JAKARTA- Internal koalisi pemerintahan nampaknya masih memiliki perbedaan pendapat terkait rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas diadakannya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Partai Golongan Karya menyatakan mendukung diadakannya Bantuan Langsung Sementara (BLSM) dalam tempo yang singkat, sebagai dampak kenaikan BBM.
Sementara Partai Keadilan Sejahtera memilih menyatakan menolak kenaikan BBM yang direncanakan terealisasi pada bulan Juni.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan, Program BLSM adalah sesuatu yang tak terelakkan sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga BBM. Hal ini untuk mengantisipasi kenaikan inflasi yang berpotensi menaikkan angka kemiskinan.
“Golkar siap membantu pemerintah untuk menyusun program paket kompensasi ini agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” ujar Nurul dalam keterangannya.
Menurut Nurul, hal yang pasti adalah bahwa kenaikan harga BBM akan menyebabkan tekanan hidup yang besar pada masyarakat dengan pendapatan terendah (miskin). Atas dasar inilah mengapa BLSM menjadi penting, walau sifatnya sementara. Nurul memahami suara parpol non koalisi yang melihat BLSM ini sebagai upaya membeli suara masyarakat dalam rangka Pemilu 2014. “Namun, masa pendek pelaksanaan BLSM tidaklah berpengaruh besar pada Pemilu,” ujarnya memastikan.
Dia menyatakan, permasalahan mendasar BLSM adalah bagaimana menempatkan masyarakat miskin supaya tidak terlalu mendapatkan beban berat akibat kenaikan BBM ini.
“Golkar berpendapat program BLSM ini cukup antara 3-4 bulan,” tandasnya.
Kecurigaan politis terkait pemberian BLSM juga ditangkap oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Menurut dia, pemberian BLSM yang mendekati momen Pemilu memang memicu spekulasi. “Karena itu, sifanya hanya sementara, 5 bulan saja, jadi pada akhir 2013 sudah selesai, tidak sampai 2014 apalagi mendekati Pemilu,” jelasnya.
Berbeda dengan Partai Golkar, Wakil Ketua Fraksi PKS Fahri Hamzah menyatakan, pihaknya sudah melakukan studi terhadap proposal yang dibacakan pemerintah terkait kenaikan BBM dan munculnya program BLSM.
Fraksi PKS tengah melakukan pembahasan terkait apa implikasi usulan pemerintah itu terhadap APBN, neraca keuangan negara dan persoalan lain.
“Nanti fraksi akan mengambil keputusan dan diserahkan ke DPP. Namun, secara umum fraksi memiliki kecenderungan menolak kenaikan BBM,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, jika dijelaskan, argumen Fraksi PKS terhadap penolakan kenaikan BBM sangat panjang. Namun, dua diantaranya adalah Fraksi PKS menilai ada kegagalan pengelolaan sektor energi secara komprehensif, dan juga kegagalan pengelolaan neraca negara. “Kita siap berdebat soal ini, riset dan studi kita tentang ini juga cukup mendalam,” ujarnya.
Fahri mengakui, PKS pernah mendukung kenaikan harga BBM sebanyak dua kali. Namun, ketika era Wakil Presiden Jusuf Kalla waktu itu, ada kebijakan kompensasi yang signifikan, yang menyebabkan PKS menyetujui proposal kenaikan.
“Kalau sekarang kayanya, apalagi menjelang tahun politik agak menyeramkan, ketika politik transaksi kita di APBN makin meningkat,” ujarnya.
Fahri menyatakan, alasann bahwa masyarakat tidak mampu kemudian menggelontorkan sekian triliun dana diberikan cash dinilaisangat politis. Meski kenaikan BBM saat ini menjadi ranah sepenuhnya pemerintah, Fahri menyatakan Fraksi PKS akan memasukkan pasal-pasal yang menunjukkan ketidaksetujuan mereka. Argumen PKS menurut Fahri berdasarkan riset ilmiah. (bay/owi/jpnn)
