JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Aksi penolakan terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlangsung anarkis disesali banyak kalangan. Selain mengacaukan stabilitas keamanan, cara-cara itu bertolakbelakang dengan ruang yang sudah diberikan konstitusi.
PRESIDEN Joko Widodo menyesali adanya kasus tersebut. Jokowi mengatakan, dirinya membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama dan bekerjasama membangun negara. Namun di sisi lain, tidak akan memberikan toleransi kepada pihak manapun yang mencoba mengganggu keamanan dan persatuan.
“Terutama perusuh-perusuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, merusak NKRI,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (22/5). Oleh karenanya, kepada TNI dan Polri, Jokowi menginstruksikan untuk menindak tegas para perusuh sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Jokowi kembali menegaskan, konstitusi sudah memberikan jalur bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu. Yakni dengan mengajukan gugatan melalui sengketa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meyakini, sembilan hakim MK akan bekerja profesional dan memutus perkara sesuai fakta yang ada.
“Dan saya menghargai Pak Prabowo-Sandi yang telah membawa sengketa pilpres itu ke MK,” imbuhnya.
Selain itu, Jokowi juga mengajak masyarakat untuk menghormati momen bulan Ramadan yang penuh berkah dengan menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai. “Kewajiban kita juga sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal saleh, berbuat baik,” tuturnya.
Terakhir, mantan Walikota Solo itu juga memastikan situasi masih terkendali. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam menjalankan aktivitas. “Saya mengajak, mari kita merajut kembali persatuan kita, merajut kembali persaudaraan, kerukunan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama,” terangnya.
Presiden sendiri, kemarin menjalin komunikasi dengan dua pimpinan partai yang notabene berasal dari koalisi Prabowo – Sandi di Istana Kepresidenan, Bogor. Yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.
Usai pertemuan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta semua pihak untuk menahan diri. Menurutnya, demokrasi membutuhkan kesabaran dan dialog. Oleh karenanya, Zulhas mengajak pemerintah dan semua pihak untuk merespon hasil rekapitulasi dialog dan silaturahmi.
Kalaupun tidak ketemu, kata Zulhas, Demokrasi membuka ruang untuk membawa ketidaksepakatan ke lembaga yang berwenang menanganinya, yakni Mahkamah Konstitusi. “Nanti masing-masing tim bisa menjelaskan segala persoalan yang dia hadapi,” ujarnya.
PAN sendiri, kata dia, menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU terhadap Pileg dan Pilpres. Meski demikian, PAN mengajukan syarat untuk melakukan gugatan di 7 daerah pemilihan (Dapil) untuk Pileg.
Hal yang sama juga disampaikan AHY. Putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua untuk menjaga suasana damai. Kalau pun ada kalangan yang belum puas, harus disalurkan melalui jalur konstituisonal. “Agar kita semua terhindar dari polemik yang bisa diperkeruh dengan aksi tidak konstitusional,” ujarnya.
SBY, kata AHY, mengapresiasi rencana Prabowo menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan gugatan ke MK. “Kami senang dengar Prabowo akan tempuh jalur konstitusional untuk gugat keberatan,” imbuhnya.
Prabowo Ajak Pendukungnya Tidak Anarkis
Sementara itu, meski aksi masa berdalih membela paslon 02, Prabowo Subianto mengaku tidak senang dengan demo anarkis. Dia menilai peristiwa kekerasan yang terjadi sejak malam hingga menjelang subuh kemarin telah mencoreng martabat dan marwah bangsa.
“Tidak boleh terjadi lagi. Hindari kekerasan verbal yang dapat memprovokasi. Mari kita jaga agar rakyat tetap damai dan bergembira,” katanya saat ditemui di kediamannya, kawasan Kertanegara,
Prabowo mengimbau kepada para masyarakat pendukungnya yang akan menyampaikan aspirasinya untuk menghindari kekerasan fisik. Berlaku sopan dan santun. Hormati pejabat-pejabat hukum yang bertugas. “Kami mendukung semua penggunaan hak konstitusional. Yang berakhlak, yang damai, dan tanpa kekerasan dalam perjuangan politik kebangsaan kita,” jelas Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fadli Zon menyatakan belum merencanakan agenda pertemuan Prabowo bertemu dengan Jokowi. “Belum tahu kalau itu,” ucapnya saat ditemui di Kertanegara kemarin.
