Dalam penanganan kasus narkotika, kemungkinan permainan yang dilakukan oknum juga akan dicegah. Pengawasan terhadap personil dengan pengawasan melekat, Divisi Profesi dan Pengamanan Internal (Divpropam), serta Irwasum akan ditingkatkan. ”Setiap oknum yang main-main kami akan sanksi, etik dan pidana,” tegasnya.
Sementara Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto menuturkan, mulai pekan ini Bareskrim akan menginventarisir setiap Polda hingga Polsek dalam penanganan kasus narkotika. Tentunya, akan terlihat Polda mana yang kuat dalam mengungkap kasus narkotika dan Polda yang lemah dalam menanganinya. ”Semua itu akan menjadi penilaian. Maka, sebaiknya Polda segera berbenah dan meningkatkan pengungkapan kasus narkotika,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Bareskrim juga mengungkap kasus penyelundupan narkotika 63 kilogram yang dilakukan dua orang warga Taiwan. Puluhan kilogram sabu itu disimpan di sebuah apartemen di Jakarta. Ada juga pengungkapan sabu yang dimasukkan dalam 46 butir kapsul besar yang ditelan oleh warga negara Kenya. Warga Kenya itu menggunakan pesawat terbang masuk ke Jakarta.
Tidak hanya Polri, TNI juga getol melakukan perang terhadap narkoba. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menyatakan, dia sangat konsen memerangi narkoba. Bahkan, pihaknya siap membantu Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Polri dalam memberantas barang haram itu.
Selama ini, kata dia, pihaknya rutin melakukan pemeriksaan terhadap semua prajurit. Mereka dites untuk mengetahui apakah mereka mengkonsumsi narkoba atau tidak. Jika ditemukan ada yang memakai atau terlibat perdagangan narkoba, dia akan bertindak tegas. Persoalan itu merupakan masalah akhlah. “Sekarang bilang tidak, tapi besok kambuh lagi,” ujar dia. Agar tidak direpotkan dengan tindakan amoral itu, dia pun akan memecatnya.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Mohamad Sabrar Fadhilah mengatakan, TNI tidak boleh kalah dengan narkoba. Prajurit yang terbukti terlibat akan disanksi berat. Tidak ada toleransi dalam masalah itu. Namun, kata dia, jika ada prajurit yang terlibat, itu hanya ulah dari oknum TNI. “Jadi, jangan sampai digeneralisir,” jelasnya saat ditemui usai acara rapat koordinasi TNI manunggal membangun desa (TMMD) di Balai Samudera, Jakarta Pusat kemarin. Agar tidak merusak institusi, maka pemecatan pun dilakukan. (idr/lum/jpg/adz)
