Koordinator pusat BEM Seluruh Indonesia Bagus Tito Wibisono kemudian mengajak rekan-rekannya untuk kembali ke kediaman masing-masing. “Dengan berat hati kami akan meninggalkan tempat ini, tunggu waktunya kapan, mungkin dalam waktu tiga bulan,” ujar Bagus.
Bagus mengajak para mahasiswa untuk kembali dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah dalam jangka 3 bulan ke depan. Tak tanggung-tanggung, mereka turut mengancam akan memakzulkan Presiden Jokowi jika tak memenuhi janji.
“Kita akan datangkan massa yang lebih banyak. Atas nama seluruh rakyat Indonesia, kita akan geruduk Gedung MPR/ DPR RI untuk mendesak mereka melakukan sidang istimewa (jika tuntutan tidak dipenuhi pemerintah),” ancamnya.
Aksi serupa juga digelar di DPRD Sumut, Kamis (12/1). Aksi ini diterima anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra Everedy Sitorus dan Ahmadan Harahap dari Fraksi PKB. Dalam kesempatan itu, Everady Sitorus meminta pemerintah pusat menghapuskan kebijakan yang dapat menyengsarakan masyarakat seperti kenaikan tarif listrik, serta PP 60/2016 tentang kenaikan tarif STNK dan BPKB.
“Kami mendukung aksi mahasiswa yang menuntut pemerintah mencabut PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia,” katanya.
Menurut Eveready, kebijakan yang telah dibuat pemerintah ini dinilai sangat memberatkan rakyat Sumut dan Indonesia pada umumnya. Pemerintah harus membatalkan kebijakannya. “Kehidupan rakyat sudah susah, jadi pemerintah jangan menambah beban rakyat lagi dengan menaikkan harga BBM, TDL dan lainnya,” ujarnya.
Anggota DPRD Sumut Fraksi PKB, Ahmadan menyampaikan hal senada. Dia bahkan berjanji akan ikut memperjuangkan aspirasi dari mahasiswa sehingga pada akhirnya kebijakan pemerintah pusat yang tidak pro rakyat kecil dapat segera dibatalkan. “Jadi jangan ditambah susah lagi rakyat ini dengan kebijakan kenaikan harga,”kata politisi PPP ini.
Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Kota Medan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan. Dalam aksi itu, mahasiwa meminta pemerintah bertanggungjawab dan mencabut kebijakan yang telah diambil yakni PP Nomor 60 Tahun 2016. Mahasiwa juga menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan TDL golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk TDL golongan 900 VA.
“Kami juga meminta dan mendesak agar pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan BBM yang dinilai semakin menyengsarakan rakyat. Kami juga meminta agar pemerintahan Jokowi-JK membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil seperti kampanyenya pada saat pilpres beberapa tahun lalu,” ketus Ketua PC HIMMAH Medan, Ilham Fauji Munthe. (ian/rmol/jpg/dik/adz)
