JAKARTA-Tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Ahmad Fathanah, diduga tidak hanya ditempatkan sebagai calo biasa di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, Fathana dijadikan mesin mencari uang untuk kebutuhan partai.
“Kalau hanya calo biasa, kerjanya kan hanya lobi proyek, lalu dapat, dan sesudahnya hubungan atau habis proyek putus hubungan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak. AF (Ahmad Fathanah), jelas bukan sekadar calo seperti itu,” jelas Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi sesaat lalu, Minggu (19/5).
Buktinya, lanjut Uchok, Fathanah begitu dekat dengar para petinggi PKS. Ia bisa berkunjung ke rumah Hilmi Aminuddin di Lembang, bisa sarapan bareng dengan Suswono, bisa berbincang akrab dengan Tifatul Sembiring dan Hidayat Nur Wahid. Padahal, masih lanjut Uchok, publik tahunya para petinggi PKS sangat sulit diakses.
“Dengan demikian, kedekatan AF dengan orang-orang PKS bukan hanya sebatas calo tetapi sudah menjadi ATM partai. Hal ini bisa dilihat pengakuan Wali Kota Makassar tentang adanya duit yang diberikan AF kepada DPW PKS untuk memenuhi kebutuhan dana kampanye pemilihaan gubernur Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Uchok melihat, pengakuan Fathanah sebagai calo dan permintaan maaf ke PKS juga dibisa dijadikan bukti. Kalau tidak ada kaitannya dengan PKS, kenapa harus minta maaf?
“Publik akan membaca, AF sedang berkorban demi PKS. Kalau bukan berperan sebagai ATM partai, kemungkinan AF tidak akan meminta maaf karena tidak punya hubungan khusus. Tapi sekarang dia memilih minta maaf,” katanya.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Harris pun tidak percaya dengan bantahan-bantahan petinggi PKS yang mengatakan Fathana bukan kader PKS.
“Yang jadi acuan bukan bantahan, tapi fakta. Faktanya kan dekat,” ujarnya, Minggu(19/5).
Syamsuddin membaca, Fathanah memang memiliki posisi khusus di PKS. Dia tidak dimasukkan dalam struktur partai tapi bertugas penting untuk menggali dana. Tujuannya, saat Fathanah terjerat seperti sekarang, partai bisa cuci tangan dengan menyatakan tidak ada kaitan apa-apa.
“Saya rasa, PKS memang membiarkan Fathanah seperti itu. Dia sengaja dipelihara dan partai menikmati hasilnya. Saya pikir, semua partai punya calon seperti Fathanah,” jelasnya.
Sikap para petinggi PKS yang terus membantah tidak kenal Fathanah, kata Syamsuddin, justru akan jadi bumerang. Publik bisa mencap petinggi PKS itu tukang bohong. Sudah banyak bukti, kok masih mengelak. “Ini akan berdampak pada perolehan suara di 2014. Kalau menghadapinya seperti ini, suara PKS akan sangat anjlok di pemilu nanti,” tegasnya.
Gerah Pemberitaan Media
Sementara itu, Pengurus DPP PKS gerah dan kesal dengan berita-berita menyangkut kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq. Petinggi PKS menyalahkan dan menuding bahwa pemberitaan selama ini telah menyudutkan PKS.
“Kasus ini memang membuat kami prihatin. Sebab, opini publik sudah mencuat di media massa,” ujar Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik Hidayat Nur Wahid saat jumpa pers di Hotel Le Dian, Kota Serang, Sabtu (18/5).
Contohnya, lanjut Hidayat, saat penyidik KPK mau menyita mobil di DPP PKS. Menurut dia, media membuat opini bahwa PKS mengusir penyidik KPK, padahal faktanya tidak seperti itu. “Penyidik KPK sendiri tidak pernah bilang diusuir, tapi beritanya ditulis diusir,” kata Hidayat.
Pernyataan Hidayat Nur Wahid yang kesal dengan sejumlah media ini dilontarkan ketika ditanya wartawan terkait bagaimana mengembalikan citra PKS yang terkena kasus dugaan suap daging impor. “Sebenarnya, media juga turut andil dalam buruknya citra PKS, dari berita-berita yang dibuat. Untuk mengembalikan citra itu, kami akan sosialisasikan kemenangan Pilkada di beberapa daerah seperti Sukabumi dan Sumatera Selatan,” ujarnya.
Menurut Hidayat, jika media ingin membantu menegakkan hukum, tidak boleh membuat fitnah atau berita bohong. “Media yang memelintir berita yang dipersepsikan negatif, tidak melaksanakan UU Pers dan kode etik jurnalistik,” katanya.
Meski citra PKS tersudut, namun PKS masih percaya diri pada Pemilu 2014 partainya masih mendapat suara besar. “Kami menarget 3 besar, menargetkan 120 kursi di DPR. Kemenangan pilkada di beberapa daerah jadi bukti bahwa citra PKS di lapangan masih baik. Kita akan sosialisasikan itu,” jelasnya.
Ketua DPW PKS Banten Irfan Maulidi menambahkan, kasus yang menimpa PKS justru membuat pengurus dan kader PKS bersemangat memenangkan pemilu 2014. Apa yang menjadi isu nasional seputar permasalahan PKS akan dimasukkan dalam dalam agenda pemenangan. “Seluruh anggota dewan di Banten yang berjumlah 57 orang, mulai tingkat provinsi sampai kabupaten/kota akan menjadi panglima perang lapangan dan menjadi tokoh-tokoh kita untuk menjaring suara di lapangan,” ujar Irfan. (rm/br/jpnn)