BPN saat ini sedang fokus untuk melancarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pemilihan presiden. Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, pihaknya sedang menyusun dan mempersiapkan berkas dokumen gugatan. Tim advokasi untuk mengawal proses ke MK sudah dibentuk. Di antaranya ada Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, dan Irman Putra Sidin.
“Kami akan mengirimkan berkas dokumen gugatan ke MK besok (hari ini), karena hari terakhir,” jelas Dahnil.
Terpisah, Wakil Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, melihat situasi politik sekarang ini diperlukan pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi. “Menurut saya penting, kalau Prabowo menemui Jokowi,” terang dia kepada Jawa Pos kemarin.
Dengan pertemuan itu, kata dia, masyarakat akan melihat, khususnya pendukung kedua paslon tersebut. Mereka akan ikut tenang jika melihat kedua tokoh itu bertemu. Silaturahmi antar tokoh sangat penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa para elit tetap rukun walaupun bersaing pada Pilpres 2019.
Selain itu, kata dia, yang tak kalah pentingnya, para tokoh juga harus menahan diri dan tidak sembarang berbicara. Jangan menyampaikan pernyataan yang provokatif, karena itu akan memancing emosi masyarakat. Jadi, para elite harus berbicara yang santun dan memberikan ketenangan kepada masyarakat.
Masyarakat juga harus menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Mereka lebih baik fokus beribadah di bulan yang suci ini. Ramadan sebagai momen untuk beribadah dan introspeksi diri. Jangan sampai menghujat, apalagi melakukan anarkisme. Persatuan dan kesatuan harus diutamakan. Sekarang semua pihak harus menunggu proses hukum yang akan ditempuh lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Semua mekanisme sengketa sudah diatur sangat jelas dalam undang-undang. Jadi, serahkan lah sengketa pemilu ke MK.
Polri Duga Ada Penyusup
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan, kerusuhan terjadi pasca provokasi dari massa yang mendekat ke kantor Bawaslu sekitar pukul 23.00 WIB. Provokasi dilakukan dengan melemparkan batu, bom molotov, petasan, dan benda lainnya kepada petugas. Sesuai arahan, aparat keamanan yang berjaga merespons serangan tersebut dengan menghalau massa. “Makin diserang anggota berusaha mendorong untuk membubarkan,” ujarnya.
Sayangnya, upaya tersebut tidak lantas menghentikan serangan kelompok massa tersebut. Mereka terus memprovokasi petugas hingga kerusuhan kian panas. Setidaknya ada dua titik yang menjadi lokasi kerusuhan Selasa malam. Yakni Tanah Abang dan Kebon Kacang. Dari sana, Tito menyebutkan, anak buahnya lantas melepaskan tembakan gas air mata. “Situasi itu berlanjut sampai jam tiga atau empat pagi,” ungkapnya.
Tidak dinyana, kelompok massa tersebut malah kian menjadi. Mereka menyasar Asrama Brimob di Petamburan. “Tiba-tiba membakar kendaraan yang parkir di situ,” ucap Tito. Menurut dia tidak kurang 25 kendaraan yang terparkir di sana rusak. Dengan tegas jenderal bintang empat Polri tersebut menyebutkan bahwa massa yang rusuh dan bentrok dengan petugas tidak sama dengan massa aksi damai.
Saat bentrok terjadi, lanjut dia, beberapa provokator yang ditangkap oleh aparat keamanan sudah menyampaikan bahwa mereka tidak semuanya murni berdemo atas insiatif sendiri. “Mereka mengaku ada yang membayar,” ungkap Tito. Keterangan tersebut diperkuat temuan sejumlah amplop berisi uang mencapai Rp 6 juta dari massa yang diamankan di sekitar kantor Bawaslu.
Tidak hanya itu, petugas keamanan juga mendapati ambulans yang dipakai mengangkut batu dan alat pukul. Kini ambulans tersebut sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Dari beragam temuan yang berhasil didapatkan oleh petugas, lanjut Tito, bentrok dengan petugas memang sudah menjadi target kelompok tersebut. “Kelompok yang sengaja langsung menyerang dan tujuan untuk membuat kerusuhan,” terangnya.
