SBY Mulai Langkah Penataan
JAKARTA-Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono langsung tancap gas. Dua hari setelah memutuskan mengambil alih segala kewenangan strategis partai, termasuk yang dipegang Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum, seluruh pimpinan DPD se-Indonesia langsung dikumpulkan.
Didepan semua jajaran Majelis Tinggi minus Anas Urbaningrum, kemarin malam (10/2), para pimpinan partai di tingkat provinsi itu diminta menandatangani pakta integritas. Berisi 10 komitmen kader atas sejumlah hal (lihat grafis).
“Ketua umum PD yang juga wakil ketua Majelis Tinggi Pak Anas Urbaningrum berhalangan hadir, mengirim berita karena beliau sakit,” kata SBY di awal sambutannya sebelum penandatangan pakta integritas di kediaman Cikeas tadi malam.
SBY menegaskan, kalau mantan ketua umum PB HMI itu telah diundang. “Dan sekali lagi, memang (Anas) berhalangan karena sakit,” tandas presiden RI itu.
Selain mengabarkan absennya Anas, di awal sambutannya, SBY juga sempat menyinggung sejumlah komentar dan kritik yang dialamatkan pada dirinya beberapa waktu terakhir. Khususnya, terkait dengan keputusan mengambil alih kepemimpinan Demokrat pada posisi yang masih menjabat sebagai presiden.
“Saya pastikan ke hadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas saya menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara,” tegas SBY.
Menurut dia, selama 8 tahun terakhir semenjak terpilih sebagai presiden pada 2004 lalu, pihaknya secara pribadi amat jarang mengikuti dan menjalankan aktivitas kepartaian. Kecuali, pada momen-momen tertentu semisal acara ulang tahun atau even khusus partai lainnya.
SBY lantas menyinggung, status sejumlah presiden dan wakil presiden terdahulu. Mulai dari Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang masih menjabat sebagai petinggi partai masing-masing saat menjabat.
“Saya mendengar komentar negatif justru dari luar PD, yang mempertanyakan mengapa harus ada penyelamatan seperti ini. Tapi biarkanlah, dengan niat yang baik kami tetap bekerja menyelamatakan partai,” sindir SBY.
Berbeda dengan saat menyampaikan hasil rapat Majelis Tinggi pada 8 Februari 2013 lalu, pada kesempatan menyampaikan inti pertemuan dengan para pimpinan DPD tersebut, jajaran Majelis Tinggi semuanya turut mendampingi. Mulai dari Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Waketum DPP Max Sopacua dan Jhonny Allen Marbun, Sekjen DPP Edhie Baskoro Yudhoyono, Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto. Mereka duduk berjejer mengapit SBY.
Pakta integritas rencananya diedarkan kepada seluruh kader Demokrat, mulai pusat sampai daerah, untuk ditandatangani. Baik mereka yang kini tengah mengemban tugas di jajaran partai, pemerintahan (eksekutif atau legislatif), maupun yang tengah menjalani profesi dan pekerjaan lain di luar pemerintahan.
Di antara sepuluh poin yang ada, empat poin terakhir khusus memuat pakta seputar persoalan korupsi dan kejahatan moral. Poin ketujuh, misalnya. Di situ dimuat ketentuan bahwa kader yang menjadi pejabat publik wajib mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi termasuk suap yang merugikan negara. Juga, mencegah dan menghindarkan diri dari narkoba, asusila, dan pelanggaran berat yang lain.
Poin selanjutnya, bila ada yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat lainnya, setiap kader harus siap menerima sanksi dari partai. Hal tersebut mengacu pada kode etik partai yang ditetapkan pada 24 Juli 2011.
“Bila saya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di PD,” kata SBY membacakan isi pakta integritas. Atau, lanjut dia, siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian oleh dewan kehormatan (DK) partai.
Sebagai penutup, pakta integritas menyertakan komitmen setiap kader tanpa terkecuali untuk menandatangani. “Saya siap menerima sanksi organisasi jika saya menolak menandatangani pakta integritas ini, atau jika saya melakukan penyimpangan dan pelanggaran dengan apa yang telah saya lakukan,” tambah SBY.
Sementara itu, kritik terhadap langkah pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (PD) oleh SBY terus mendapat sorotan. Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pengambilalihan itu menggambarkan secara nyata bahwa PD bukanlah partai modern dengan organisasi yang kuat.
“PD tidak lebih kumpulan SBY Fans Club yang mendewakan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina,” kritiknya.
Menurut dia, struktur pembina dalam partai hanya ada dalam sistem kepartaian Indonesia yang dimulai oleh Soeharto untuk mengendalikan Golkar. Dalam kondisi itu, ketua umum hanya boneka. Tindakan SBY yang mengambil alih kepemimpinan PD tanpa menunggu keputusan KPK soal status Anas, tegas Hendardi, akan menjadi preseden buruk tatakelola partai di Indonesia.
