SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menggelar evaluasi pelaksanaan debat perdana pemilihan presiden (Pilpres) bersama perwakilan ketiga paslon. Salah satu hal yang disoroti adalah desain venue panggung dan keriuhan penonton yang dinilai mengganggu jalannya debat.
Dalam debat perdana, panggung menggunakan sistem town hall. Dalam konsep tersebut, semua paslon ada di tengah dan dikelilingi para undangan dan penonton.
Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, secara desain konsep tersebut menarik. Sebab paslon dekat dengan audience. Namun di sisi lain, ada sejumlah kendala teknisn
“Meskipun menarik, tapi ada keterbatasan juga dalam konteks broadcast, lighting segala macam,” ujarnya di Kantor KPU RI, tadi malam.
Untuk debat selanjutnya, lanjut dia, konsep vanue akan dipertimbangkan lebih lanjut. Selain itu, KPU juga mempertimbangkan adanya atribut lain di panggung seperti podium. Namun, itu baru sebatas usulan.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah ketaatan pada tata tertib. Diakuinya, masih ditemukan insiden-insiden yang membuat acara kurang kondusif. “Jadi nanti akan ada lebih memperkuat koordinasi antar KPU dengan tim paslon dalam rangka pendukung,” imbuhnya.
Salah satu insiden yang menjadi sorotan adalah perilaku cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang kedapatan melakukan provokasi ke arah penonton untuk lebih bersemangat. Mellaz mengatakan, peristiwa itu menjadi catatan yang disampaikan KPU kepada tim paslon nomor urut dua. “Teguran disampaikan ke tim paslon,” terangnya.
Menyikapi hal ini, Gibran Rakabuming Raka minta maaf atas tindakannya di acara debat kandidat Pilpres 2024 pada Selasa lalu (12/12). Cawapres yang masih aktif menjabat sebagai Wali Kota Solo itu mengaku menerima teguran dari banyak pihak. Ia meminta maaf jika tindakannya dianggap salah. “Ya semua teguran, evaluasi kami terima ya. Saya mohon maaf sebelumnya,” kata Gibran di Balai Kota Solo, Kamis (14/12).
Gibran tak menjawab lebih jauh mengenai kejadian tersebut. Termasuk saat ditanya apakah yang memicunya melakukan aksi tersebut. Aksi Gibran di debat perdana Pilpres 2024 menjadi sorotan ketika mengompori pendukungnya di lokasi acara.
Bermula saat capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menanyakan perasaan Prabowo Subianto soal pelanggaran etik berat hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji perkara batas usia capres-cawapres. Prabowo kemudian menjawab tidak ada masalah hukum dalam putusan MK tersebut. Ia pun menganggap permasalahan etika di Majelis Kehormatan MK (MKMK) sudah selesai usai Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Gibran pun mendadak berdiri dan mengayunkan tangan dari bawah ke atas beberapa kali seperti sedang memancing emosi pendukung.
Sementara Juru Bicara Anies-Muhaimin, Surya Tjandra mengatakan, salah satu catatan pihaknya adalah akses bagi kelompok disabilitas. Dari keluhan yang diterima, banyak kelompok disabilitas yang tidak memahami isi debat.
KPU memang menyediakan peraga bahasa isyarat. Namun dari keluhan yang masuk, jenis bahasa isyarat yang digunakan sudah tidak update. “Banyak isyaratnya itu udah ketinggalan, jadi sudah tidak dipakai oleh tuli yang sekarang,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, tayangan alat peraga yang muncul di televisi juga ukurannya terlalu kecil. “Jadi gak keliatan. Jadi kami mengusulkan supaya ada perbaikan,” kata mantan politisi PSI tersebut.
Bahasa isyarat yang tak dipahami, kata Surya, bisa berdampak fatal. Sebab, bisa jadi dimaknai berbeda dengan maksud yang sebenarnya. “Ada istilah (bahasa isyarat) bebas demokrasi itu isyaratnya jadi sebagian teman-teman tuli menangkapnya perkosa,” tuturnya.
Untuk itu, dia mengusulkan agar kualitas dari juru bahasa isyarat ditingkatkan. Bahkan perlu satu capres satu juru bahasa isyarat. “Kenapa? Karena debat. Ketika dia cuma satu juru bahasa isyarat padahal perdebatan, mereka gak tau siapa yg sedang bicara,” pungkasnya.
Sementara itu, untuk debat ketiga, KPU mengisyaratkan akan menggunakan hotel sebagai tempat debat. Untuk hotel apa yang akan digunakan, KPU masih menunggu usulan dari pihak penyiaran. (far/jpg)