Polri menduga kerusuhan yang terjadi bukan aksi spontan. Melainkan adalah aksi terencana. Tito pun tidak membantah, bentrok yang terjadi memunculkan korban. Baik luka maupun meninggal dunia. “Saya juga mendapatkan laporan dari Kapusdokkes Polri. Informasinya ada enam orang yang meninggal,” ucap dia. Guna memastikan penyebab meninggalnya enam orang tersebut, Polri akan terus mendalami insiden tersebut.
Mantan kepala Polda Metro Jaya itu pun menyinggung niat kelompok-kelompok tertentu untuk beraksi saat demo berlangsung. “Apalagi ada upaya untuk memprovokasi dan men-setting itu. Menciptakan martir, menyalahkan aparat sehingga kemudian membangun amarah publik,” bebernya. Dia juga menjelaskan soal penangkapan beberapa pihak yang kedapatan menguasai senjata api untuk mematik rusuh pada aksi kemarin.
Di antaranya, sambung Tito, senjata api jenis M4, dua senjata api laras pendek, dan dua kardus amunisi. “Lebih dari 50 butir, hampir 60 butir. Dan pengakuan mereka juga sama. Akan dipakai pada saat tanggal 22,” jelasnya. Selaian aparat dan pejabat, massa pun menjadi sasaran mereka. Tujuannya supaya massa mengira yang melesakkan tembakan tersebut adalah aparat keamanan. Sehingga bisa menyulut massa untuk rusuh dengan petugas.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengantongi identitas perusuh pasca aksi damai Selasa malam. Serupa penjelasan Tito, dia menuturkan, massa yang bentrok dengan aparat keamanan tidak sama dengan demonstran yang melakukan aksi damai. “Sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalang aksi tersebut,” ungkap dia.
Namun demikin, Wiranto belum bisa membuka identitas dalang rusuh berbuntut bentrok tersebut. Yang pasti, dia tegas menyampaikan, aparat keamanan tidak akan tinggal diam. “Aparat keamanan akan bertindak tegas secara hukum,” jelasnya. Dia juga menegaskan, negara tidak akan kalah dengan aksi-aksi melanggar hukum yang dilakukan oleh para perusuh tersebut. “Negara harus melindungi segenap bangsa,” tambah dia.
Berdasar pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah, lanjut Wiranto, ada keterkaitan antara satu kasus dengan kasus lain yang muncul belakangan ini. Dari sana, mereka bisa mengidentifikasi orang yang berada dibalik kerusuhan di beberapa titik di Jakarta. “Dalang itu kami sudah tahu dan sedang dalam kajian penyelidikan lebih dalam lagi,” imbuhnya. Dia memastikan langkah hukum terhadap orang-orang tersebut sesuai ketentuan.
Terkait dengan korban yang bermunculan saat bentrok terjadi, Wiranto menegaskan kembali bahwa pucuk pimpinan Polri maupun TNI melarang petugas di lapangan menyerang massa. Semua anggota Polri maupun prajurit TNI yang di tempatkan di garda terdepan tidak dibekali senjata api. “Senjata disimpan di gudang, mereka menggunakan perisai dan pentungan dan tentu dengan perlengkapan yang lain. Tapi, bukan senjata api,” jelasnya.
Berdasar investigasi yang sudah dilakukan, Wiranto menyebutkan bahwa pihaknya melihat ada upaya untuk memutabalikan fakta. Yang tujuannya tidak lain untuk menyudutkan aparat keamanan maupun pemerintah. “Kesimpulan kami, ada niatan atau skenario membuat kekacauan dengan menyalahkan petugas aparat keamanan, membangun antipati terhadap pemerintah yang sah dan membangun kebencian kepada pemerintah,” beber dia.
Meski aksi dua hari lalu sempat rusuh dan bentrok, aparat keamanan tetap memberi ruang kepada massa yang berdemo kemarin. Sejak pagi, siang, sore, sampai malam kemarin mereka masih berada di sekitar kantor Bawaslu. Di antara demonstrasi yang berlangsung, sempat terjadi beberapa kali keributan. Namun, sampai berita ini dibuat aparat keamanan masih berusaha menenangkan massa. Selain di sekitar kantor Bawaslu, keributan juga dilaporkan terjadi di beberapa titik lainnya. (far/han/lum/syn)
