JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Teka-teki nama kementerian kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla segera terungkap. Rencananya presiden dan wakil presiden terpilih itu mengumumkan nama 34 kementerian tersebut pada Senin besok (22/9).
Tim penyelaras sudah menyelesaikan tugas menyesuaikan nama kementerian. Deputi Tim Transisi Akbar Faisal menjelaskan, saat ini tim penyelaras masih bekerja mencocokkan nama-nama kementerian tersebut. Sebab, ada bidang yang sebenarnya berhubungan atau terintegrasi. Kalau tidak diselaraskan, kinerjanya nanti bisa tumpang tindih. ”Ini yang dilakukan tim penyelaras,” ujarnya.
Misalnya, dalam bidang infrastruktur terdapat pembangunan jalan tol. Jalan tol harus berhubungan dengan pembangunan perumahan rakyat. Sebab, perumahan rakyat memerlukan jalan. ”Untuk kementerian, ini menjadi penting agar tidak ada tumpang tindih. Namanya disesuaikan dengan tugasnya,” jelas dia.
Soal apa saja nama kementerian, dia mengatakan bahwa semua itu akan terjawab pada Senin. Yang mengumumkan tentu Jokowi-Jusuf Kalla. ”Itu kewenangan presiden dan wakil presiden lah,” terangnya di Rumah Transisi.
Yang paling utama, akan ada tugas spesifik untuk setiap kementerian. Dia mencontohkan Kementerian Pariwisata yang selama ini terlalu banyak mengurusi hal yang kurang prioritas. Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, menteri pariwisata nanti bertugas menjual potensi wisata. ”Targetnya, harus meningkatkan wisatawan mancanegara. Tentu kita bisa melihat negara lain yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa di negara itu, tapi wisatawannya banyak,” tuturnya.
Lalu, kementerian perdagangan yang salah satu targetnya bisa menjual karya-karya anak bangsa. Pada dasarnya, seorang menteri harus mengurusi Indonesia dari Aceh hingga Papua. ”Kuncinya, sesuai instruksi Jokowi-JK, para menteri harus menghadirkan peran negara dalam semua aktivitas masyarakat. Seluruh ruang kehidupan harus ikut membantu. Itu tanggung jawab menteri,” terangnya.
Soal siapa saja yang menjadi calon menteri? Dia mengungkapkan, hal tersebut sama sekali bukan tugasnya. Tim transisi hanya berhenti hingga kriteria kementerian. ”Nama itu kewenangan Jokowi-JK,” ucap Akbar.
Namun, sesuai informasi yang didapat Jawa Pos, sudah ada pembagian menteri untuk setiap partai politik. Jatah 16 menteri untuk parpol itu telah didistribusikan ke setiap parpol pendukung Jokowi-JK. Perinciannya, 5 jatah menteri untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 3 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 3 Nasional Demokrat (Nasdem), 2 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan 1 PKPI.
Artinya, masih ada dua posisi menteri asal parpol yang kosong. Posisi kosong tersebut diprediksi akan menjadi rebutan partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) yang akan bergabung dengan kubu Jokowi-JK. Selama ini yang disebut-sebut bakal bergabung adalah PPP, PAN, dan Partai Demokrat. ”Memang ada tiga partai KMP yang sedang berkomunikasi intens dengan kami,” ujar politikus Partai Nasdem itu.
Namun, soal jatah menteri untuk partai, misalnya Nasdem yang mendapat tiga kursi, dia enggan berkomentar. ”Saya malah tidak tahu soal itu, ya alhamdulillah kalau dapat,” tuturnya sembari tertawa.
Wakil presiden terpilih JK menuturkan, siapa saja nama orang yang akan menduduki posisi menteri masih terus dimatangkan. Rencananya, pada 20 Oktober, tepat saat pelantikan presiden dan wakil presiden, nama 34 menteri itu diumumkan. ”Siapa orangnya baru diketahui 20 Oktober,” ujarnya.
Apakah jumlah 16 menteri asal parpol tersebut terlalu banyak? Dia mengatakan, jumlah menteri dari parpol untuk pemerintahan saat ini 20 orang, tapi pada pemerintahan Jokowi-JK mendatang hanya 16. Jumlah itu sudah berkurang banyak. ”Yang paling utama, banyak orang parpol yang juga profesional,” ucapnya.
Hanya, nanti perlu jaminan integritas dari setiap menteri asal parpol. Dengan demikian, loyalitasnya hanya ke presiden dan wakil presiden. ”Jaminan integritas ini yang dibutuhkan,” kata mantan petinggi Partai Golkar itu.
Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, jatah menteri untuk parpol itu bukan bagi-bagi kekuasaan. Tetapi, upaya untuk menguatkan pemerintahan Jokowi-JK. ”Tantangan ke depan lebih berat. Karena itu, dibutuhkan konsolidasi kekuatan politik bersama,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi-JK telah mengumumkan adanya 34 kementerian. Perinciannya, 18 kementerian diisi profesional dan 16 kementerian diisi orang parpol. Ada tiga menteri koordinator dan satu wakil menteri untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). (idr/c10/nw)
