JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Program pembuatan KTP anak atau yang disebut Kartu Identitas Anak (KIA) akan mulai dikerjakan Maret 2016 mendatang. Untuk tahap awal, pembuatan kartu identitas yang harus dimiliki anak usia 0-17 tahun ini diterapkan di 50 kabupaten/kota.
“Kartu Identitas Anak (KIA) secara bertahap, target 50 kabupaten/kota setiap tahunnya sampai menyeluruh ke semua daerah,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin (15/2).
Belum disebutkan data 50 daerah yang akan mulai menjalankan program KIA tahun ini . Hanya saja, daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang sudah sejak awal menyatakan persetujuan dan kesiapannya. Nama-nama daerah masih dalam proses pendataan.
Dijelaskan, untuk proses pendataan anak-anak yang akan mendapatkan KIA, nantinya petugas pencatatan sipil dan kecamatan, kelurahan/desa, yang harus menjemput bola secara door to door.
“Nanti, setiap anak yang lahir akan langsung mendapatkan akta lahir dan KIA. Bagi yang belum, maka petugas harus menjemput bola melayani pendataan masyarakat,” kata Tjahjo.
Dijelaskannya, program ini merupakan bagian dari upaya penertiban data penduduk. Antara lain untuk keperluan data pemilih pileg dan pilpres 2019. Untuk program KTP elekronik (e-KTP) dan akta kelahiran harus selesai akhir 2016. “Masyarakat wajib memiliki kartu identitas, baik dewasa dan anak-anak,” ujarnya.
Dijelaskan Tjahjo, Kemendagri sudah mensosialisasikan program KIA ini sejak dua bulan lalu. Pihak Dirjen Dukcapil Kemendagri kerap melakukan rapat kordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. “Makanya, pada Maret 2016 mendatang program ini segera berjalan. KIA ini gratis. Begitu juga KTP El dan Akta kelahiran,” terangnya.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji menambahkan, proses penerapan KIA ini memang bertahap. Harapannya, daerah yang sudah menjalankan program ini bisa menularkannya ke daerah lain. Daerah yang ditargetkan tahun ini, kata dia, adalah yang setuju melaksanakan.
“Termaksuk daerah yang sebelumnya telah menerapkan kartu identitas anak. Misal di Makassar dan Solo. Nanti tinggal dirancang bentuknya agar seragam secara nasional,” ujar dia.
Dodi juga mengaku telah mendapat dukungan dari Komisi II DPR terkait program penerbitan KIA. (sam)
