JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa negara manapun tidak bisa mengintervensi Indonesia terkait pelaksanaan hukuman mati bagi narapidana kasus narkoba. Ini disampaikannya menyusul makin banyaknya protes dan sorotan dunia internasional atas pelaksanaan hukuman mati tersebut.
“Yang perlu saya sampaikan secara tegas bahwa jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati karena itu adalah kedaulatan hukum kita. Kedaulatan hukum kita. Kedaulatan politik kita. Dan hukum positif kita ada mengenai hukuman mati ini,” tegas presiden dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (24/2).
Presiden mengaku sejauh ini ia sudah dihubungi beberapa kepala negara yang meminta keringanan hukuman atas warganya napi kasus narkoba di Indonesia. Namun, ia menegaskan permintaan itu tidak dikabulkan. Ia justru tetap menjelaskan mengenai pelaksanaan hukum yang berjalan di Indonesia.
“Masalah hukuman mati ada telepon dari Presiden Brasil, Presiden Perancis kemarin juga. Kemudian dari Belanda juga. Sekali lagi eksekusi mati jangan ada yang intervensi. Bagi negara lain. Ini adalah kedaulatan hukum dan politik Indonesia,” ujarnya.
Presiden belum memastikan waktu pelaksanaan eksekusi mati gelombang dua. Eksekusi mati, kata dia, tetap dilakukan dengan penjadwalan diatur oleh Kejaksaan Agung. (flo/jpnn)
Joko Widodo
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa negara manapun tidak bisa mengintervensi Indonesia terkait pelaksanaan hukuman mati bagi narapidana kasus narkoba. Ini disampaikannya menyusul makin banyaknya protes dan sorotan dunia internasional atas pelaksanaan hukuman mati tersebut.
“Yang perlu saya sampaikan secara tegas bahwa jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati karena itu adalah kedaulatan hukum kita. Kedaulatan hukum kita. Kedaulatan politik kita. Dan hukum positif kita ada mengenai hukuman mati ini,” tegas presiden dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (24/2).
Presiden mengaku sejauh ini ia sudah dihubungi beberapa kepala negara yang meminta keringanan hukuman atas warganya napi kasus narkoba di Indonesia. Namun, ia menegaskan permintaan itu tidak dikabulkan. Ia justru tetap menjelaskan mengenai pelaksanaan hukum yang berjalan di Indonesia.
“Masalah hukuman mati ada telepon dari Presiden Brasil, Presiden Perancis kemarin juga. Kemudian dari Belanda juga. Sekali lagi eksekusi mati jangan ada yang intervensi. Bagi negara lain. Ini adalah kedaulatan hukum dan politik Indonesia,” ujarnya.
Presiden belum memastikan waktu pelaksanaan eksekusi mati gelombang dua. Eksekusi mati, kata dia, tetap dilakukan dengan penjadwalan diatur oleh Kejaksaan Agung. (flo/jpnn)
