Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum (tengah) bersama Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto (kanan) dan Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin bersiap bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017). Sidang tersebut beragenda mendengar keterangan saksi-saksi.
Berbeda dengan penyampaian Idrus, fungsionaris Golkar di luar kepengurusan menanggapi berbeda pernyataan yang disampaikan Yorrys. Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, pernyataan Yorrys adalah representasi sikap dan ekspresi dari sebagian besar pengurus DPP, pasca disebutnya Novanto dalam dugaan korupsi E-KTP.
Terbukanya sekarang sikap seperti itu tentu disebabkan begitu cepatnya perkembangan terkait kasus e-KTP itu, khususnya dari keterangan beberapa saksi yang menyebut kuatnya keterlibatan Setya Novanto.
”Saya dengan beberapa kawan di GMPG tentu merasa dapat dukungan dari sikap terbuka Bang Yorrys di DPP,” kata mantan Wakil Sekjen Partai Golkar itu.
Menurut Doli, sikap Yorrys itu diharapkan bisa diikuti oleh suara internal Partai Golkar lain, termasuk dukungan dari DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini penting dalam upaya penyelamatan Partai Golkar dari ancaman keterpurukan kembali. Doli menilai, proses Munaslub atau pergantian kepemimpinan sudah tidak bisa ditawar lagi. Setnov dalam hal ini sudah kehilangan kredibilitasnya dalam memimpin Golkar. Termasuk sudah salah sikap dan gagal telak dalam Pilgub DKI, yang tentu mengundang ketidak percayaan publik terhadap partai.
”Dugaan keteibatannya yang semakin menguat dalam kasus e-KTP ini pun telah menimbulkan kemarahan dari masyarakat yang pasti akan sangat berpengaruh pada elektabilitas partai,” ujarnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla turut prihatin dengan kondisi Partai Golkar yang pernah dipimpinya pada 2004 sampai 2009. Dia menuturkan saat ini kondisi partai beringin itu sedang dalam posisi yang tidak menyenangkan. Lantaran Ketua Umum Setya Novanto sudah dicekal keluar negeri oleh KPK.
”Dan apabila ada perkembangan lain lagi tentu suatu partai harus mempunyai pemimpin yang baiklah,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, kemarin (25/4). Dia tidak menjelaskan lebih detail perkembangan lain yang dimaksud. Sangat mungkin berkaitan erat dengan tahapan penyelidikan yang sedang berjalan di KPK.
Namun, JK menyarankan bila toh ada pergantian ketua umum itu tidak perlu menggunakan mekanisme musyawarah nasional luas biasa (munaslub). Tapi, bisa langsung menggelar musyawarah nasional (munas) saja. ”Menurut saya kalau munaslub sisa dua tahun umur pengurus ini. Nanti dua tahun munas lagi, jadi mungkin perlu sekaligus munas saja,” tambah dia.
Pertimbanganya salah satunya untuk penghematan anggaran.Tentu, pengaturan kapan pelaksanaan munas atau munaslub itu tergantung di internal partai. Perlu ada pelibatan seluruh struktur partai. Bukan hanya Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tapi juga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
”Tapi bagaimanapun musti ada penyelesaian. Kalau ketuanya tersangkut. Tapi kita menunggu saja perkembangannya,” jelas JK. (bay/jun/jpg/adz)
