempati keluarganya.

“Rumah itu selalu sepi. Bapak itu kan anggota DPR. Setahuku bapak itu di Jakarta,” katanya.

Begitu juga saat Komisi VIII kemarin (9/8) menggelar rapat kerja dengan mitra kerja seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud, lima anggota DPR termasuk Hasrul Azwar juga tidak hadir. Dalam daftar hadir, tiga anggota komisi VIII yang tidak ada keterangan adalah Hasrul Azwar, Nurul Iman Mustofa, dan Muhammad Baghowi.

“Wah, enggak tahu mas. Kalau enggak ada tanda tangan berarti yang bersangkutan tidak hadir rapat, tidak ada keterangannya,” kata salah satu staf di Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/9).

Seperti diberitakan, KPK saat ini sedang mendalami proses pembahasan anggaran di komisi VIII DPR. Lima anggota DPR dan istri mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, Wardhatul Asriyah dicegah KPK ke luar negeri. Pencegahan berlaku untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 22 Agustus 2014.

“Terkait penyidikan kasus korupsi haji, KPK telah mengeluarkan surat cegah untuk enam orang,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Senin (8/9).

Lantas apa kata DPP PPP? “Cekal itu kan hanya supaya mendapatkan informasi agar tidak keluar (dari wilayah pencekalan). Hanya itu saja,” kata Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dimyati menampik, elitnya itu terlibat kasus yang membelit Suryadharma. Wakil Ketua MPR ini tak mau terlalu berandai-andai. “Oh nggak. Jangan aneh-aneh. Pencekalan itu karena ada informasi yang dibutuhkan,?” kata Dimyati..

Sedangkan, Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengatakan, setelah tahapan tersebut KPK selanjutnya harus membuktikan ada tidaknya keterlibatan keenam anggota DPR yang dicegah itu.

“Soal keterlibatan, tugas KPK untuk mengungkap dan membuktikan,” ujar Ade Irawan kepada wartawan koran ini di Jakarta, kemarin (9/9).

Ade berharap KPK serius mengungkap kasus ini, agar persekongkolan memakan anggaran haji tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Jadi ke depan tergantung keseriusan KPK dan menteri agama yang baru untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan dana haji,” kata Ade.

Seperti diketahui, kasus yang diusut KPK terkait dugaan Suryadharma memanfaatkan dana setoran awal haji milik masyarakat guna mengongkosi keluarga, koleganya, pejabat dan tokoh nasional untuk pergi naik haji.

Selain itu, KPK juga menduga ada pengelembungan harga terkait katering, pemondokan, dan transportaasi jemaah haji selama penyelenggaran ibadah haji oleh Kementerian Agama. Adapun anggaran yang dipakai terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di atas Rp 1 trilun.

Nah, dalam daftar 35 nama rombongan haji SDA yang dipersoalkan KPK, tidak terdapat nama Hasrul Azwar. Dengan demikian, diduga keterlibatan Hasrul terkait dengan dugaan penggelumbungan harga terkait katering, atau pemondokan, atau transportasi jemaah.

Santer beredar kabar, Hasrul terkait masalah katering haji. Namun, Ketua Fraksi PPP di DPR Hasrul Azwar sudah membantah kabar yang menyebut dirinya ikut “bermain” di proyek katering haji.

Kepada koran ini Mei 2014 silam, Waketum PPP itu mengakui, dirinya memang bersahabat dengan banyak pengusaha katering haji yang menjalankan usahanya di Arab Saudi.

“Saya nggak pernah (ikut urusan katering haji, red). Saya memang punya banyak sahabat pengusaha katering di Arab Saudi, tapi saya tidak pernah memanfaatkan jabatan saya,” ujar Hasrul Azwar saat itu.

Bagaimana Hasrul bisa kenal dengan para pengusaha katering haji di Arab? Hasrul cerita, sejak tahun 1974 dirinya memang sudah sering ke Arab Saudi. “Sudah sejak usia 20 tahun saja di sana. Saya saat itu sudah menjadi petugas haji, sehingga punya banyak sahabat di sana,” kata Hasrul. (wel/sam/net/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal 6 anggota DPR RI termasuk pentolan PPP Sumut, Hasrul Azwar, diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana haji yang melibatkan Suryadharma Ali (SDA) ketika menjabat sebagai Menteri Agama.

Pasca dicekal, politis senior yang malang melintang di Partai Berlambang Ka’bah itu bak hilang ditelan bumi. Setiap dihubungi, nomor Hasrul Azwar memang aktif tak tak diangkat. Begitu juga saat di-SMS tak dibalas.

