JAKARTA- Ide Rancangan Undang Undang (RUU) Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan gubernur tidak lagi melalui pemilihan umum, masih menimbulkan perdebatan. Partai Golongan Karya menilai harus ada pembahasan yang panjang terkait pertimbangan pemerintah untuk menetapkan gubernur melalui DPRD.
“Silahkan pemerintah mengajukan draftnya, tidak semua konsep itu bisa kami terima,” kata Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta, kemarin (21/8).
Menurut Priyo, Partai Golkar tentu memiliki posisi tersendiri dalam melihat konsep pemilihan gubernur. Jika formatnya dirubah, ada implikasi yang besar karena rakyat tidak lagi bisa menetapkan pilihannya secara langsung. Pemilihan di DPRD, bisa jadi terjadi karena pertimbangan-pertimbangan politik.
Meski begitu, di internal Partai Golkar juga muncul pendapat agar DPRD bisa berkontribusi menetapkan gubernur. Menurut Priyo, tingginya biaya politik pemilihan kepala daerah juga menjadi pertimbangan keterlibatan DPRD. “Masukan-masukan daerah masih kami pertimbangkan, karena ada dua kutub yang berbeda (pro dan kontra, red),” jelasnya.
Priyo juga memberi apresiasi kepada Pemerintah yang berani untuk memberikan format baru penetapan kepala daerah di tingkat provinsi. Sebaiknya, pemerintah segera menyampaikan ide tersebut supaya parlemen bisa segera terjun melakukan pembahasan. “DPR tentu juga memiliki pertimbangan tersendiri,” ujar Wakil Ketua DPR itu.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Ryaas Rasyid menyatakan, konsep penetapan langsung kepala daerah oleh DPRD di RUU Pemerintah Daerah, sebaiknya tidak dilakukan di tingkat provinsi. Demi perbaikan kualitas , sebaiknya pemilihan langsung dilakukan tetap di provinsi. (bay/jpnn)
JAKARTA- Ide Rancangan Undang Undang (RUU) Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan gubernur tidak lagi melalui pemilihan umum, masih menimbulkan perdebatan. Partai Golongan Karya menilai harus ada pembahasan yang panjang terkait pertimbangan pemerintah untuk menetapkan gubernur melalui DPRD.
“Silahkan pemerintah mengajukan draftnya, tidak semua konsep itu bisa kami terima,” kata Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta, kemarin (21/8).
Menurut Priyo, Partai Golkar tentu memiliki posisi tersendiri dalam melihat konsep pemilihan gubernur. Jika formatnya dirubah, ada implikasi yang besar karena rakyat tidak lagi bisa menetapkan pilihannya secara langsung. Pemilihan di DPRD, bisa jadi terjadi karena pertimbangan-pertimbangan politik.
Meski begitu, di internal Partai Golkar juga muncul pendapat agar DPRD bisa berkontribusi menetapkan gubernur. Menurut Priyo, tingginya biaya politik pemilihan kepala daerah juga menjadi pertimbangan keterlibatan DPRD. “Masukan-masukan daerah masih kami pertimbangkan, karena ada dua kutub yang berbeda (pro dan kontra, red),” jelasnya.
Priyo juga memberi apresiasi kepada Pemerintah yang berani untuk memberikan format baru penetapan kepala daerah di tingkat provinsi. Sebaiknya, pemerintah segera menyampaikan ide tersebut supaya parlemen bisa segera terjun melakukan pembahasan. “DPR tentu juga memiliki pertimbangan tersendiri,” ujar Wakil Ketua DPR itu.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Ryaas Rasyid menyatakan, konsep penetapan langsung kepala daerah oleh DPRD di RUU Pemerintah Daerah, sebaiknya tidak dilakukan di tingkat provinsi. Demi perbaikan kualitas , sebaiknya pemilihan langsung dilakukan tetap di provinsi. (bay/jpnn)
