AMINOER RASYID/SUMUT POS Warga memper lihatkan e-KTP saat akan melakukan pengurusan pembuatan Akte Lahir di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jalan Iskandar Muda Medan, Senin (20/5).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menentang kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo yang akan menghentikan proyek pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan dalih banyak masalah.
Fadli meminta kemendagri tetap melanjutkan program yang telah menelan anggaran negara triliunan rupiah itu.
“Apa yang sudah menjadi proses bisa dilaksanakan, karena itu investasi cukup besar. Kalau tidak salah sekitar enam hingga tujuh triliun. Seharusnya bisa diteruskan, masalah di mana ini yang harus diselesaikan,” kata Fadli.
Jika program ini tidak segera dituntaskan, politikus Gerindra itu menyatakan negara akan dirugikan karena uang yang sudah dianggarkan tidak digunakan dengan baik. Apalagi, dia menilai Indonesia sangat membutuhkan identitas kependudukan yang valid.
“Indonesia sangat membutuhkan single identity number untuk setiap warga negaranya atau social security number, karena di sana (di chip e-KTP) ada semua informasi tentang seorang penduduk,” jelasnya.
Di sisi lain, adanya program e-KTP sangat berguna untuk jangka panjang, seperti dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Dengan begitu tidak akan ada lagi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Kita harus jelas penduduk kita itu berapa, ini bukan perkara yang sulit. Ya kalau sekarang ada masalah itu menjadi tugas pemerintah sekarang menyelesaikan. Kita butuh output-nya, bahwa kita memerlukan satu data yang jelas. E-KTP itu secara prinsip memang kita perlukan,” tandasnya.(fat/jpnn)
AMINOER RASYID/SUMUT POS Warga memper lihatkan e-KTP saat akan melakukan pengurusan pembuatan Akte Lahir di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jalan Iskandar Muda Medan, Senin (20/5).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menentang kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo yang akan menghentikan proyek pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan dalih banyak masalah.
Fadli meminta kemendagri tetap melanjutkan program yang telah menelan anggaran negara triliunan rupiah itu.
“Apa yang sudah menjadi proses bisa dilaksanakan, karena itu investasi cukup besar. Kalau tidak salah sekitar enam hingga tujuh triliun. Seharusnya bisa diteruskan, masalah di mana ini yang harus diselesaikan,” kata Fadli.
Jika program ini tidak segera dituntaskan, politikus Gerindra itu menyatakan negara akan dirugikan karena uang yang sudah dianggarkan tidak digunakan dengan baik. Apalagi, dia menilai Indonesia sangat membutuhkan identitas kependudukan yang valid.
“Indonesia sangat membutuhkan single identity number untuk setiap warga negaranya atau social security number, karena di sana (di chip e-KTP) ada semua informasi tentang seorang penduduk,” jelasnya.
Di sisi lain, adanya program e-KTP sangat berguna untuk jangka panjang, seperti dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Dengan begitu tidak akan ada lagi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Kita harus jelas penduduk kita itu berapa, ini bukan perkara yang sulit. Ya kalau sekarang ada masalah itu menjadi tugas pemerintah sekarang menyelesaikan. Kita butuh output-nya, bahwa kita memerlukan satu data yang jelas. E-KTP itu secara prinsip memang kita perlukan,” tandasnya.(fat/jpnn)
