Ketua DPR yang juga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik Setya Novanto berjalan keluar gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan untuk diproses menuju penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin dini hari (20/11). Setnov tidak lagi menggunakan kursi roda setelah diperiksa oleh penyidik KPK.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Golongan Karya (Golkar) langsung melakukan langkah-langkah konsolidasi pasca penahanan Ketua Umum Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penunjukan pelaksana tugas (plt) Ketua Umum menjadi agenda pertama yang akan diputuskan Partai Golkar. Sejumlah nama berpeluang menjadi plt Ketum, namun Setnov selaku Ketum juga telah mengambil haknya dengan menunjuk Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar.
Jika tidak ada aral melintang, penetapan Plt Ketum Golkar akan dibahas sebagai agenda utama dalam rapat pleno Partai Golkar yang berlangsung hari ini. Munculnya nama Idrus sebagai sosok Plt Ketum Golkar disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Agung menyebut, Idrus menyampaikan langsung pada dirinya, dirinya sudah mendapat mandat dari Setnov untuk menjabat posisi Plt Ketum.
”Tadi pagi (kemarin, red) Idrus ke rumah saya, menyampaikan itu kepada saya,” ujar Agung usai rapat Dewan Pakar Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, kemarin (20/11).
Agung menyebut bahwa Idrus tidak menunjukkan surat penunjukan itu kepada dirinya. Namun, dirinya meyakini pada saat pleno nanti Idrus akan menyampaikan sikap dari Setnov itu. Dalam hal ini, Dewan Pakar siap mendukung keputusan Setnov terkait penunjukan Plt Ketum itu. ”Kami mendukung keputusan Ketum Golkar atas saudara Idrus,” ujarnya.
Hanya saja, Dewan Pakar sedikit berbeda dengan Setnov soal posisi Sekjen yang bakal ditinggal oleh Idrus jika benar menjadi Plt Ketum. Setnov dalam hal ini menunjuk Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif Yahya Zaini sebagai Sekjen. Dalam hal ini, Dewan Pakar merekomendasikan tiga nama lain, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga atau Sarmuji sebagai Sekjen.
”Kami nilai Pak Yahya sudah mendapat tugas untuk persiapan pemilu, itu jauh lebih berat,” kata Agung terkait pertimbangan menolak Yahya.
Namun, kata Agung, rekomendasi Dewan Pakar itu tentu tidak bersifat mutlak. Surat rekomendasi itu nantinya akan disampaikan kepada DPP untuk disampaikan pleno sebagai bagian dari pertimbangan. ”Keputusan sepenuhnya ada di DPP, bisa diterima seluruhnya, diterima sebagian, kami harap jangan ditolak, lah,” ujarnya.
Penetapan Plt Ketum, lanjut Agung, diharapkan bisa merumuskan langkah-langkah strategis. Dalam hal ini, Agung berharap Plt Ketum bisa segera melakukan konsolidasi partai mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Hal ini mengingat, posisi Plt Ketum tidak memiliki kuasa seperti Ketum yang definitif. ”Kami harap bisa digelar paling lambat akhir Desember,” ujarnya.
Dalam hal ini, penahanan Setnov juga berarti terdapat kekosongan di kursi Ketua DPR. Partai Golkar dalam hal ini memiliki hak penuh untuk mengisi kekosongan itu. Namun, Agung menegaskan bahwa saat ini fokus Partai Golkar adalah menetapkan Plt Ketua Umum. ”Itu belum jadi fokus kami,” ujarnya.
