Terakhir yang menyangkut infrastruktur. Meski banyak infrastruktur yang dibangun, namun mayoritas baru pada tahapan peluncuran. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang terkendala pembebasan tanah. Sehingga diprediksi, akan banyak proyek yang belum selesai pengerjaannya hingga tahun 2018 mendatang.
“Ini yang akan ditagih masyarakat. Ini cukup beresiko juga,” kata pria berkebangsaan Australia tersebut. Terlebih, keuntungan ekonomi dari pembangunan yang banyak dilakukan di luar Jawa itu tidak dirasakan diwaktu yang cepat.
Sementara itu, Josep Kristiadi sepakat jika ada banyak persoalan yang berpotensi membalikkan keadaan. Yang paling terlihat saat ini menurutnya adalah defisif Rp 300 Triliun dalam APBN 2016. Jika tidak segera dicarikan solusinya, hal tersebut bisa menjadi persoalan besar.
Untuk itu, dia meminta agar tingginya kepercayaan dan stabilitas politik saat ini dimanfaatkan Jokowi untuk mengambil alih kepemimpinan dan mengambil keputusan-keputusan besar. “Salah satunya Tax Amnesty. Jokowi harus meyakinkan tax amnesty bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Pengamat politik Ray Rangkuti juga menilai, citra Jokowi dapat kembali terpuruk jika terus menunda pelaksanaan reshuffle kabinet. Saat ini dianggap sebagai momentum tepat menyusun ulang Kabinet Kerja untuk kedua kalinya.
“Kita berharap Pak Jokowi bisa memilih, dan mungkin ini waktu yang tepat. Pak Jokowi harus dapat membuktikan, sesuai Nawacita,” kata Ray Rangkuti dalam diskusi bertema ‘Gaduh Partai Jelang Reshuffle Jilid II: Mau ke Mana?’ di Kedai Kopi Deli, Sarinah, Jakarta, Minggu (17/4).
Dia mengingatkan, Presiden Jokowi harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam reshuffle kabinet. Seperti menjalankan program Nawacita, dan kepentingan partai politik. Selain itu, kabinet baru yang dibentuk nantinya juga harus memiliki pemahaman yang sama.
“Pak Jokowi dituntut harus menciptakan pemikiran orang-orang terhadap dirinya,” tegas Ray yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima). (far/kim/jpg/adz)