“Karena Anas Urbaningrum tidak mau menjadi boneka SBY, makanya tidak heran kalau SBY mengambil langkah ini,” kata Hendardi.
Soal rendahnya elektabilitas PD, Hendari menilai itu bukan semata soal Anas. Faktanya kader-kader PD mentah dalam politik. Tak heran banyak di antara mereka yang terlibat kasus hukum dan tidak profesional membangun partai.
“Kalau Anas dinilai tidak becus, karena mesin partai utamanya dijalankan oleh ketua dan sekjen, SBY juga mesti memberikan penilaian yang sama dan adil di publik terhadap Ibas sebagai sekjen dan menyadari sebagai bagian kekeliruannya berjudi menaruh anaknya yang masih belia untuk urusan penting dalam politik,” tegasnya.
Hendardi juga menyayangkan SBY yang menampilkan dirinya sebagai sosok paranoid menghadapi rendahnya elektabilitas PD. Sebagai presiden, Hendardi menilai SBY tidak tepat kalau harus memimpin penataan partai. “Bagaimana para menteri bisa dituntut untuk fokus kerja, sementara presidennya juga sibuk urus partainya sendiri?” sentil Hendardi.
Yusril: Pemerintah Ini Kontradiktif
Pada bagian lain, Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra juga ikut berkomentar. Dia menegaskan bukan hendak ikut campur urusan internal PD. Tapi, dalam posisi sebagai presiden, SBY memiliki tanggung jawab yang sangat menentukan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.
“Jika Pak SBY fokus pada upaya penyelamatan partai, konsentrasi beliau dalam mengurus bangsa dan negara akan terpecah,” ingat Yusril. Dia menambahkan masih banyak agenda pemerintahan yang harus dilaksanakan. Terutama menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden SBY pada Oktober 2014 nanti.“Banyak masalah nyata yang dihadapi rakyat, bangsa dan negara, yang semua itu memerlukan penanganan segera dan tidak bisa ditunda-tunda,” tegasnya.
Yusril menuturkan pernah santer terdengar peringatan SBY kepada para menterinya untuk tidak larut mengurusi partainya masing-masing di tahun politik.””Perintah ini kontradiktif. Pak SBY sendiri sibuk urusi partai,” sindir Yusril. Tanggung jawab seseorang kepada negara seharusnya rela mengorbankan tanggungjawabnya kepada partai. “Presiden harus serius dengan hal ini,” tegasnya.
Juru Bicara Presiden Julian”Aldrin”Pasha membantah anggapan yang berkembang bahwa SBY sudah tidak fokus dengan tugasnya sebagai presiden dan cenderung lebih mementingkan partainya. Menurut dia, SBY senantiasa fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden.
“Presiden terus mengikuti dinamika, mendapatkan dan/atau meminta laporan, menggelar dan memimpin rapat dengan memanggil menteri atau pejabat terkait dan berkomunikasi dengan mereka sehubungan dengan adanya hal yang perlu ditangani berdasarkan prioritas untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Julian, tadi malam.
Keputusan SBY meluangkan waktunya untuk turun tangan demi menyelamatkan PD, karena adanya kondisi yang memaksa. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawabnya dalam kapasitas ketua dewan pembina, ketua majelis tinggi serta penggagas dan pendiri partai.
Tindakan tersebut dapat dibenarkan. Bahkan, kalau tidak dilakukan, justru dapat dianggap tidak punya tanggung jawab kepada PD. “Saya kira beberapa pengamat politik dan politisi kurang memahami adanya hal ini, sehingga mendorong mereka sampai pada kesimpulan dengan membuat pernyataan naif, yang mendeskreditkan SBY,” kata Julian.
Dalam penyelenggaraan negara, jelas Julian, masing-masing telah memiliki tugas dan tanggung jawab serta pimpinannya. Baik di tingkat kelurahan, kecamatan, desa, kabupaten, dan provinsi. Bila semuanya harus ditangani langsung oleh presiden, berarti sistem politik tidak bekerja. “Percayalah bahwa tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetap prioritas, dan tidak akan terganggu oleh apa yang terjadi di PD,” tandasnya.
Anas Malah Sibuk Promosi Tempe
Sebelumnya, Anas Urbaningrum malah turun ke Kabupaten Lebak, Banten untuk bersama-sama kader PD se-Banten melakukan kerja partai menemui masyarakat, Sabtu (9/2) lalu. Anas didampingi Ketua Departemen Pertanian DPP PD Herman Khaeron, politisi PD Ferari Rowawi, Iti Jayabaya, Rosyid Hidayat.