Rumahnya di Jl. STM / Jl. Suka Teguh No 6 Medan Johor juga tampak sepi. Rumah bercat putih, gerbang hitam dan berlantai dua yang berdiri di atas lahan seluas 30 meter persegi itu tertutup rapat. Bahkan gerbang digembok. Pada bagian depan rumah, tampak tiang bendera terpasang bendera berlambang PPP. Beberapa kali dipanggil tak seorang pun yang keluar dari rumah.

Khusnul (50), warga sekitar mengatakan, mereka kenal Hasrul sebagai seorang politisi lantaran saat kampanye lalu banyak fotonya terpajang di sekitar rumahnya. Tapi, katanya, rumah tersebut jarang dikunjungi Hasrul. Rumah itu hanya ditempati keluarganya.

“Rumah itu selalu sepi. Bapak itu kan anggota DPR. Setahuku bapak itu di Jakarta,” katanya.

Begitu juga saat Komisi VIII kemarin (9/8) menggelar rapat kerja dengan mitra kerja seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud, lima anggota DPR termasuk Hasrul Azwar juga tidak hadir. Dalam daftar hadir, tiga anggota komisi VIII yang tidak ada keterangan adalah Hasrul Azwar, Nurul Iman Mustofa, dan Muhammad Baghowi.

“Wah, enggak tahu mas. Kalau enggak ada tanda tangan berarti yang bersangkutan tidak hadir rapat, tidak ada keterangannya,” kata salah satu staf di Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/9).

Seperti diberitakan, KPK saat ini sedang mendalami proses pembahasan anggaran di komisi VIII DPR. Lima anggota DPR dan istri mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, Wardhatul Asriyah dicegah KPK ke luar negeri. Pencegahan berlaku untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 22 Agustus 2014.

“Terkait penyidikan kasus korupsi haji, KPK telah mengeluarkan surat cegah untuk enam orang,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Senin (8/9).

Lantas apa kata DPP PPP? “Cekal itu kan hanya supaya mendapatkan informasi agar tidak keluar (dari wilayah pencekalan). Hanya itu saja,” kata Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dimyati menampik, elitnya itu terlibat kasus yang membelit Suryadharma. Wakil Ketua MPR ini tak mau terlalu berandai-andai. “Oh nggak. Jangan aneh-aneh. Pencekalan itu karena ada informasi yang dibutuhkan,?” kata Dimyati..

Sedangkan, Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengatakan, setelah tahapan tersebut KPK selanjutnya harus membuktikan ada tidaknya keterlibatan keenam anggota DPR yang dicegah itu.

“Soal keterlibatan, tugas KPK untuk mengungkap dan membuktikan,” ujar Ade Irawan kepada wartawan koran ini di Jakarta, kemarin (9/9).

Ade berharap KPK serius mengungkap kasus ini, agar persekongkolan memakan anggaran haji tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Jadi ke depan tergantung keseriusan KPK dan menteri agama yang baru untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan dana haji,” kata Ade.

Seperti diketahui, kasus yang diusut KPK terkait dugaan Suryadharma memanfaatkan dana setoran awal haji milik masyarakat guna mengongkosi keluarga, koleganya, pejabat dan tokoh nasional untuk pergi naik haji.

Selain itu, KPK juga menduga ada pengelembungan harga terkait katering, pemondokan, dan transportaasi jemaah haji selama penyelenggaran ibadah haji oleh Kementerian Agama. Adapun anggaran yang dipakai terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di atas Rp 1 trilun.

Nah, dalam daftar 35 nama rombongan haji SDA yang dipersoalkan KPK, tidak terdapat nama Hasrul Azwar. Dengan demikian, diduga keterlibatan Hasrul terkait dengan dugaan penggelumbungan harga terkait katering, atau pemondokan, atau transportasi jemaah.

Santer beredar kabar, Hasrul terkait masalah katering haji. Namun, Ketua Fraksi PPP di DPR Hasrul Azwar sudah membantah kabar yang menyebut dirinya ikut “bermain” di proyek katering haji.

Kepada koran ini Mei 2014 silam, Waketum PPP itu mengakui, dirinya memang bersahabat dengan banyak pengusaha katering haji yang menjalankan usahanya di Arab Saudi.

“Saya nggak pernah (ikut urusan katering haji, red). Saya memang punya banyak sahabat pengusaha katering di Arab Saudi, tapi saya tidak pernah memanfaatkan jabatan saya,” ujar Hasrul Azwar saat itu.

Bagaimana Hasrul bisa kenal dengan para pengusaha katering haji di Arab? Hasrul cerita, sejak tahun 1974 dirinya memang sudah sering ke Arab Saudi. “Sudah sejak usia 20 tahun saja di sana. Saya saat itu sudah menjadi petugas haji, sehingga punya banyak sahabat di sana,” kata Hasrul. (wel/sam/net/bbs)