Jika Bappenas mengikuti permintaan dana aspirasi DPR dengan jumlah pengalokasian anggaran sama rata untuk tiap daerah pemilihan, kata Andrinof, maka konsekuensinya adalah anggaran akan terkonsentrasi di Pulau Jawa yang memiliki jumlah daerah pemilihan paling banyak.
“Maka itu artinya mengubah arah pembangunan yang sudah ada,” kata Andrinof. Sebab arah pembangunan nasional seharusnya tak terpusat di Jawa.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa usulan dana aspirasi untuk masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dibahas lebih jauh dengan pemerintah. Menurut dia, pemerintah bisa saja menolak usulan dana aspirasi ini.
“Semua mengatakan ada dasarnya, tetapi kan ini belum. Ini (DPR) baru setuju program itu. Ya setuju, tetapi ya bagaimana caranya, berapa besarnya, kan belum ada kan,” kata pria yang akrab dipanggil JKi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (25/6).
JK menyampaikan bahwa usulan mengenai dana aspirasi ini perlu diperjelas sistemnya. Demikian juga mengenai besaran dana yang akan dianggarkan. Mengenai kemungkinan pemberian dana aspirasi ini melanggar undang-undang, seperti yang dikatakan oleh Andrinof Chaniago, JK enggan menyampaikan penilaiannya.
“Belum mengertilah itu UU-nya. Tetapi, yang penting harus dibicarakan dulu dengan pemerintah dan DPR,” ucap JK.
Juru Bicara Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wimar Witoelar menganggap bahwa pengajuan anggaran Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun hanyalah akal-akalan para anggota DPR.
“Dari awal diusulkan, kami lihat hanya akal-akalan anggota DPR membangun jaringan yang kurang suci,” ujar Wimar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).
Wimar mengatakan dana itu akan digunakan oleh anggota DPR untuk mendapatkan uang tambahan agar bisa membangun konstituen dan calon konstituennya. Menurutnya, jika DPR mau mewakili aspirasi masyarakat, maka tidak usah menggunakan dana itu. Alih-alih, ucap dia, para dewan seharusnya lebih sering berbicara dengan rakyat, menangkap isunya, sebelum akhirnya membawa isu tersebut ke pembicaraan politik.
“Dana aspirasi itu betul-betul buat bagi-bagi. Di Amerika ada namanya dana pork barrel, dana bagi-bagi yang enggak ada ujung pangkalnya. Hanya untuk perkara orang-orang sekitar anggota DPR,” kata dia.
Wimar menegaskan, dana aspirasi jelas tidak adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, dia berharap agar Presiden Joko Widodo menolak permohonan para anggota DPR tersebut.
Lebih lanjut, dia percaya Jokowi akan mendukung keputusan yang pro rakyat dan dengan demikian tidak menyetujui pengajuan dana yang hanya akan digunakan untuk medium pencarian uang tambahan bagi partai. “Presiden sependapat dengan rakyat. Memang harus ditolak dana itu,” kata Wimar. (bbs/val)
