JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Luhut Binsar Panjaitan langsung tancap gas begitu menduduki kursi Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Kemarin, dia mengumpulkan tiga Menko lain.
Yakni Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Usai pertemuan, pria yang juga Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu mengatakan, pertemuan tersebut merupakan salah satu tradisi baru yang digagasnya. Dalam pertemuan itu, nantinya keempat menko akan mendiskusikan berbagai masalah secara bersama-sama. “Kita berharap kabinet ini suaranya betul-betul satu,” ujarnya.
Dia tidak ingin, ada menteri yang berbicara tanpa koordinasi terlebih dahulu di internal kemenko masing-masing. Menurutnya, perbedaan pendapat bisa dibicarakan di internal, tanpa harus berbicara di luar.
Hal itu dibutuhkan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif. Dia tidak menghendaki adanya kegaduhan di tataran kabinet sebagaimana yang sudah-sudah. Sebab, kegaduhan bisa berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. “Suasana ekonomi saat ini memerlukan ketenangan,” imbuhnya.
Rencananya, pertemuan tersebut akan dilakukan rutin dengan sistem tuan rumah bergilir. Terkait waktunya, keempat menko sepakat untuk menggelar kordinasi setiap dua atau tiga minggu sekali. “Selanjutnya dilakukan di tempat Pak Darmin, lalu Pak Rizal dan Ibu Puan,” imbuh Luhut.
Di tempat yang sama, Puan Maharani menyambut baik langkah Luhut. Menurutnya, sudah semestinya keempat menko melakukan sinergitas dalam mengkordinasi dan mengendalikan kementerian dan lembaga di bawahnya.
Sebab, lanjut Puan, dibutuhkan irama dan program yang senada untuk menjalankan roda pembangunan nasional. “Sehingga rakyat mendapatkan dampaknya secara maksimal. Tidak berjalan sendiri-sendiri ” ujarnya.
Sementara itu, Rizal Ramli yakin, kordinasi yang dilakukan empat menko itu akan berjalan maksimal. “Apalagi hubungan personal dan emosional di antara kami berempat bagus, tidak ada masalah,” terangnya.
Tidak berhenti sampai di situ, secara marathon, kemarin Luhut juga mengkordinir 12 kementerian dan lembaga yang berada di bawahnya. Mulai dari Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenkumham, Kemen PAN RB, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BIN, LSN hingga Bakamla. Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga mendorong kementerian dan lembaga di bawahnya untuk ikut membantu perekonomian nasional.
Khusus kepada lembaga penegak hukum, Luhut berharap Polri dan Kejaksaan mampu menciptakan situasi hukum yang pro pembangunan. Sebab, berdasarkan catatannya, ada banyak dana, khususnya di daerah yang tersendat penyerapannya. “Alasannya karena takut salah,” tutur purnawirawan jenderal TNI tersebut.
Untuk itu, dia berharap penegakkan hukum ke depannya lebih mengedepankan proses pencegahan. Dia minta Kejagung melakukan proses pengawasan dan pendampingan kepada kepala daerah dalam menjalankan program-programnya. “Jadi tidak ada lagi alasan pejabat di daerah untuk takut mengeksekusi dana.”
Jaksa Agung, H.M Prasetyo yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapannya. Menurut dia, pihaknya saat ini telah menyiapkan Tim Pengawal, Pengamanan, dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Nantinya, tim tersebut akan memberikan pemahanan dan pendampingan kepada kepala daerah. “Sehingga tidak menabrak ketentuan-ketentuan yang ada,” ujarnya. (far/nw)
