Rafly juga mengkritik pemerintah karena tidak menerbitkan sertifikat kehilangan kewarganegaraan bagi Arcandra, di saat Arcandra diketahui telah memiliki dua kewarganegaraan. Namun hal tersebut diakui Rafly sebagai situasi yang dilematis bagi pemerintah karena itu menjadikan Arcandra menyandang status stateless berkepanjangan. “Dia sudah stateless kalau dalam perspektif saya,” ujarnya.
Rafly menambahkan bahwa terobosan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap peneguhan sttatsu WNI kepada Arcandra tidak tebang pilih. Dia meminta pemerintah juga terobosan yang sama kepada setiap WNI yang menghadapi kasus yang sama seperti Arcandra.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi S.P menyatakan, Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan keputusan apapun soal Nasib Arcandra. ’’Sampai selasa malam (13/9) belum ada keputusan apapun dan belum ada informasi soal itu,’’ ujar Johan saat dikonfirmasi kemarin.
Hingga saat ini, presiden baru sebatas mendapat laporan soal status kewarganegaraan pria asal Padang, Sumbar, itu. ’’Presiden memang telah menerima laporan tertulis dari Menkum Ham mengenai status kewarganegaraan Arcandra,’’ lanjutnya. Sebagaimana diberitakan, status WNI Arcandra sudah dipastikan klir.
Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan ogah berkomentar mengenai peluang Arcandra menjadi menteri lagi. Meskipun, sebelumnya dia sempat memberikan sinyal bahwa menteri ESDM definitif segera dilantik. ’’Kamu tanya Presiden,’’ ujarnya singkat usai rapat dnegan Badan Anggaran DPR kemarin.
Anggota Komisi III Ruhut Sitompul berharap polemik soal Arcandra bisa segera tuntas. Merujuk pada keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang telah mengukuhkan status WNI yang bersangkutan, menurut dia, pro kontra sepatutnya tidak perlu diperpanjang. Termasuk, soal layak tidaknya diangkat sebagai menteri.
”Sudahlah, untuk soal ini, mari kita semua kembalikan pada presiden, ini sudah wilayahnya presiden,” kata Ruhut, saat dihubungi, kemarin.
Dia lalu menyinggung, suara-suara miring yang masih muncul terkait Arcandra hingga saat ini. Menurut dia, pihak-pihak yang kontra atas kemungkinan ditariknya kembali Arcandra masuk ke dalam kabinet hanya mereka yang mewakili kelompok-kelompok kepentingan.
Di satu sisi, sebut Ruhut, ada reprentasi pendukung mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang belum sepenuhnya legowo. Di bagian lain, imbuh dia, ada representasi partai-partai yang ingin mengisi posisi Arcandra sebagai menteri ESDM. Jabatan menteri ESDM hingga saat ini sementara masih dirangkap Menko Maritim Luhut Pandjaitan.
”Karena itu, saya hanya bisa menghimbau mari kita hormati presiden, tidak perlu ribut-ribut lagi,” tandas politisi Partai Demokrat itu. Sebab, lanjut dia, bagaimanapun persoalan kewarganegaraan Arcandra sudah tuntas seiring peneguhan status WNI dari kemenkum HAM.
”Selain itu, bagaimanapun dia (Arcandra, Red) itu salah satu aset berharga bangsa Indonesia. Jadi, sekali lagi sudahlah masalah ini sudah selesai, mari kita kembalikan semuanya pada presiden,” tegas Ruhut, kembali. (dod/byu/dyn/jpg/ril)
