JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kabar tak sedap disampaikan Ketum Aliansi Honorer Nasional (AHN) Edi Kurniadi alias Bhimma. Dia mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah akan memberhentikan seluruh honorer.
“SIAP-siap, tahun 2020-2024 seluruh honorer Indonesia akan diberhentikan oleh pemerintah. Ini bukan hoaks tapi kami dapatkan dari hasil diskusi dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 30 Agustus 2019,” ungkap Bhimma kepada JPNN.com (Grup Sumut Pos), Rabu (11/9).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bhimma meminta seluruh honorer K2 merapatkan barisan. Jangan mau diadu-domba oleh siapapun. Bila seluruh elemen honorer bersatu maka pemberhentian yang direncanakan pemerintah tidak akan terjadi.
“Kuncinya bersatulah wahai saudara honorer se-Indonesia. Ini menyangkut masa depan kita,” serunya. Hingga saat ini, pemerintah hanya menawarkan ikut tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) kepada honorer K2 berusia di atas 35 tahun. Sayangnya, kebijakan PPPK ini tidak jelas lagi aturannya karena Perpres belum ditetapkan.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana beberapa waktu lalu pernah menegaskan, dalam masa transisi pascaterbitnya PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK, honorer K2 diberikan waktu hingga 2024 untuk ikut tes menjadi ASN. Setelah itu tidak ada lagi namanya honorer.
Terpisah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai panitia seleksi nasional pengadaan CPNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), saat ini masih menunggu perintah untuk rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Untuk CPNS sudah jelas kapan pelaksanaannya. Sebaliknya, PPPK belum diketahui kebijakannya seperti apa.
“Maaf, kami belum tahu pengadaan PPPK modelnya seperti apa. Sampai saat ini belum ada petunjuk apapun terkait PPPK,” kata Karo Humas BKN Mohammad Ridwan kepada JPNN.com (Grup Sumut Pos), Selasa (10/9).
Di kalangan honorer K2 sendiri, informasi beredar menyebut tes PPPK (bagi K2) hanya berlangsung dari 2019-2020. Selebihnya, dibuka untuk umum.
Itu sebabnya, masing-masing forum honorer K2 terus melakukan konsolidasi untuk mengecek anggotanya apakah masuk data base BKN atau tidak. Ini agar saat rekrutmen dibuka, honorer K2 tidak lagi terkendala dengan data base.
Terhadap masalah tersebut, Ridwan mengaku tidak tahu soal kebenaran informasi tersebut.
“Aduh, saya enggak tahu nih apakah seperti itu kebijakannya. Karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda apakah mau ada rekrutmen PPPK atau tidak. Mekanismenya seperti apa juga kami tidak tahu,” ucapnya.
Dia mengimbau agar honorer K2 selalu mengecek kebenaran informasi langsung ke instansi resmi. Ini untuk mencegah terjadinya penipuan. Untuk diketahui, pemerintah berencana mengangkat PPPK 150 ribu orang dari honorer K2. Tahap I sudah dibuka Februari 2019. Tahap II rencanannya Oktober tapi kemudian disinyalir bakal diundur 2020 lantaran Perpres tentang jabatan PPPK belum ada. (jpnn/ala)
