Tito juga berjanji bahwa Polri akan fokus pada kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, seperti kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, illegal fishing, korupsi, narkoba, cyber crime, ataupun kejahatan ekonomi lainnya. Tito berjanji akan menghilangkan pungutan liar, pemerasan, dan makelar kasus dalam proses penyidikan. ”Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam penanganan kasus,” tegas Tito.
Dalam sesi pertanyaan, Tito banyak mendapat pertanyaan terkait isu terorisme. Misalkan, anggota Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi yang menanyakan isu penanganan terorisme yang dinilai tidak efektif. Anggota Fraksi PPP Arsul Sani juga mempertanyakan konsep penegakan hukum pidana dalam kasus terorisme yang terabaikan, karena lebih cenderung melakukan eksekusi terhadap tersangka.
”Apakah criminal by justice masih berlaku dalam kasus terorisme, atau memang tetap seperti sekaang,” kata Arsul.
Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi kembali mempertanyakan isu senioritas di mana di internal Polri masih banyak jenderal dari angkatan 1982 hingga 1986 di sekeliling Tito. Tak lupa, Bambang Soesatyo mempertanyakan isu kasus Freeport atau kasus “papa minta saham”, di mana Tito disebut-sebut dalam rekaman yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid. ”Kami juga ingin tahu respons calon Kapolri terkait kasus Labora Sitorus, di mana saudara disebut-sebut pernah terkait,” ujar Bambang.
Tito yang diberi kesempatan memberikan setelah sesi istirahat, menyampaikan penjelasan dengan gamblang. Dalam kasus Labora, misalnya, Tito menjelaskan bahwa Polda Papua sudah melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri itu. Bahkan sebelum Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan menyampaikan temuan kepemilikan rekening sebesar Rp 1,2 triliun. Labora yang disebut sebagai pemilik rekening gendut itu ternyata hanya memiliki rekening senilai Rp 10 miliar.
”Temuan PPATK itu adalah akumulasi dari aktivitas rekening Labora,” kata Tito.
Terkait aliran dana, Polda Papua ketika itu memeriksa 17 rekening anggota Polri. Mereka yang menerima memiliki pangkat tertinggi Kombes. Dalam penyidikan Polri, terungkap bahwa Kapolres Raja Ampat menerima sejumlah uang dari Labora. ”Uang itu sepertinya akan diberikan pada saya, namun saya tidak pernah menerima. Jika menerima, saya tidak akan berani menindak Kapolres itu,” tegas Tito.
Dalam hal persoalan senioritas, Tito menegaskan kembali bahwa dirinya menyadari hal itu. Karena itulah, sejak awal dirinya merasa tidak nyaman jika harus memimpin senior. Namun, karena sudah mendapat perintah Presiden Joko Widodo, Tito menyatakan harus taat perintah sebagai prajurit. ”Saya harus allout terhadap tugas yang diberikan,” kata Tito.
Terhadap hubungan kepada senior, Tito menyatakan hubungan dilakukan secara profesional dan proporsional. Tidak semua senior harus dibuat senang. Namun, mereka yang berkompeten, objektif, layak ditempatkan dalam sebuah jabatan. ”Ini beberapa kali kami lakukan baik di Polda Papua, Asrena, maupun Polda Metro,” kata Tito.