Berbagai kegiatan dilakukan Anas seperti penanamana pohon dan bertemu petani kedelai Cimarga, Desa Gunung Anten, serta pelantikan Ketua PAC Se-Banten di Gedung Juang, Lebak.
“Partai Demokrat ingin bikin sejarah baru. Dan kita berharap Kabupaten Lebak ini jadi produsen dan punya kontribusi kedelai. di Indonesia,” kata Anas dalam sambutannya.
Sebab, sambung Anas, saat ini sekitar 800 ribu ton kedelai masih diimpor. Menurutnya, di tahun mendatang kebutuhan kedelai sangat meningkat apalagi masyarakat Indonesia gemar makan tahu dan tempe.
“Tahu dan tempe bagian kuliner nasional bukan hanya sehat tapi harus kita kembangan di banyak negara. Saya yakin meski sudah menjadi orang kaya tapi pasti kembali komsumsinya ke tempe,” ujarnya.
Mantan Ketua Umum PB HMI itu mengingatkan, menanam merupakan tradisi yang baik dan harus terus dikembangkan. “Siapa yang menanam, berarti dia sudah menanam optimisme,” katanya.
Herman Khaeron menambahkan bahwa memang saatnya berpikir untuk masa depan pangan Indonesia, salah satunya adalah dengan menanam pohon kedelai. Ia mengatakan, sekitar 5000 hektar kedelai rencananya akan ditanam.
“Karena menurut saya sangat cocok penanaman di wilayah Lebak. Sehingga kedepan kita juga bisa menghasilkan bibit kedelai,” jelas Herman.
Wakil Ketua Komisi IV DPR itu mengatakan, ke depan tentunya Indonesia bisa melakukan swasembada kedelai. “Kita harapkan ada hasil-hasil yang bisa untuk masyarakat. Apalagi dari kedelai itu banyak manfaatnya seperti tahu dan tempe yang banyak di komsumsi oleh masyarakat,” paparnya.
Mengenai otimisme Partai Demokrat, Anas Urbaningrum meyakini partainya tetap menjadi pemenang pemilu 2014. Dia juga mengingatkan para kader tetap menjaga kekompakan.
“Kita harus menjadi bangsa yang otimisme. Dengan berkerja saya yakin rakyat juga akan tetap meyakini dan percaya pada Partai Demokrat,” ungkap Anas.(dyn/pri/boy/jpnn)
[table id=”grafis” caption=”Isi Pakta Integritas Demokrat” delimiter=”~” ai=”1″]
Akan senantiasa menjaga kinerja dan integritas untuk mensejahterakan masyarakat bangsa dan negara serta senantiasa menjaga nama baik PD degnan penuh kesadaran dan tanggungjawab saya akan terus menjunjung tinggi, serta kader PD yang bersih cerdas dan santun.
Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya utamanya dalam melayani masyarakat saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua dan tidak akan pernah menjalankan yang diskrimintatif, agama etnik, gender… dan perbedaan yang lain.
Sesuai dengan ideologi dan platform PD dengan sungguh2 saya akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan harmoni dan toleransi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan pancasila UUD 45 NKRI dan Bhineka Tunggal ika.
Demi terciatanya rasa keadilan dan semangat untuk semua saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang miskin dan belum sejahtera dengan langkah program aksi dan nyata. Semua program rakyat selama ini akan tetap saya pertahankan dan akan tingkatkan di masa mendatang.
Sebagai kader PD saya akan senantiasa patuh dan tat kepada konstitusi, hukum dan segala perarturan yang berlaku. Sebagai cerminan prilaku saya dan patuh dan taat kepada kode etik .. sebagai kode yang patuh amanah.
Sebagai kader PD yang kini sedang menjalankan tugas di legislatif, pusat dan daerah, saya akan pegang teguh moral dan profesi dan tugas pemerintahan yang baik good gov, responsif dan bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.
Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi termasuk suap yang merugikan negara, serta narkoba, asusila dan pelanggaran berat dsb. Bila ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa maka sesuai kode etik yang ditetapkan pada 24 Juli 2011 maka saya akan menerima sanksi yang ditetapkan PD.
Bila saya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di PD atau siap di… dari DK Partai.
Sebagai pejabat negara dan publik serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pemberantasan korupsi saya bersedia menyerahkan data kekayaan saya kepada DK partai beserta NPWP saya.
Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan pelaksanaan APBN dan APBD maka saya yang bertugas menjabat eksekutif atau legislatif maka saya berjanji untuk tidak melakukan penyimpangan dalam .. saya siap menerima sanksi organisasi bila saya saya melakukan penyimpangan dari apa yang saya janjikan.
[/table]
