Suara Golkar Tentukan Kenaikan BBM

JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berada di depan mata. Dalam pertemuan terakhir pemerintah dan Banggar DPR akhir pekan kemarin (15/6), enam di antara sembilan fraksi setuju penuh terhadap kebijakan kenaikan BBM yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013. Sebaliknya, tiga fraksi lain memilih opsi setuju dengan beberapa catatan.

Rapat yang berlangsung hingga enam jam dengan agenda pandangan dan sikap fraksi serta pemerintah itu akhirnya mengukuhkan RAPBNP untuk dibawa dan disahkan ke meja paripurna yang rencananya dilaksanakan pada Senin (17/6).

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan optimistis usul RAPBNP yang memuat opsi kenaikan BBM disetujui di paripurna DPR. Alasannya, isi RAPBNP telah mendapat dukungan secara bulat dari mayoritas fraksi.

Fraksi yang menyepakati seluruh poin RAPBNP tersebut, antara lain, Demokrat, PKB, PPP, Golkar, dan PAN serta Hanura yang sebelumnya dalam pandangan mini fraksi tegas menolak kenaikan BBM. Sebaliknya, Chatib tidak terlalu mengkhawatirkan beberapa fraksi yang memilih opsi setuju sebagian terhadap RAPBNP, seperti Fraksi PKS, PDIP, dan Gerindra.

“Fraksi bebas membawa catatan. Sebab, itu (catatan) nanti disampaikan fraksi di paripurna. Lagi pula, mereka bukan tidak menyepakati RAPBNP, namun hanya belum sepakat beberapa pasal,” ungkap Chatib di gedung DPR kemarin.

Fraksi-fraksi yang tidak melunak tersebut lebih menyoroti pasal-pasal yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM dan pemberian bantuan sementara kepada masyarakat. Beberapa pasal yang menjadi catatan, antara lain, pasal 1, 3, 5, 6, 8, 17, dan 36. Penolakan tiga fraksi itu pun dituangkan dalam deret catatan terhadap RAPBNP. “PDIP memberikan 11 catatan, PKS 13 catatan, dan Gerindra membubuhkan 6 catatan,” paparnya.

Dia menjabarkan, catatan-catatan fraksi itu berisi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, penolakan dana kompensasi BBM, pengendalian kuota BBM, target pertumbuhan perekonomian, target inflasi, target lifting minyak, harga minyak mentah Indonesia, dan target rupiah.

Optimisme akan diputuskannya RAPBNP pada rapat paripurna awal pekan juga disuarakan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Menurutnya, hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menunjukan hal positif.

“Jika usul pemerintah untuk menaikkan BBM disetujui DPR, defisit anggaran yang diprediksi melampaui yang ditetapkan undang-undang bisa turun maksimum 3,28 persen. Jadi, subsidi BBM-nya tidak akan melampaui Rp 200 triliun,” tuturnya kepada wartawan.

Agus menilai persetujuan DPR terhadap usul pemerintah itu akan membawa dampak sangat baik untuk pengendalian fiskal yang sehat. Menurut dia, saat harga jual premium bersubsidi naik menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter, tinggal bagaimana pemerintah menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melampaui angka 48 juta kiloliter.

“Adanya penyesuaian harga BBM lagi akan membantu meringankan tekanan-tekanan di fundamental ekonomi. Misalnya, defisit transaksi yang berjalan lebih buruk karena kita terlalu besar mengimpor BBM bersubsidi,” paparnya.

Anggota Banggar Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis menguraikan, meski menyetujui kenaikan BBM dalam RAPBNP, pihaknya tidak setuju dengan upaya pemerintah untuk menggelontorkan kompensasi bagi warga miskin melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Fary menilai BLSM bersifat sangat politis.

“BLSM hanya menempatkan rakyat miskin sebagai objek penerima bantuan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis,” ujarnya. Dia juga menuturkan, BLSM bakal meningkatkan ketergantungan masyarakat sehingga kebijakan tersebut akan sangat rawan konflik sosial.

Melihat peta sikap fraksi-fraksi yang ada, meski tidak mulus, APBNP 2013 yang memuat proposal kebijakan kenaikan harga BBM tetap dilanjutkan. Kalaupun terjadi voting, kubu penerima APBNP disahkan tetap unggul secara mutlak.

Asal tidak ada perubahan sikap, kubu penerima APBNP disahkan sudah mencapai 383 kursi. Tentu saja, dengan asumsi seluruh anggota hadir saat sidang paripurna pengambilan keputusan. Jumlah itu jauh meninggalkan kubu pemberi catatan yang hanya memiliki 177 kursi.

Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengakui bahwa perjuangan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM lewat parlemen cukup berat. Menurut dia, kuncinya saat ini ada di Partai Golkar.

