JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Munculnya pernyataan Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Yorrys Raweyai terkait status hukum Ketua Umum Setya Novanto, membuat internal Partai Golongan Karya kembali menyampaikan bantahan. Pengurus DPP Partai Golkar menegaskan, sampai saat ini tidak ada pembahasan apapun untuk melakukan evaluasi atas kepemimpinan Setnov. Hal yang berbeda disampaikan struktur di luar pengurus, yang meminta segera dilakukan evaluasi demi penyelamatan Golkar.
Klarifikasi atas pernyataan Yorrys pada Senin (24/4), disampaikan Sekretaris Jenderal Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (25/4). Idrus menyatakan, dirinya mendapat banyak pertanyaan meminta klarifikasi oleh media, pasca pernyataan Yorrys. Namun, baru kemarin dirinya bisa menjelaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan itu.
”Saya sudah telepon Bang Yorrys, minta klarifikasi. Yang dimaksudkan bukan nyata-nyata tertulis di berbagai media,” kata Idrus didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Golkar.
Menurut Idrus, Yorrys menyampaikan kepada media bahwa Partai Golkar saat ini dalam kondisi siap untuk melakukan upaya organisasi, menyikapi posisi hukum sang ketua umum. Yorrys menyampaikan kepada Idrus, kondisi siap yang dia maksud tidak hanya pada posisi saat ini. ”Partai Golkar dalam kondisi apapun perlu siap, tidak ada masalah pun siap, apalagi ada masalah,” ujarnya.
Terkait dengan isu pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Idrus menyatakan, tidak ada pikiran dari siapapun internal Golkar menggelar Munaslub. Hal itu menurut Idrus telah disampaikan dalam rapat konsultasi di Bali pada 21 Maret lalu. Rapat yang dihadiri pengurus DPP, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan dan perwakilan DPD Golkar di 34 provinsi menyatakan mendukung kepemimpinan Setnov.
”Pertimbangannya, ada beberapa alasan, dalam waktu yang tidak lama kepemimpinan, sudah ada prestasi memenangkan pilkada serentak 2017. Golkar adalah pemenang terbanyak dengan 58 persen kemenangan,” kata Sekjen Golkar sejak tahun 2009 itu.
Selain itu, Idrus menyebut Setnov telah mampu melakukan konsolidasi. Dalam waktu 10 bulan kepemimpinan, Setnov telah mengunjungi 34 provinsi dan sekitar 250 kabupaten/kota. ”Banyak DPD Golkar mau datang ke Jakarta, intinya ingin memberikan dukungan,” kata Idrus.
Terkait pernyataan Yorrys yang menyebut Setnov sebentar lagi tersangka, Idrus menilai penyampaian itu hanya bagian dari dinamika. Idrus menilai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini telah dan akan bekerja berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. ”Partai Golkar sendiri siap untuk menghadapi proses-proses ke depan,” ujarnya.