JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia terus mengantisipasi perkembangan kasus Covid-19, agar tidak kembali mengalami lonjakan. Pemerintah melalui lintas kementerian/lembaga tengah menyusun strategi untuk mengantisipasi lonjakan kasus menjelang libur akhir tahun.
“Strategi yang disusun diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan yang efektif dan inklusif dengan menekankan sejumlah prinsip-prinsip,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangannya, Rabu (20/10).
Wiku menjelaskan, prinsip-prinsip dimaksud di antaranya relaksasi aktivitas diikuti dengan kontrol lapangan yang ketat. Serta meningkatkan angka vaksinasi bagi lansia terutama di daerah aglomerasi dan pusat pertumbuhan ekonomi serta percepatan program vaksinasi untuk anak.
Berdasarkan catatan Satgas Covid-19 hingga Senin (18/10), sebesar 52,07 persen penduduk di Indonesia telah menerima dosis pertama, dan 30,48 persen di antaranya telah menerima vaksin dosis kedua. Khusus untuk penduduk lanjut usia, 35,52 persen telah mendapatkan dosis pertama dan 22,41 persen di antaranya telah menerima dosis kedua.
Sedangkan pengembangan vaksin untuk anak usia 12-17 tahun, 14,57 persen di antaranya sudah mendapat dosis pertama dan 10,99 persen sudah mendapat vaksinasi dosis kedua.
Prinsip selanjutnya, melakukan penyaringan berlapis dari wisatawan internasional, lalu pengawasan kegiatan dan edukasi masyarakat oleh pemerintah daerah tentang protokol kesehatan. Serta menjajaki beberapa alternatif pengobatan Covid-19 yang potensial dengan menggandeng produsen asing untuk mendirikan pabrik di Indonesia, seperti Molnupiravir dari Merck dan antivirus AT527 dari Roche dan Atea Pharmaceutical.
Selain itu, penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan terus dilakukan. Karena terbukti efektif menekan kasus, termasuk untuk mengantisipasi periode libur Natal dan Tahun Baru. “Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mematuhi kebijakan pemerintah dan kepada pemerintah daerah untuk dapat memantau dan mengontrol mobilitas warganya sehingga peningkatan kasus dapat dicegah,” tegas Wiku.
Aktivitas Sosial-Ekonomi Dibuka Bertahap
Indonesia saat ini secara bertahap kembali melakukan pembukaan kegiatan sektor sosial-ekonomi. Pembukaan secara bertahap ini dilakukan setelah kondisi pandemi Covid-19 terkendali. Kondisi ini ditandai dengan tren penurunan penambahan kasus setiap harinya, sejak puncak kedua pada Juli 2021. Penurunan ini telah berlangsung selama 13 pekan berturut-turut.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, kondisi saat ini merupakan hasil dari penanganan kasus yang sebelumnya melonjak. Maka keputusan untuk melakukan pembukaan secara bertahap didasarkan pada pola peningkatan kasus.
“Melihat ke belakang, peningkatan kasus tidak terlepas dari peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat selama masa liburan,” kata Wiku dalam keterangannya, Rabu (20/10).
Wiku menuturkan, dalam sepekan terakhir, angka kasus positif turun menjadi 6.826 setelah mencapai angka tertinggi 542.236 selama lonjakan kedua. Penurunan kasus juga berkaitan erat dengan penurunan angka kesembuhan, dikarenakan jumlah kasus yang menurun.
Pekan lalu saja, lanjut Wiku, ada 12.567 orang sembuh, sementara jumlah kesembuhan tertinggi di lonjakan kedua 176.934 orang. Pada kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan medis, juga terus menurun jumlahnya.
Pada saat puncak kedua, jumlahnya mencapai 542.236 kasus atau 18,84 persen, kini turun menjadi 16.388 atau 0,43 persen. Sejalan itu, angka positivity rate juga mengalami penurunan drastis menjadi 0,56 persen setelah mencapai 26,76 persen saat puncak kedua.
Serta tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan atau Bed Occupancy Rate (BOR) menjadi 5,69 persen dari sebelumnya 77,77 persen pada saat puncak kedua. Wiku menambahkan, dalam rangka pembukaan secara bertahap, perlu belajar dengan cara melihat jauh ke belakang pada penanganan pandemi sejak 2020. Mencermati pola peningkatan kasus, akan menjadi pembelajaran penting dalam pembukaan bertahap.
Seperti peningkatan kasus, terjadi 2 pekan pascaperiode Idul Fitri 2020. Kasus meningkat 214 persen dan berlangsung selama 7 pekan, meski bisa ditekan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Namun peningkatan serupa terjadi lagi pada 2 pekan setelah libur bersama Maulid Nabi, Natal, dan Tahun Baru 2021. Peningkatan ini terjadi saat pemerintah menerapkan kebijakan PSBB transisi.
Pada periode ini, kasus meningkat selama 13 minggu hingga mencapai puncak pertama dengan peningkatan 389 persen kasus lebih tinggi. Pada 2021 ini, kasus sempat mencapai titik terendah pada 10 Mei. Namun, peningkatan kasus kembali terjadi 3 pekan setelah libur Idul Fitri.
Meskipun saat itu kebijakan penghapusan mudik telah ditetapkan, munculnya varian Delta memicu lonjakan kasus yang sangat signifikan. Sehingga mencapai puncak kasus kedua sebesar 880 persen lebih tinggi dibandingkan titik kasus terendah.
Belajar dari tren kasus yang meningkat, penting untuk menganalisis momentum yang tepat untuk pembukaan bertahap. Selain mempertimbangkan data kasus positif dan BOR, juga perlu diperhatikan laju reproduksi efektif (Rt).
Angka ini menunjukkan rata-rata jumlah kasus yang dapat terjadi dari satu orang positif dalam kurun waktu tertentu. Pada saat lonjakan kasus kedua, Rt nasional adalah 1,41. Saat ini, Rt nasional adalah 0,70. Nilai Rt kurang dari 1 menunjukkan potensi penularan yang rendah di masyarakat.
“Oleh karena itu, diharapkan kegiatan dapat dilanjutkan kembali, meski dengan kewaspadaan penuh. Langkah-langkah pengendalian juga sedang disiapkan dengan mempelajari pola peningkatan kasus sebelumnya,” lanjutnya.
Kondisi Covid-19 di Indonesia yang saat ini membaik, tercapai berkat dukungan seluruh lapisan masyarakat, peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pengendalian, serta kerja sama berbagai sektor, kementerian, dan lembaga.
“Oleh karena itu, dalam periode pembukaan bertahap ini, prestasi tersebut harus dipertahankan. Sehingga patuh menerapkan disiplin protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, pengujian ekstensif, dan kesediaan untuk divaksinasi, produktivitas masyarakat dapat terus dilakukan dengan aman,” pungkas Wiku. (jpc)
