DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Penyebaran HIV/AIDS di negara ini masih belum memiliki penuntasan yang konkrit. Pemerintah daerah maupun pusat dinilai masih terus saja berkutat pada tindakan yang hanya terjadi di hulu penyebaran penyakit.
Demikian disampaikan aktivis yang juga pemantau media (Media Watch) Syaiful Harahap yang konsen dalam mencegah penyebaran virus HIV/AIDS. Dikatakannya, harusnya pemerintah melakukan upaya pencegahan penyebaran virus mulai dari hilir.
“Kenapa saya bilang dari hulu, karena penanganan penularan penyakit ini masih sebatas melakukan tes HIV. Kalau begini yang dilakukan berarti sudah terjadi penularan, artinya tidak upaya untuk melakukan pencegahan. Bagaimana yang sudah tertular lainnya, sudah berapa banyak,” ungkapnya dalam acara pelatihan media dan CSO yang digelar Indonesia AIDS Coalition di Hotel Horison Bandara Kualanamu, Deliserdang, Senin (17/6)
Ia menuturkan, upaya pencegahan HIV/AIDS di Sumut adalah yang paling dasar dengan melakukan konseling dan melokalisir pekerja seks komersial (PSK). Dengan begitu, mempermudah dilakukan intervensi kepada mereka agar tidak menularkan lagi HIV/AIDS. Kasus di hulu yang sekarang dihadapi, ada insiden infeksi baru HIV/AIDS melalui empat kelompok, Waria, PSK tak terlokalisir, PSK tak langsung yang menjual diri melalui media sosial dan wanita gratifikasi.
Dari empat kelompok ini, sulit untuk mengetahui apakah mereka terinfeksi HIV/AIDS, sehingga tidak bisa dilakukan upaya intervensi agar tidak menularkan kembali ke orang lain. “Arti melokalisir tempat hiburan malam itu tak lantas melegalkan, tapi upaya untuk mencegah penyebaran (HIV/AIDS). Kalau dilokalisir, PSK tadi bisa diintervensi agar laki-laki yang mau main dengannya wajib memakai kondom, yang sulit kalau tidak dilokalisir tadi,” sebutnya.
Dewasa ini ada kondisi yang disebut Insiden Infeksi Baru HIV/AIDS terjadi di antaranya karena laki-laki tertular melalui hubungan seksual dengan PSK, baik itu PSK langsung, tidak langsung atau PSK dari media online. Sayangnya, kata Syaiful, saat ini pemerintah hanya terfokus di hilir saja dengan melakukan tes HIV.
Padahal yang harus dilakukan upaya konkret di hulu, misalnya juga pemeriksaan pada laki-laki dewasa.
“Selama ini yang diperiksa hanya perempuan saja, PSK, atau ibu hamil. Padahal laki-laki yang mendatangi PSK. Bayangkan satu PSK bisa melayani lima laki-laki per hari. Lima laki-laki itu berisiko, atau tiga di antaranya tertular kemudian berhubungan sama istri, terus menular ke anaknya,” ujarnya. Untuk hal ini, Pemerintah harus didorong untuk membuat regulasi Undang Undang, agar suami istri melakukan konseling HIV. Untuk yang melakukan perilaku berisiko diminta untuk tes HIV.
Selain itu, Tim Inisiatif Petugas Kesehatan & Konseling (TIPK) harusnya meminta kepada Orang dengan HIV/AIDS (Odha) untuk berjanji untuk menghentikan penularan mulai dari dirinya.
“Harusnya itu disampaikan, tapi sekarang sudah tidak adakan. Tidak cukup hanya diperiksa saja, terus dikasih konseling, tapi mereka juga harus janji dari dirinya,” katanya. (dvs/han)
