Jika berbicara dengan lembaga lain, termasuk KPK, Tito menilai hal yang terpenting adalah komunikasi. Komunikasi bisa dilakukan secara formal maupun personal. Kebetulan, Tito mengaku dekat dengan pimpinan KPK saat ini. Namun, hubungan kelembagaan akan percuma jika berjalan baik di tingkat pusat saja.
”Di jajaran bawah, kami akan dorong semaksimal mungkin menjalin komunikasi formal dan informal. Baik tidaknya hubungan, ini akan menjadi kriteria promosi atau demosi,” tegasnya.
Menjawab isu terorisme, Tito menyatakan hilangnya nyawa manusia sudah terjadi sejak dulu. Polri khususnya Densus 88 selalu mengedepankan penegakan hukum. Namun, mengapa tetap ada 121 orang yang mati karena penindakan terorisme? Tito menyatakan hal itu disebabkan persoalan taktis di lapangan.
”Saat ada ancaman yang membahayakan petugas atau rakyat, tidak ada pikiran lain selain membela negara. Para pelaku juga cenderung melawan, karena jika mati, mereka masuk surga,” ujar Tito.
Menurut Tito, jangan hanya melihat jumlah yang meninggal. Dia menyatakan masih ada 900-an orang yang bisa tertangkap hidup-hidup dalam penindakan terorisme. Tito juga sependapat bahwa kontrol terhadap anggota Densus harus ketat, namun menolak jika harus dibentuk dewan pengawas Densus 88. ”Mekanisme pengawasan saat ini sudah memadai, ada irwasum, propam, komnas ham, media. Jangan kita euforia menambah dewan pengawas yang tak perlu hadir,” ujarnya.
Terakhir, dalam kasus “papa minta saham”, mengingatkan bahwa dia disebut bukan karena saham yang ingin dibagi-bagi. ”Nama saya disebut karena dinyatakan berkontribusi atas kemenangan Pak Jokowi di Papua,” kata Tito.
Namun, lanjut Tito, fakta sebenarnya bukan seperti itu. Polda Papua selama pilpres 2014 netral dan tidak memihak baik Jokowi-Jusuf Kalla ataupun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sulit untuk memanipulasi perolehan suara pilpres karena baik KPU maupun saksi dua pasangan calon sama-sama menggunakan teknologi informasi sebagai rujukan.
Terkait kemenangan Jokowi-JK di Papua, Tito juga memiliki jawabannya. Dia mencatat bahwa Jokowi ketika pilpres dua kali mendatangi Papua. Pertama bersama tim dengan skala kecil, kedua bersama keluarga.
”Pak Jokowi sampaikan kalau nama istri beliau, Iriana, berasal dari kata Irian, itu membuat hati masyarakat Papua suka. Sementara pak Prabowo dan pak Hatta, tidak ada yang ke sana. Bagi masyarakat Papua, siapa yang mendatangi mereka, itulah pilihan mereka,” tandasnya.
Dengan ditetapkannya Tito sebagai calon Kapolri, maka proses selanjutnya di DPR tinggal menunggu penetapan di sidang paripurna DPR. Bambang menyatakan, sidang paripurna penetapan Tito sebagai Kapolri akan dilaksanakan pada Senin (27/4) mendatang.
Sementara, saat disinggung siapa perwira tinggi (pati) polisi yang bakal mendampinginya sebagai Wakapolri, Tito belum mau banyak berkomentar. Dia mengaku belum memikirkan pati yang pas sebagai calon orang nomor dua di tubuh Polri itu. ”Dilantik (kapolri) saja belum,” ungkapnya saat konferensi pers di The Dharmawangsa, Jakarta, kemarin. (bay/tyo/jun/sof/jpg)
