Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, merespons pernyataan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, yang menyatakan, Presiden RI Pertama Soekarno alias Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu partai. Basarah menyampaikan terima kasih atas pengakuan terhadap Bung Karno yang menempatkan bapak bangsa sebagaimana mestinya.
“Saya rasa sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia, karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang bapak bangsa Indonesia,” ungkap Basarah, Jumat (10/5).
Menurut Basarah, pernyataan Prabowo membuktikan keberhasilan politik PDIP dalam mengembalikan status dan nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya. Sebab, pada era Orde Baru, lanjutnya, Bung Karno tidak mendapat pengakuan.
“Di masa Orde Baru dulu, Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang. Karena pada masa itu, Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang pejuang kemerdekaan, proklamator bangsa, penggali Pancasila, dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” tutur Basarah.
Namun, Wakil Ketua MPR RI itu, menyesalkan pernyataan Prabowo yang menyebutkan, Bung Karno bukan milik satu partai. Dia menegaskan, PDIP tidak pernah memasukkan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok, apalagi milik satu partai. Karena itu bertentangan dengan eksistensi dan jati diri Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi juga milik dunia.
“Karena jasa-jasa Bung Karno terhadap insiprasi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, dan berbagai legacy Bung Karno lainnya kepada dunia,” jelas Basarah.
Basarah mengingatkan, ketika telah dilantik menjadi Presiden RI Periode 2024-2029, agar Prabowo dapat menjadi pemimpin bangsa yang adil dan bijak. Serta menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya.
“Saya juga berharap Pak Prabowo tidak menjadi pemimpin yang antikritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannnya, serta pihak-pihak yang mengkritiknya sebagai pengganggu,” harapnya.
Lebih lanjut, dia menekankan, dalam sistem demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa telah memberikan hak berdaulat bagi rakyat Indonesia untuk mengawasi jalannya kekuasaan politik negara. Hal itu penting, sebagai upaya penyeimbang pemerintahan.
“Agar terjadi check and balances, serta tidak menjadi negara yang autoritarian. Karena demokrasi Pancasila yang mengajarkan keseimbangan politik adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia,” ujar Basarah.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebutkan, Presiden RI Pertama Soekarno itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Namun, terkadang ada satu partai yang mengklaim kalau Sang Proklamator itu milik mereka. Namun, dia tak menyebutkan secara detail ihwal identitas partai politik (parpol) tersebut. Hal itu dikatakan Prabowo saat menghadiri Rakornas PAN Pemenangan Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (9/5) malam.
“Walaupun ada yang ngaku-ngaku, seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (jpc/saz)
