JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertimbangkan usulan dari Organisasi Kemasyarakatan sayap Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa supaya libur Pegawai Negeri Sipil tidak mesti diberikan pada Sabtu dan Minggu.
“Ini satu ide menurut saya, revolusi dari Garda Bangsa bahwa libur pegawai pemerintah dibagi beberapa tahap. Sehingga bekerja bisa dilakukan tujuh hari seminggu dengan sistem libur yang dibikin pilihan beberapa hari,” kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Eko Sanjoyo di sela-sela Seminar Kebangsaan yang digelar Fraksi PKB MPR di Jakarta, Minggu (14/9).
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DKN Garda Bangsa Anas Nasihin mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-JK memberlakukan tujuh hari kerja. Dia menilai selama ini fungsi pengawasan PNS kurang sehingga perlu ada reformasi birokrasi.
Menurut Anas, reformasi birokrasi bukan hanya struktur kerja, tapi juga irama kerja, sehingga pemerintahan ke depan bisa lebih efisien, efektif dan reponsif. “Pemerintah bisa di disebut responsive jika PNS-nya bisa bekerja tujuh hari full tanpa hari libur. Tapi, tidak harus full juga kerjanya. Maksud saya hari liburnya bisa dipilih,” kata Anas saat seminar.
Anas menambahkan, gagasan ini bukan saja soal pengawasan tapi peningkatan efektifitas kerja. Menurutnya, libur PNS bisa diatur sesuai kebutuhan secara bergantian, tidak mesti hari Sabtu dan Minggu saja. “Ini juga agar kinerja PNS efektif, mulai dari pelayanan yang tidak ada matinya dan bisa berjalan satu minggu full tanpa ada kendala hari libur,” paparnya. (boy/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertimbangkan usulan dari Organisasi Kemasyarakatan sayap Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa supaya libur Pegawai Negeri Sipil tidak mesti diberikan pada Sabtu dan Minggu.
“Ini satu ide menurut saya, revolusi dari Garda Bangsa bahwa libur pegawai pemerintah dibagi beberapa tahap. Sehingga bekerja bisa dilakukan tujuh hari seminggu dengan sistem libur yang dibikin pilihan beberapa hari,” kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Eko Sanjoyo di sela-sela Seminar Kebangsaan yang digelar Fraksi PKB MPR di Jakarta, Minggu (14/9).
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DKN Garda Bangsa Anas Nasihin mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-JK memberlakukan tujuh hari kerja. Dia menilai selama ini fungsi pengawasan PNS kurang sehingga perlu ada reformasi birokrasi.
Menurut Anas, reformasi birokrasi bukan hanya struktur kerja, tapi juga irama kerja, sehingga pemerintahan ke depan bisa lebih efisien, efektif dan reponsif. “Pemerintah bisa di disebut responsive jika PNS-nya bisa bekerja tujuh hari full tanpa hari libur. Tapi, tidak harus full juga kerjanya. Maksud saya hari liburnya bisa dipilih,” kata Anas saat seminar.
Anas menambahkan, gagasan ini bukan saja soal pengawasan tapi peningkatan efektifitas kerja. Menurutnya, libur PNS bisa diatur sesuai kebutuhan secara bergantian, tidak mesti hari Sabtu dan Minggu saja. “Ini juga agar kinerja PNS efektif, mulai dari pelayanan yang tidak ada matinya dan bisa berjalan satu minggu full tanpa ada kendala hari libur,” paparnya. (boy/jpnn)
