Sejumlah polisi wanita (Polwan) Polres Bogor Kota foto bersama saat menyambut Hari Kartini yang jatuh esok hari, Kamis (21/4) di Jalan Pajajaran, depan Tugu Kujang, Kota Bogor, Rabu (20/4). Polwan cantik ini membagikan bunga dan coklat ke sejumlah pengendara yang melintas.
JAKARTA- Kalimat “Habis gelap terbitlah terang” yang banyak digunakan Kartini dalam surat-suratnya tampaknya belum berlaku dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Angka perempuan yang terlibat korupsi sendiri masih tinggi. Dalam 10 tahun terakhir ternyata ada 48 perempuan terjerat korupsi di KPK.
Data KPK menunjukkan kasus korupsi pertama kali kali yang melibatkan perempuan ialah perkara pengadaan busway di Pemrov DKI Jakarta tahun anggaran 2003-2004. Kasus itu menjerat Sylvira Ananda. PNS di Pemprov DKI Jakarta itu dianggap membantu Rustam Effendy Sidabutar melakukan korupsi.
Sedangkan kasus korupsi terakhir kali di KPK yang melibatkan perempuan ialah perkara penerimaan suap oleh jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Deviyanti Rochaeni. Dia menerima suap untuk memperingan tuntutan terdakwa kasus korupsi di Subang.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia memang masih dalam fase darkness. “Indeks prilaku korupsi kita masih rendah. Kasus pengungkapan yang kami lakukan juga menunjukan sebuah kegelapan,” ujar Laode.
Laode mengatakan, momen peringatan hari Kartini sebenarnya tidak hanya diperingati untuk menonjolkan emansipasi. Namun juga penting untuk menyampaikan nilai-nilai perjuangan Kartini.
“Memontum hari Kartini ini harus kita gunakan untuk menyabarkan nilai-nilai kebaikan, termsuk integritas anti korupsi,” ujarnya.
Dalam hal pencegahan korupsi melalui penanaman integritas, KPK sebenarnya punya kegiatan yang mereka beri nama, Saya Perempuan Anti Korupsi. Hari ini program itu telah berusia dua tahun. Dalam kegiatan itu, Laode mengatakan KPK sudah mempunyai agen di 20 provinsi.
“Di semua daerah itu, kami punya 1500 orang yang semuanya perempuan. Mereka menjadi motor perubahan anti korupsi,” kata Laode.
Para perempuan itu melakukan penyebaran integritas anti korupsi melalui sosialisasi games-games yang ada. “20 persen dari agen kami di daerah itu bahkan telah berani melaporkan kasus korupsi di sekitarnya,” imbuhnya.
Agen-agen itu bisa membawa perubahan prilaku di masyarakat. Prilaku yang dulu dianggap biasa kini sudah bisa dimengerti sebagai tindakan salah. Misalnya kebiasanya memberikan sesuatu dari orang tua murid ke guru. Termasuk memberi sesuatu ketika mengurus keperluan di kelurahan.
SPAK sendiri diselenggarakan hasil kerjasama dengan Australia. Tahun ini pemerintah Australia menggelontorkan dana AUD 2 juta untuk program SPAK. “Kami peduli dengan program ini karena perempuan bagian dari solusi untuk mencegah korupsi,” ujar Koordinator Bantuan untuk Demokrasi dan Keadilan DFAT, Esther Sainsbury.
Deputi Bidang 6 Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayan Sudjatmiko mengatakan SPAK tahun ini akan menjaring obyek yang lebih luas. Di berbagai daerah, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mewajibkan para istri gubernur dan pejabat untuk mengikuti acara SPAK. Berbagai acara memang dilakukan SPAK untuk memperingati hari Kartini tahun ini.(jpg/adz)