Jika partai yang dikomandani Aburizal Bakrie itu masuk dalam gerbong penolak, kenaikan harga BBM bisa batal. “Golkar ini pegang kunci sekarang, kalau Golkar nolak, gak jadi (kenaikan harga BBM) ini,” kata Maruarar dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, kemarin (15/6). (gal/dyn/c7/agm)

JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berada di depan mata. Dalam pertemuan terakhir pemerintah dan Banggar DPR akhir pekan kemarin (15/6), enam di antara sembilan fraksi setuju penuh terhadap kebijakan kenaikan BBM yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013. Sebaliknya, tiga fraksi lain memilih opsi setuju dengan beberapa catatan.

Rapat yang berlangsung hingga enam jam dengan agenda pandangan dan sikap fraksi serta pemerintah itu akhirnya mengukuhkan RAPBNP untuk dibawa dan disahkan ke meja paripurna yang rencananya dilaksanakan pada Senin (17/6).

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan optimistis usul RAPBNP yang memuat opsi kenaikan BBM disetujui di paripurna DPR. Alasannya, isi RAPBNP telah mendapat dukungan secara bulat dari mayoritas fraksi.

Fraksi yang menyepakati seluruh poin RAPBNP tersebut, antara lain, Demokrat, PKB, PPP, Golkar, dan PAN serta Hanura yang sebelumnya dalam pandangan mini fraksi tegas menolak kenaikan BBM. Sebaliknya, Chatib tidak terlalu mengkhawatirkan beberapa fraksi yang memilih opsi setuju sebagian terhadap RAPBNP, seperti Fraksi PKS, PDIP, dan Gerindra.

“Fraksi bebas membawa catatan. Sebab, itu (catatan) nanti disampaikan fraksi di paripurna. Lagi pula, mereka bukan tidak menyepakati RAPBNP, namun hanya belum sepakat beberapa pasal,” ungkap Chatib di gedung DPR kemarin.

Fraksi-fraksi yang tidak melunak tersebut lebih menyoroti pasal-pasal yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM dan pemberian bantuan sementara kepada masyarakat. Beberapa pasal yang menjadi catatan, antara lain, pasal 1, 3, 5, 6, 8, 17, dan 36. Penolakan tiga fraksi itu pun dituangkan dalam deret catatan terhadap RAPBNP. “PDIP memberikan 11 catatan, PKS 13 catatan, dan Gerindra membubuhkan 6 catatan,” paparnya.

Dia menjabarkan, catatan-catatan fraksi itu berisi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, penolakan dana kompensasi BBM, pengendalian kuota BBM, target pertumbuhan perekonomian, target inflasi, target lifting minyak, harga minyak mentah Indonesia, dan target rupiah.

Optimisme akan diputuskannya RAPBNP pada rapat paripurna awal pekan juga disuarakan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Menurutnya, hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menunjukan hal positif.

“Jika usul pemerintah untuk menaikkan BBM disetujui DPR, defisit anggaran yang diprediksi melampaui yang ditetapkan undang-undang bisa turun maksimum 3,28 persen. Jadi, subsidi BBM-nya tidak akan melampaui Rp 200 triliun,” tuturnya kepada wartawan.

Agus menilai persetujuan DPR terhadap usul pemerintah itu akan membawa dampak sangat baik untuk pengendalian fiskal yang sehat. Menurut dia, saat harga jual premium bersubsidi naik menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter, tinggal bagaimana pemerintah menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melampaui angka 48 juta kiloliter.

“Adanya penyesuaian harga BBM lagi akan membantu meringankan tekanan-tekanan di fundamental ekonomi. Misalnya, defisit transaksi yang berjalan lebih buruk karena kita terlalu besar mengimpor BBM bersubsidi,” paparnya.

Anggota Banggar Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis menguraikan, meski menyetujui kenaikan BBM dalam RAPBNP, pihaknya tidak setuju dengan upaya pemerintah untuk menggelontorkan kompensasi bagi warga miskin melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Fary menilai BLSM bersifat sangat politis.

“BLSM hanya menempatkan rakyat miskin sebagai objek penerima bantuan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis,” ujarnya. Dia juga menuturkan, BLSM bakal meningkatkan ketergantungan masyarakat sehingga kebijakan tersebut akan sangat rawan konflik sosial.

Melihat peta sikap fraksi-fraksi yang ada, meski tidak mulus, APBNP 2013 yang memuat proposal kebijakan kenaikan harga BBM tetap dilanjutkan. Kalaupun terjadi voting, kubu penerima APBNP disahkan tetap unggul secara mutlak.

Asal tidak ada perubahan sikap, kubu penerima APBNP disahkan sudah mencapai 383 kursi. Tentu saja, dengan asumsi seluruh anggota hadir saat sidang paripurna pengambilan keputusan. Jumlah itu jauh meninggalkan kubu pemberi catatan yang hanya memiliki 177 kursi.

Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengakui bahwa perjuangan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM lewat parlemen cukup berat. Menurut dia, kuncinya saat ini ada di Partai Golkar.

Jika partai yang dikomandani Aburizal Bakrie itu masuk dalam gerbong penolak, kenaikan harga BBM bisa batal. “Golkar ini pegang kunci sekarang, kalau Golkar nolak, gak jadi (kenaikan harga BBM) ini,” kata Maruarar dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, kemarin (15/6). (gal/dyn/c7/agm)